Tampilkan postingan dengan label Bekasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bekasi. Tampilkan semua postingan
Tri Adhianto dan Harris Bobihoe Resmi Di Kukuhkan Sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pembina DPK IKAPTK Kota Bekasi

Tri Adhianto dan Harris Bobihoe Resmi Di Kukuhkan Sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pembina DPK IKAPTK Kota Bekasi

Juli 05, 2025
*Siaran Pers Pemkot Bekasi*

Jumat, 04 Juli 2025.

*Tri Adhianto dan Harris Bobihoe Resmi Di Kukuhkan Sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pembina DPK IKAPTK Kota Bekasi.*
Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Bekasi menggelar acara pengukuhan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pembina DPK IKAPTK Kota Bekasi.

Dalam agenda ini, Tri Adhianto resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Abdul Harris Bobihoe sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Kehadiran mereka di struktur pembina diharapkan mampu menjadi motor penggerak solidaritas alumni kepamongprajaan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan profesional.
Acara tersebut turut dihadiri perwakilan DPK IKAPTK Provinsi Jawa Barat, Faiz Rahman S.STP., M.AP sekaligus melantik serta Ketua IKAPTK Kota Bekasi, Taufik Rahman Hidayat, bersama jajaran pengurus dan para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam sambutannya, Tri Adhianto mengungkapkan bahwa pengalamannya selama menjadi taruna telah membentuk karakter patriotik dan semangat pengabdian yang menjadi bekal penting dalam menjalani tugas pemerintahan. Ia menegaskan bahwa 
“Tantangan ke depan tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga nasional. Konstelasinya dinamis, dan itu memengaruhi cara kita bersikap dan bekerja sebagai birokrat. Karena itu, kita perlu kerja kolektif secara kolaboratif, terus mencari inovasi, dan mampu beradaptasi dengan perubahan.” Kata Tri

Ia juga menyampaikan bahwa menjadi bagian dari IKAPTK bukan hanya status, melainkan amanah moral untuk saling berempati, saling mendorong, dan saling mengingatkan. 

Tri bahkan berbagi cerita pribadinya, “Saya pernah hanya jadi staf. MP saya saat itu adalah Pak Taufik. Saya belajar bahwa ingin jadi camat harus aktif di IKAPTK. Tapi dari sana saya paham, lebih penting kontribusi yang kita berikan daripada sekadar posisi. Sisanya, waktu dan nasib yang akan menentukan.” ujar Tri

Sementara itu, Abdul Harris Bobihoe yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat peran strategis IKAPTK sebagai wadah profesionalisme ASN. 

Ia menyatakan bahwa “IKAPTK harus menjadi ruang kolaborasi, bukan hanya bagi alumni yang sudah berada di puncak karier, tapi juga sebagai tempat tumbuhnya semangat pembinaan bagi kader-kader muda. Ini tentang bagaimana kita menumbuhkan loyalitas dan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.”

Harris juga menambahkan bahwa posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina bukan sekadar jabatan seremonial, melainkan ruang untuk menyatu dengan dinamika ASN yang terus berkembang. Ia menekankan pentingnya menjadikan IKAPTK sebagai katalisator transformasi birokrasi yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Saat ini, terdapat 17 pejabat eselon II yang tergabung dalam keluarga besar IKAPTK Kota Bekasi, yang menjadi modal sosial dan struktural yang besar untuk mendorong sinergi lintas sektor, serta memperkuat peran ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani.

(Ndoet/Dokpim)
Luruskan Fakta, Ketum PWI Zulmansyah Sekedang Usul Percepat Kongres

Luruskan Fakta, Ketum PWI Zulmansyah Sekedang Usul Percepat Kongres

Juni 15, 2025
Luruskan Fakta, Ketum PWI Zulmansyah Sekedang Usul Percepat Kongres

*JAKARTA* – Di tengah berkembangnya berbagai klaim dan narasi tentang kepemimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),  maka pengurus pusat merasa perlu memberikan klarifikasi sekaligus edukasi agar wartawan dan masyarakat tidak disesatkan oleh beredarnya informasi yang keliru.

Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang didampingi Sekjend Wina Armada, menegaskan pentingnya semua pihak kembali pada fakta konstitusional dan tidak memanfaatkan kebingungan di tubuh organisasi demi kepentingan pribadi.

“Banyak wartawan di daerah tidak paham bahwa Hendry Ch Bangun (HCB) sudah diberhentikan sebagai anggota PWI, yang otomatis berhenti juga sebagai ketua umum, karena bukan lagi sebagai anggota PWI. Ini bukan opini, tapi hasil keputusan formal organisasi PWI bermula dari kasus cash back dana UKW,” kata Zulmansyah, Minggu (15/6/2025).

Saat ini, memang ada fakta terjadi dualisme atau dua kubu di PWI karena HCB merasa pemberhentiannya tidak sesuai prosedur dan tetap mengaku sebagai Ketum PWI walaupun sudah diberhentikan penuh sebagai anggota. Sehingga PWI terbelah.

Karena itulah, atas mediasi Dewan Pers kedua belah pihak bertemu dan sepakat menggelar Kongres Persatuan PWI. Kedua belah pihak sudah sepaham dengan istilah "kosong-kosong", saling menghormati dan mengutamakan persaudaraan untuk PWI bersatu kembali.

"Tetapi tiba-tiba, sehari setelah kepanitiaan Kongres Persatuan PWI diteken di Dewan Pers, lalu pihak HCB menyatakan dirinya paling benar dan paling legal saat berada di Indramayu, Jabar. Ini tentu sangat disesalkan dan disayangkan banyak pihak, termasuk senior PWI. Karena itulah, kami mendorong segerakan saja Kongres Persatuan PWI itu agar tidak ada pihak lagi mengklaim paling benar. Kalau perlu Juli sudah jalan Kongres PWI, tak perlu menunggu Agustus," tegas Zulmansyah.

*Ringkasan Fakta Organisasi PWI:*
1. Pemecatan HCB Dilakukan oleh Tiga Struktur Sah:
2. Dewan Kehormatan PWI Pusat, sebagai pengadil etik tertinggi.
3. PWI Provinsi DKI Jakarta, sebagai tempat HCB terdaftar sebagai anggota.
4. Kongres Luar Biasa (KLB), sebagai forum tertinggi organisasi yang memutuskan pemecatan total.

*Pelanggaran Etik Berat:*
1. Pengakuan menerima dan memberi “cashback” dari dana bantuan FH BUMN.
2. Menolak keputusan Dewan Kehormatan dan malah memecat pengurus DK.
3. Membentuk “DK tandingan” secara sepihak.
4. Mengklaim sebagai ketua umum dengan menyalahgunakan stempel dan lambang PWI.

*Status Administratif:*
1. Kemenkumham telah membekukan kepengurusan versi HCB.
2. Dewan Pers tidak lagi mengakui HCB sebagai Ketua Umum PWI dan melarangnya memakai fasilitas organisasi.

*Edukasi Hukum untuk Wartawan:*
1. SK Kemenkumham bukan jaminan sah kepemimpinan organisasi, apalagi jika secara etik dan keanggotaan sudah diberhentikan.
2. Putusan sela pengadilan bukanlah putusan final, dan tidak membatalkan hasil Kongres maupun keputusan Dewan Kehormatan.

“Wartawan harus paham bedanya administratif, etik, dan konstitusi organisasi. Jangan mudah percaya pada satu potong narasi,” imbuh Zulmansyah.

*PWI Sedang Dalam Proses Rekonsiliasi*
Sebagai upaya mengakhiri polemik, dua kubu PWI sudah menandatangani Kesepakatan Jakarta, disaksikan oleh Ketua Dewan Pers dan unsur jajaran anggota DP.

“SC (Steering Committee) dan OC (Organizing Committee) hasil kesepakatan telah mulai bekerja menyiapkan Kongres Persatuan PWI paling lambat 30 Agustus 2025. Ini jalan tengah yang legal dan bermartabat,” jelas Zulmansyah.

*Imbauan kepada Seluruh Wartawan dan Media:*
1. Cek fakta sebelum percaya klaim dari pihak mana pun.
2. Hargai keputusan organisasi dan hukum internal yang telah dijalankan sesuai mekanisme.
3. Dukung rekonsiliasi, bukan justru memperuncing konflik lewat klaim-klaim sepihak.

“PWI adalah milik seluruh wartawan Indonesia. Jangan dijadikan alat justifikasi segelintir orang. Mari jaga marwah dan profesionalisme kita,” tutup Zulmansyah. *(red)*
Penunjukan Plt Ketua PWI Daerah adalah Pembodohan, Pembangkangan, dan Penghinaan terhadap Konstitusi Organisasi

Penunjukan Plt Ketua PWI Daerah adalah Pembodohan, Pembangkangan, dan Penghinaan terhadap Konstitusi Organisasi

Juni 14, 2025
Penunjukan Plt Ketua PWI Daerah adalah Pembodohan, Pembangkangan, dan Penghinaan terhadap Konstitusi Organisasi

BEKASI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya mengecam keras manuver penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat. Tindakan tersebut dinilai sebagai pembodohan terhadap anggota, pembangkangan terhadap konstitusi organisasi, dan penghinaan terhadap marwah PWI sebagai organisasi profesi wartawan.

“Ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga penyesatan organisasi. PD/PRT PWI jelas tidak mengenal istilah Plt yang ditunjuk sepihak tanpa mandat anggota. Mengaku senior, tapi tidak paham aturan organisasi, ini ironi,” tegas Ade Muksin, Ketua PWI Bekasi Raya, Sabtu (14/6/2025).

PWI sebagai organisasi profesi wartawan memiliki landasan konstitusional yang tegas. Setiap pengurus harus lahir dari mekanisme organisasi yang sah: musyawarah, pemilihan, dan legitimasi dari anggota, bukan hasil penunjukan atas dasar kepentingan kelompok atau loyalitas buta terhadap satu faksi.

“Lebih parah lagi, penunjukan Plt ini dilakukan saat semangat rekonsiliasi tengah dibangun. Kesepakatan Jakarta yang difasilitasi oleh Dewan Pers juga jelas: PWI akan menyelenggarakan Kongres Persatuan paling lambat 30 Agustus 2025. SC dan OC pun sudah dibentuk dan mulai bekerja,” ujar Ade.

Jika dalam masa transisi menuju kongres persatuan ini, masih ada pihak yang bermanuver menunjuk atau bahkan mengukuhkan Plt secara sepihak, maka hal itu merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap Dewan Pers, pengkhianatan terhadap Kesepakatan Jakarta, dan pelecehan terhadap kerja keras SC dan OC.

“Kalau begini caranya, apa gunanya rekonsiliasi? Apa gunanya Dewan Pers hadir? Semua terasa sia-sia jika tetap ada oknum yang memaksakan agenda sendiri. Ini bukan hanya memecah belah organisasi, tapi juga mempermalukan PWI di mata publik,” katanya.

PWI Bekasi Raya menegaskan bahwa segala bentuk intervensi struktural tanpa dasar hukum dan tanpa legitimasi anggota adalah ilegal, dan akan dilawan secara konstitusional.

“Organisasi ini milik seluruh anggota, bukan milik segelintir orang yang merasa paling benar. Kami tidak akan diam ketika aturan ditabrak, kesepakatan dilanggar, dan konstitusi diinjak-injak," pungkas Ade. (Red)
Plt Ilegal! Disaksikan Ketua Dewan Pers, PWI Akhirnya Tandatangani Panitia Bersama Kongres Persatuan

Plt Ilegal! Disaksikan Ketua Dewan Pers, PWI Akhirnya Tandatangani Panitia Bersama Kongres Persatuan

Juni 14, 2025
*SIARAN PERS PWI*

Plt Ilegal! Disaksikan Ketua Dewan Pers, PWI Akhirnya Tandatangani Panitia Bersama Kongres Persatuan

JAKARTA--Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun (HCB), dan Ketua Umum PWI Kongres Luar Biasa (KLB) Jakarta, Zulmansyah Sekedang, akhirnya menyepakati dan menandatangani surat keputusan (SK) berisi susunan Panitia Bersama Kongres Persatuan PWI.

Penandatanganan dilakukan di kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (13/06/2025), disaksikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, anggota Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto dan Dahlan Dahi, mediator konflik PWI.

Penandatanganan SK tersebut merupakan langkah maju menuju Kongres Persatuan yang direncanakan paling lambat 30 Agustus tahun ini, sesuai Kesepakatan Jakarta.

"Dengan lengkapnya panitia Kongres Persatuan PWI, maka SC dan OC sudah bisa langsung bekerja untuk menyiapkan Kongres. Walaupun batas akhir pelaksanaan kongres ditetapkan maksimal 30 Agustus, apabila semua sudah siap maka bisa saja kongres dapat dilakukan lebih cepat. Misalnya akhir Juli atau awal Agustus,” jelas Hendry.

"Dengan sudah disepakatinya panitia kongres, semoga niat kita bersama untuk persatuan PWI kembali, dimudahkan dan dilancarkan. Saya mendoakan semua panitia SC dan OC yang sudah diberikan amanah bekerja kompak, rukun, sukses, selalu sehat dan tetap berpedoman kepada konstitusi PD PRT PWI,” tambah Zulmansyah.

Dalam susunan panitia, disepakati masuk nama baru di steering committee (SC), yakni Totok Suryanto, Wakil Ketua Dewan Pers, yang mewakili unsur “netral”.

Dengan demikian, struktur SC menjadi lengkap, terdiri atas tujuh nama. Masing-masing tiga nama dari PWI Kongres Bandung dan tiga nama dari PWI KLB, plus satu nama dari unsur netral.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat sangat menghargai usaha rekonsiliasi PWI. Menurut Komaruddin, kedua pihak harus melihat ke depan untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan PWI sebagai salah satu pilar penting ekosistem pers Indonesia.

Dengan terbentuknya Panitia Kongres PWI, yang terdiri atas SC dan organising committee (OC), diharapkan Kongres Persatuan PWI bisa menjadi mekanisme demokratis dan damai untuk menyelesaikan konflik di tubuh organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.

Selain itu, dengan penandatanganan kesepakatan ini berarti tidak ada PWI yang sah atau semua PWI sah, baik KLB maupun HCB. 

Terkait adanya pembekuan dan dibentuknya Plt di daerah, provinsi maupun kabupaten/kota itu berarti ilegal. 

SK PWI mengenai Pembentukan Panitia Bersama Kongres Persatuan PWI Tahun 2025 ditandatangani oleh masing-masing ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen).

Berikut susunan lengkap Panitia Kongres Persatuan:

Pengurus SC:

Ketua: Zulkifli Gani Ottoh  
Wakil Ketua: Atal S Depari  
Sekretaris: IGMB Dwikora Putra 
Anggota:
1. Zacky Antoni  
2. Wina Armada Sukardi
3. Lutfil Hakim  
4. Totok Suryanto
 
Pengurus OC:

Ketua: Marthen Selamet Susanto 
Wakil Ketua: Raja Parlindungan Pane 
Sekretaris: Tb Adhi 
Wakil Sekretaris: Firdaus Komar  

Bidang Persidangan:
1. Haris Sadikin 
2. Sarjono  

Bidang Pendanaan:
1. Muhammad Nasir  
2. Musrifah  

Bidang Akomodasi:
 1. Sarwani  
 2. Kadirah 

Bidang Transportasi:
1. Herwan Febriansyah 
2. Mercys Charles Loho

(***) 

KETERANGAN FOTO:
Disaksikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat (ketiga dari kiri) , Ketua Umum PWI Kongres Luar Biasa, Zulmansyah Sekedang (paling kanan), berjabat tangan dengan Ketua Umum PWI Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun (keempat dari kiri) setelah menandatangani SK Panitia Bersama Kongres Persatuan PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (13/06/2025).
PWI Bekasi Raya Inisiasi Diskusi Strategis: Menata Identitas, Mengawasi Mobilitas di Era Globalisasi

PWI Bekasi Raya Inisiasi Diskusi Strategis: Menata Identitas, Mengawasi Mobilitas di Era Globalisasi

Juni 13, 2025
PWI Bekasi Raya Inisiasi Diskusi Strategis: Menata Identitas, Mengawasi Mobilitas di Era Globalisasi
Kota Bekasi — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya kembali menunjukkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam isu-isu kebangsaan melalui diskusi media bertema “Menata Identitas, Mengawasi Mobilitas: Peran Pemerintah dan Pers di Era Globalisasi”, yang digelar pada Jumat (13/06.2025) di Sekretariat PWI, Margajaya Kota Bekasi.

Acara ini menghadirkan dua institusi kunci dalam tata kelola data dan pergerakan penduduk: Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Soesilo Sumedi, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, Dr. Taufiq Rachmat Hidayat, AP, M.Si. Diskusi berlangsung dinamis dengan kehadiran puluhan jurnalis anggota PWI Bekasi Raya, akademisi, aktivis sosial, serta tokoh masyarakat.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi yang sehat antara media dan instansi pemerintah dalam menghadapi tantangan era global. Menurutnya, arus globalisasi tidak hanya mempengaruhi ekonomi dan budaya, tetapi juga berdampak besar terhadap aspek identitas dan pergerakan penduduk.
“Kota Bekasi sebagai wilayah penyangga Ibu Kota menjadi magnet mobilitas, baik warga lokal, pendatang, hingga warga negara asing. Dalam kondisi seperti ini, peran media bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga mengawasi dan mendidik masyarakat soal pentingnya identitas legal dan tertib administrasi,” ujar Ade.

Dalam paparannya, Soesilo Sumedi, Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, menjelaskan bahwa arus keluar-masuk warga negara asing (WNA) di Kota Bekasi terus meningkat seiring tumbuhnya kawasan industri dan residensial. Ia menegaskan bahwa instansinya terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan WNA, termasuk melalui sistem pelaporan dari masyarakat dan kerja sama dengan aparat wilayah.

“Kita perlu kesadaran bersama bahwa pengawasan WNA bukan semata tugas imigrasi. Peran RT/RW, lurah, hingga media sangat penting untuk mencegah pelanggaran izin tinggal maupun potensi ancaman keamanan,” tegas Soesilo.

Sementara itu, Dr. Taufiq Rachmat Hidayat, Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, mengangkat isu transformasi layanan administrasi kependudukan yang tengah berjalan. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini sedang berupaya mendorong digitalisasi data, mempercepat pelayanan dokumen, serta menjaga keamanan data pribadi warga.

“Identitas warga bukan hanya sebatas KTP atau KK. Di balik itu, ada hak atas pendidikan, kesehatan, hingga hak politik. Di era digital ini, kita harus pastikan integritas data dan perlindungan privasi tetap terjaga,” terang Taufiq.

Diskusi yang dimoderatori langsung oleh Ade Muksin S.H berlangsung hangat. Sejumlah peserta menyoroti isu praktik pemalsuan identitas, tumpang tindih data kependudukan, hingga kasus WNA yang bekerja ilegal. Dalam sesi tanya jawab, baik pihak Imigrasi maupun Disdukcapil menyatakan komitmennya untuk membuka ruang pelaporan, mempercepat pelayanan, dan bekerja sama dengan media untuk edukasi publik.

Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan PWI Bekasi Raya dalam memperkuat peran pers sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Diskusi ditutup dengan kesepahaman untuk membentuk forum koordinasi berkelanjutan antara wartawan dan stakeholder pemerintah guna memastikan isu-isu identitas dan mobilitas tetap terpantau dan tertata dengan baik.()
PEMERINTAH KOTA BEKASI RAIH PENGHARGAAN TOP 25 INOVASI KOMPETISI JAWA BARAT

PEMERINTAH KOTA BEKASI RAIH PENGHARGAAN TOP 25 INOVASI KOMPETISI JAWA BARAT

Oktober 03, 2023
SIMAK BERITA NEWS    .    COM,--

Selasa 03 Oktober 2023,--
KOTA     --     BEKASI,--



Pemerintah Kota Bekasi berhasil mendapatkan tiga besar Kabupaten/Kota se-Jawa Barat meraih penghargaan top 25 inovasi Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) Tahun 2023 yang dicetuskan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan inovasi yang bernama “Anduk Bang Bek” (Layanan Adminduk bagi yang berkebutuhan khusus), yaitu antara lain bagi Lansia, Lansia Sakit, Diffable dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga orang yang berkebutuhan khusus dapat mendapatkan hak dan pelayanan yang sama dalam administrasi kependudukan. Selasa,(03/10/23).



Penghargaan yang diberikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsatmaja kepada Penjabat Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad ini adalah suatu apresiasi dan pengakuan atas Inovasi yang dilahirkan  sehingga menjadi kebanggaan buat masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi, manfaat inovasi ini bertujuan  memberikan pelayanan yang sama dan berkeadilan  bagi  masyarakat yang berkebutuhan khusus. 

Penjabat Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad sampaikan apresiasi setingginya dan ucapan terimakasih kepada tim yang telah berkerja keras dalam mencetuskan Inovasi  yang sangat bermanfaat buat  masyarakat Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan yang extra prima,  responsif dan berkeadilan untuk masyarakat. “Jajaran yang selalu membuat inovasi ini adalah jajaran yang mampu  membawa kota bekasi semakin maju dan berkembang, ucapan terimakasih ini disampaikan kepada Kepala Dinas  Kependudukan Catatan Sipil dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang terus memimpin dan mengawal lahirnya inovasi ini merupakan satu penghargaan yang tinggi untuk Pemerintah Kota Bekasi.” Tandasnya.


R Gani Muhamad berharap agar para pimpinan Organisasi Kepala Daerah terus bisa menciptakan inovasi terbaru untuk Kota Bekasi,  buat terobosan baru demi mempermudah akses pelayanan masyarakat sehingga masyarakat merasakan pelayanan yang ekstra dari Pemerintah Kota Bekasi.





( ST ) ( GEO . M )






Adv / Humas Kota Bekasi,--




PEMERINTAH KOTA BEKASI RAIH PENGHARGAAN TOP 25 INOVASI KOMPETISI JAWA BARAT

PEMERINTAH KOTA BEKASI RAIH PENGHARGAAN TOP 25 INOVASI KOMPETISI JAWA BARAT

Oktober 03, 2023
SIMAK BERITA NEWS    .    COM,--

Selasa 03 Oktober 2023,--
KOTA     --     BEKASI,--



Pemerintah Kota Bekasi berhasil mendapatkan tiga besar Kabupaten/Kota se-Jawa Barat meraih penghargaan top 25 inovasi Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) Tahun 2023 yang dicetuskan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan inovasi yang bernama “Anduk Bang Bek” (Layanan Adminduk bagi yang berkebutuhan khusus), yaitu antara lain bagi Lansia, Lansia Sakit, Diffable dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga orang yang berkebutuhan khusus dapat mendapatkan hak dan pelayanan yang sama dalam administrasi kependudukan. Selasa,(03/10/23).

Penghargaan yang diberikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsatmaja kepada Penjabat Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad ini adalah suatu apresiasi dan pengakuan atas Inovasi yang dilahirkan  sehingga menjadi kebanggaan buat masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi, manfaat inovasi ini bertujuan  memberikan pelayanan yang sama dan berkeadilan  bagi  masyarakat yang berkebutuhan khusus. Penjabat Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad sampaikan apresiasi setingginya dan ucapan terimakasih kepada tim yang telah berkerja keras dalam mencetuskan Inovasi  yang sangat bermanfaat buat  masyarakat Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan yang extra prima,  responsif dan berkeadilan untuk masyarakat. “Jajaran yang selalu membuat inovasi ini adalah jajaran yang mampu  membawa kota bekasi semakin maju dan berkembang, ucapan terimakasih ini disampaikan kepada Kepala Dinas  Kependudukan Catatan Sipil dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang terus memimpin dan mengawal lahirnya inovasi ini merupakan satu penghargaan yang tinggi untuk Pemerintah Kota Bekasi.” Tandasnya.

R Gani Muhamad berharap agar para pimpinan Organisasi Kepala Daerah terus bisa menciptakan inovasi terbaru untuk Kota Bekasi,  buat terobosan baru demi mempermudah akses pelayanan masyarakat sehingga masyarakat merasakan pelayanan yang ekstra dari Pemerintah Kota Bekasi.




( ST ) ( GEO . M )







Adv / Humas Kota Bekasi,--




PEMERINTAH KOTA BEKASI RAIH PENGHARGAAN TOP 25 INOVASI KOMPETISI JAWA BARAT

PEMERINTAH KOTA BEKASI RAIH PENGHARGAAN TOP 25 INOVASI KOMPETISI JAWA BARAT

Oktober 03, 2023
SIMAK BERITA NEWS    .    COM,--

Selasa 03 Oktober 2023,--
KOTA     --     BEKASI,--

Pemerintah Kota Bekasi berhasil mendapatkan tiga besar Kabupaten/Kota se-Jawa Barat meraih penghargaan top 25 inovasi Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) Tahun 2023 yang dicetuskan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan inovasi yang bernama “Anduk Bang Bek” (Layanan Adminduk bagi yang berkebutuhan khusus), yaitu antara lain bagi Lansia, Lansia Sakit, Diffable dan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga orang yang berkebutuhan khusus dapat mendapatkan hak dan pelayanan yang sama dalam administrasi kependudukan. Selasa,(03/10/23).

Penghargaan yang diberikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsatmaja kepada Penjabat Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad ini adalah suatu apresiasi dan pengakuan atas Inovasi yang dilahirkan  sehingga menjadi kebanggaan buat masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi, manfaat inovasi ini bertujuan  memberikan pelayanan yang sama dan berkeadilan  bagi  masyarakat yang berkebutuhan khusus. 

Penjabat Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad sampaikan apresiasi setingginya dan ucapan terimakasih kepada tim yang telah berkerja keras dalam mencetuskan Inovasi  yang sangat bermanfaat buat  masyarakat Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan yang extra prima,  responsif dan berkeadilan untuk masyarakat. “Jajaran yang selalu membuat inovasi ini adalah jajaran yang mampu  membawa kota bekasi semakin maju dan berkembang, ucapan terimakasih ini disampaikan kepada Kepala Dinas  Kependudukan Catatan Sipil dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang terus memimpin dan mengawal lahirnya inovasi ini merupakan satu penghargaan yang tinggi untuk Pemerintah Kota Bekasi.” Tandasnya.


R Gani Muhamad berharap agar para pimpinan Organisasi Kepala Daerah terus bisa menciptakan inovasi terbaru untuk Kota Bekasi,  buat terobosan baru demi mempermudah akses pelayanan masyarakat sehingga masyarakat merasakan pelayanan yang ekstra dari Pemerintah Kota Bekasi.





( ST ) ( GEO . M )






Adv / Humas Kota Bekasi,--




PJ WALI KOTA BEKASI SAMBANGI BBWS CITARUM

PJ WALI KOTA BEKASI SAMBANGI BBWS CITARUM

Oktober 03, 2023
SIMAK BERITA NEWS    .   COM,,--

Selasa 03 Oktober 2023,--
KOTA    --     BEKASI,--




Kunjungan Pj Wali Kota Bekasi R Gani Muhamad ke Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS) bertujuan permohonan perubahan ijin pengambilan air baku Perumda Tirta Patriot yang semula berasal dari Kali Bekasi menjadi Saluran Tarum Barat, Selasa, (3/10/23).

Kedatangan Pj Wali Kota Bekasi ke BBWS disambut langsung oleh Kepala Balai Besar Anang Muchlis dan di dampingi bersama Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi Solihin, Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi Dinar, Kepala Bagian Perekonomian Chondro Wibowo, Direktur PDAM Tirta Patriot Bekasi Ali Ima Fariyadi, Direktur Teknis PDAM Tirta Patriot Tjetjep Achmadi.

Permasalahan air baku yang dialami saat ini disebabkan oleh limbah yang mencemari Kali Bekasi, dengan ini Pj Wali Kota Bekasi berkordinasi langsung dengan BBWS untuk meminta pengambilan titik air baku.


PJ Wali Kota Bekasi, R. Gani Muhamad, melakukan kunjungan penting ke Badan Wilayah Sungai (BBWS) Citarum sebagai langkah dalam upaya menangani permasalahan air baku yang tercemar di wilayah Bekasi.


Kunjungan ini bertujuan untuk berkoordinasi terkait permohonan perubahan izin pengambilan air baku oleh Perumda Tirta Patriot. 


Awalnya, air baku diambil dari Kali Bekasi, untuk mengatasi permasalahan penyediaan air baku yang layak untuk di konsumsi, namun dengan perubahan ini, akan dialihkan ke Saluran Tarum Barat sebagai solusi jangka menengah untuk mengatasi permasalahan pencemaran air baku yang terjadi sejak tanggal 13 September 2023.


PJ Wali Kota Bekasi R. Gani Muhamad menyatakan "Kita menyadari urgensi dari situasi ini dan langkah-langkah ini harus diambil untuk melindungi kesehatan masyarakat Bekasi dan menjaga keberlangsungan lingkungan kita."Langkah ini diharapkan akan membawa hasil yang positif bagi kesehatan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan di Bekasi. PJ Wali Kota  Bekasi R. Gani Muhamad dan tim berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan semua pihak terkait demi mencapai tujuan ini.






( ST )( GEO . M )







Adv / Humas Kota Bekasi,--




PEMKOT BEKASI SIAPKAN LAHAN PEMAKAMAN COVID-19 DI TPU PADURENAN

PEMKOT BEKASI SIAPKAN LAHAN PEMAKAMAN COVID-19 DI TPU PADURENAN

Juli 20, 2020
SIMAK BERITA NEWS .COM


*PEMKOT BEKASI SIAPKAN LAHAN PEMAKAMAN COVID-19 DI TPU PADURENAN*


Selasa 20 Juli 2020 .
KOTA BEKASI- 
Hingga saat ini sudah 400 meter persegi lahan digunakan untuk korban meninggal akibat covid-19 (corona) dari 12 Hektar lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Padurenan Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi yang ada saat ini untuk pemakaman Umum.


Penguburan jenazah pasien Covid-19 dapat dilaksanakan di Tempat Pemakaman Umum Pedurenan Kota Bekasi yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 469.1/2320/Setda.TU Tentang Pelaksanaan Pemakaman Jenazah pasien Covid-19 di Kota Bekasi.  Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa  pemakaman jenazah pasien Covid-19 harus mengikuti Standar Operasional (SOP) yang sudah ditetapkan.

Hingga saat ini dari 12 hektar tanah di TPU Padurenan  sudah terisi hingga 30%, sementara  untuk empat ratus meter lahan yang sudah terisi jenazah berdasarkan  pemakaman covid-19 mencapai kurang lebih 231 Jenazah terdiri dari 195 orang  meninggal dengan penyakit khusus dan 36 orang meninggal karena positif covid-19 berdasarkan data yang dilansir dari website corona.bekasikota.go.id hingga tanggal 20 juli 2020. 

Hingga saat ini kurang lebih sudah 231 Jenazah dimakamkan di TPU Padurenan dengan prosedur covid 19, dan lahan di TPU Padurenan masih banyak tersedia lahan. 

(  RAINDY . M. )
Kakorlantas Polri gelar razia 23 juli -  3 agustus 2020

Kakorlantas Polri gelar razia 23 juli - 3 agustus 2020

Juli 20, 2020
Simakberitanews.com
Senin 20/07/2020.

Kakorlantas Polri gelar razia 23 juli -  3 agustus 2020

BEKASI - Satuan Lalu Lintas Polres Metro Bekasi kembali melakukan razia lalu lintas mulai 23 Juli hingga 3 Agustus 2020 mendatang. Kegiatan dalam Operasi Patuh 2020 ini dilakukan sesuai instruksi Kakorlantas Polri kepada seluruh jajaran kepolisian di Tanah Air.

Razia ini tidak akan menilang pengendara yang kedapatan tidak memiliki SIM atau habis masa berlakunya. “Kepada mereka yang SIM-nya mati baik di masa pandemi maupun di luar masa pandemi kami memberi toleransi,” kata Kasatlantas Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Ojo Ruslani di Polres Bekasi Kota,
Namun, dirinya menerangkan akan memberikan keringanan bagi masyarakat yang Surat Izin Mengemudi (SIM) mati pada saat Covid-19, akan memberikan toleransi dan tidak akan memberikan sangsi tilang.

Untuk pengemudi yang masa berlakunya SIM-nya habis di masa pademi, Ojo memastikan pihaknya akan memberikan toleransi dan tidak akan memberikan sanksi tilang.

Mereka yang diberikan toleransi adalah, pengendara yang masa belaku SIM-nya habis di bulan Maret hingga Mei 2020.

“Selama pandemi kita tidak ada kebijakan menilang kendaraan bagi yang SIM-nya mati dan STNK-nya mati, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata,” terang Ojo.

Dia menerangkan razia ini akan menilang para pengendara yang kebut-kebutan, balap liar, sengaja tidak mengenakan helm, menerobos lampu merah serta melawan arus. Sebelumnya, razia lalu lintas ditiadakan sejak awal pandemi.
“Tilang kendaraan selama pandemi tidak ada untuk mereka yang SIM-nya mati, STNK-nya mati, dan kasat mata,” ujar dia.
Razia ini akan digelar di seluruh wilayah Kota Bekasi terutama jalan protokol seperti Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Sultan Agung, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan KH. Noer Ali Kalimalang. Satlantas juga akan menegur pengendara apabila kedapatan tak mengenakan masker. “Terkait masker disuruh pulang saja,” pungkasnya.

Seluruh wilayah Kota Bekasi kita nanti berpindah-pindah dari titik satu le titik berikutnya selama operasi,” tutupnya.

( ZULFAN Flora )
WAKIL WALI KOTA BEKASI TRI ADHIANTO TINJAU  PROTOKOL CAR FREE DAY

WAKIL WALI KOTA BEKASI TRI ADHIANTO TINJAU PROTOKOL CAR FREE DAY

Juli 12, 2020
WAKIL WALI KOTA BEKASI TRI ADHIANTO TINJAU  PROTOKOL CAR FREE DAY



Kota Bekasi.
Minggu 12 Juli. 2020

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Istri wiwiek Hargono didampingi pula Kapolres Metro Bekasi Kota Kombespol Wijonarko dan Dandim 0507/Bekasi Iwan Aprianto tinjau protokol kesehatan di Car Free Day, Bekasi (12/07).

Car Free Day sudah diperbolehkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, akan tetapi intruksi protokol kesehatan harus tetap dijalani, pergunakan masker, bawa handsanitizer, hindari kerumunan, anak usia dibawah sembilan tahun dan lansia diatas 60 tahun tidak diperbolehkan ada dilokasi car free day.

Wakil Wali Kota menghimbau bagi warga yang sedang mengalami kondisi yang kurang sehat agar melakukan rapid test yang telah disediakan oleh stand Dinas Kesehatan.

Pemeriksaan Rapid Test ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) pada aktifitas ruang publik CFD Kota Bekasi. 


Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Bekasi, dr Dezy Syukrawati mengatakan pemeriksaan rapid rest dilakukan secara acak sejak dibukanya CFD pada pukul 06.00-08.30 WIB. Pihaknya menugaskan 11 petugas analis dan 6 orang tim penanganan dalam pemeriksaan rapid test kali ini. 

selain pemeriksaan rapid tes, pihaknya juga menerjunkan sebanyak 11 petugas kesehatan dari puskesmas, dan dua orang petugas Dinas Kesehatan untuk memberikan promosi kesehatan mengedukasi masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan di area CFD. 

"Olah raga baik buat kesehatan, tapi jika kita tidak ikuti aturan prtokol kesehatan kita berpotensi terpapar covid19, Kita mengedukasi secara personal dan kelompok tentang kebiasaan baru memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan penerapan social dan physical distancing," Ujar Tri. 


(  GEOFFREY  .  M  )
KUNJUNGAN LURAH KEBALEN H.MARTAN S.Ap SATU HARI 4 RW YG DIKUNJUNGI DLM PENCERAHAN KEPADA MASYARAKAT NYA

KUNJUNGAN LURAH KEBALEN H.MARTAN S.Ap SATU HARI 4 RW YG DIKUNJUNGI DLM PENCERAHAN KEPADA MASYARAKAT NYA

Juli 12, 2020
KUNJUNGAN LURAH KEBALEN H.MARTAN S.Ap SATU HARI 4 RW YG DIKUNJUNGI DLM PENCERAHAN KEPADA MASYARAKAT NYA .



Kabupaten Bekasi 
Minggu 12 Juli 2020 .

Dengan Sigap dan keinginan yg mengebu2 Lurah Kebalen  H.Martan di Luar Jam Kerja nya ( pada hari Minggu Pagi ) ia mendatangi beberapa RW yg dikunjungi nya diantara nya 1.RW06 RT 01dan RT 02 ,Dlm rangka  KERJA BAKTI Warga, Lalu ke RW 28 RT 01, 02 dan 03 Dalam rangka Vouging dilingkungan.
Setelah itu Lurah mengunjungi ke RW 018 RT 04 dlm Rangka Kerja Bakti pembuatan jalan Swadaya dan Berbincang2 serta  Tatap Muka dgn Warga.

Juga telah di siapkan Hidangan Makanan Ringan oleh ibu2 Warga RT 04 dan terakhir Pak Lurah ke RW 017 Rt O2-03 di dlm kunjungan nya ke RT 004 -018 Sebagai Ketua RT 04 Ruswanto sangat Senang begitupun dgn Warga karena di kunjungi oleh Lurah setempat Banyak Penjelasan dan Pencerahan yg disampai kan Oleh Lurah H.Martan S.Ap  kepada Warga setempat dan tanya jawab dari Warga dgn Pak Lurah.
Mengenai Banyak Persoalan yg di hadapi diantara nya mengenai Bansos sampai Pembangunan jalan Utama maupun lingkungan dan Pak Lurah menjelaskan kepada Warga dgn sejelas2 nya, akan Tetapi sangat disayangkan  Ketua RW 018  Agus Budi Purwanto tidak Hadir menurut Pak RT 04  Ruswanto ketua RW sdh di beritahu tetapi ia Berhalangan hadir sehingga tidak dapat menemui dan Berkumpul dgn Pak Lurah. 

Dan juga sempat Pak Lurah ikut Shoulat  Zuhur  bersama Ketua RT 04 dan Warga,  disaat pertemuan tersebut Lurah Bertemu salah satu Warga Tokoh Masyarakat ZULKIFLI dan Kebetulan Ia adalah Dosen Lurah H.Martan saat Kuliah Dahulu, dan juga Pak Lurah memberi pesan untuk Warga agar  Menjaga Kesehatannya dan untuk di Lingkungan Kelurahan Kebalen, Zona nya msh Kuning mudah2an Zona nya menjadi Zona Hijau.

Lurah juga menginginkan dan Berharap Agar Kantor Kelurahan Pagar nya segera di Renovasi Supaya terlihat indah, dan saat ini Lurah msh Fokus ke Tertib Administrasi karena Lurah baru menjabat 9 Bulan lama nya, demikian Tutur nya ke SIMAK BERITA NEWS .COM
WAKIL WALI KOTA BEKASI TRI ADHIANTO TINJAU KONDISI PASAR WISMA JAYA BEKASI TIMUR

WAKIL WALI KOTA BEKASI TRI ADHIANTO TINJAU KONDISI PASAR WISMA JAYA BEKASI TIMUR

Juli 11, 2020

WAKIL WALI KOTA BEKASI TRI ADHIANTO TINJAU KONDISI PASAR WISMA JAYA BEKASI TIMUR


Kota Bekasi .
Sabtu 11 Juli 2020 .
Dalam rangka sosialisasi himbauan waspada bahaya penyebaran covid-19 Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto didampingi ketua Rw setempat sidak penerapan protokol kesehatan sekaligus tinjau keadaan pasar tradisional wismajaya, Bekasi Timur, Sabtu (11/07).

Hasil dari tinjauan tersebut, Tri melihat keadaan sekitar pasar untuk kebersihan masih terbilang baik, untuk bagian atap plafon masih  terlihat tidak layak, perlu diperbaiki lagi, agar keselamatan para pedagang dan pengunjung tetap terjaga.

"Ini kalo bisa coba tolong dirapihkan lagi, kasihan para pedagang jika kena percikan air hujan jika atap masih melompong, jika tidak diperbaiki bahaya untuk para pedagang dan pengunjung pasar," Ujar Tri

Selain memeriksa keadaan pasar, kedatangan Wakil Wali Kota tersebut untuk menekankan kesadaran masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehataan, bahaya penyebaran covid masih bisa terjadi dimana saja, maka dari itu masyarakat dihimbau untuk tetap selalu waspada bahaya penyebaran covid-19.

"Untuk daerah yang tercatat sebagai zona hijau, pertahankan prestasi tersebut, tetap ikuti protokol, kesadaran dan kewaspadaan akan bahaya penyebaran covid terus tingkatkan, sayangi diri dan keluarga, mencegah lebih baik daripada mengobati," pungkas Tri.

(  GEOFFREY. .  M. )
WALI KOTA RESMIKAN KANTOR KONI USAI DI RENOVASI

WALI KOTA RESMIKAN KANTOR KONI USAI DI RENOVASI

Juli 10, 2020

WALI KOTA RESMIKAN KANTOR KONI USAI DI RENOVASI

Jumat .,10 Juli 2020 .
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Ketua KONI Kota Bekasi, Yan Arsyad dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi, Ahmad Zarkasih coffee morning di Kantor Sekretariat KONI Kota Bekasi.


Kantor Sekretariat KONI yang terletak di area Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi telah direnovasi, Wali Kota Bekasi menandatangani prasasti sebagai tanda bahwa kantor telah kembali untuk ditempati para pengurus KONI Kota Bekasi.

Wali Kota menyebutkan bahwa kantor yang telah direnovasi sangat minimalis dan juga strategis, tentunya harapan Wali Kota Bekasi dengan adanya renovasi gedung ini bisa menambahkan semangat dalam persaingan antar lini manapun, sehingga KONI Kota Bekasi bisa menyaingi di laga apapaun untuk para atlet nya.


Yan Arsyad sebagai Ketua KONI Kota Bekasi mempunyai optimis untuk para atletnya siap dalam bersiang di ajang Tingkat Provinsi, Nasional bahkan harus mampu ke ajang internasional, semoga kita semakin gencar dalam latihan di cabang apapun dan kita terus buat torehan penghargaan untuk mengharumkan nama Kota Bekasi.


Wali Kota Bekasi juga berharap besar atas kemajuan dari KONI Kota Bekasi yang bersaing di kancah manapun sehingga atlet atlet bisa mendapatkan penghargaan yang terbaik. Juga diarahkan untuk pembenahan atas struktur pengurus KONI Kota Bekasi untuk fokus dalam kinerjanya.


(  GEOFFREY . M. ).
DINKES KOTA BEKASI TEGASKAN KOMITMEN PEMBINAAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASYANKES

DINKES KOTA BEKASI TEGASKAN KOMITMEN PEMBINAAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASYANKES

Juli 09, 2020

DINKES KOTA BEKASI TEGASKAN KOMITMEN PEMBINAAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS FASYANKES

Kota Bekasi
Kamis. 9. Juli 2020.
Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Kesehatan Kota Bekasi terus meningkatkan pembinaan terhadap pengelola sampah medis dari fasilitas kesehatan yang ada di Kota Bekasi. Diharapkan semua fasyankes mampu mengelola sampah medis dengan mengikuti aturan yang berlaku.  

Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, Kamis, (9/7/2020) saat di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Bekasi, Stadion Patriot Chandrabaga. 

Ia katakan, upaya pembinaan yang dilakukan berupa langkah adminitrasi dan kunjungan ke fasyankes baik Puskesmas maupun RS Pemerintah dan Swasta. 

"Kita secara periodik melakukan pembinaan agar sampah medis dapat dikelola RS dengan baik. Terkait hal ini juga kami terus berkordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi," ucap Tanti Rohilawati.

Dalam tugas dan fungsinya membina rumah sakit/fasyankes, terhadap pengelolaan sampah medis yang masuk pada limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pihaknya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan. 

Selain itu Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun pada Fasilitas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan SOP yang ada. 

Langkah pembinaan juga ia katakan telah pihaknya lakukan pada salah satu kasus dugaan limbah B3 dibuang ke TPA Sumur Batu yang berasal dari salah satu RS Swasta di Kota Bekasi. Adanya limbah karena Copy Resep RS Swasta dan masker yang dibuang dalam karung sehingga muncul dugaan ada ketidaksesuaian pengelolaan limbah medis. 

"Dinkes Kota Bekasi pun langsung meminta klarifikasi pihak rumah sakit swasta tersebut pada 4 Juli 2020 lalu," kata Tanti. 

Ia menjelaskan, untuk temuan sampah masker, bungkus obat dan resep bukan merupakan bagian dari sampah B3 RS. Karena sampah RS semuanya terbungkus dengan plastik berwarna kuning dan tertutup serta sudah dilimpahkan untuk dikelola sesuai dengan peraturan oleh pihak ketiga. 

"Jadi tidak dibungkus dengan karung maupun bungkus yang berwarna lain. Dari hasil kunjungan Dinas LH juga dinyatakan bahwa sampah yang di temukan merupakan sampah domestik," katanya. 

Dinas kesehatan juga memantau dan membina rumah sakit agar sudah melakukan bekerja sama dengan pihak ketiga dan meminta tidak melakukan pengangkutan serta pemusnahan sendiri. Pihak ketiga menerima tanggung jawab pengelolaan limbah dari mengangkut dan membakarnya. 

Perlakuan penanganan bagi sampah medis limbah B3 terbungkus dengan plastik kuning tidak boleh bocor dan harus tertutup dan terikat. Lalu sampah disimpan di TPS B3 yang aman dan terlindungi sehingga tidak mudah dijangkau oleh yang tidak berkepentingan terutama anak-anak. 

Dilakukan pengangkutan sampah tersebut setiap 2x24 jam oleh pihak ketiga yang sudah bekerjasama melalui MOU yang ditandatangani oleh pihak penghasil limbah dengan pihak pengelola/penghancur limbah dan pihak pengangkut/transporter. 

"Kami pun meminta pihak rumah sakit yang ada di Kota Bekasi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola limbah medis. Kalau perlu menyidak untuk memastikan apakah limbah yang selama ini diserahterimakan telah dikelola dengan baik," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Yayan Yuliana mengatakan adanya dugaan pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di ke TPA Sumur Batu, Bantargebang telah ditindaklanjuti pihaknya dengan melakukan verivikasi dan inspeksi lapangan 

"Dari hasil verivikasi tersebut terlihat adanya struk pembayaran dan beberapa kertas bekas resep atas nama RS swasta dan tidak ditemukan Limbah Covid-19 sebagaimana yang telah dilaporkan pihak yang terkait," ucap Yayan. 

Sebelumnya ditemukan karung dan kantong plastik hitam berisikan sampah domestik berupa kertas, sisa makanan, kardus, dan masker bekas yang berasal dari buangan salah satu RS Swasta.

"Limbah ini ditemukan di zona tidak aktif yang dibawa pemulung. Dan sudah diamankan petugas," ucapnya. 

Khusus penanganan limbah B3, Pemkot Bekasi melalui Dinas LH juga terus melakukan pengawasan dari hasil laporan per triwulan pengelolaan limbah dan fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. Terdata ada sebanyak 46 RS Swasta memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS-LB3) yang dikeluarkan dinas perizinan. 

"Mereka telah memiliki TPS sendiri untuk mengelola mandiri maupun dikerjasamakan dengan pihak lain untuk mengelola bahan berbahaya dan beracun hasil sampah medis. Kita ketahui limbah ini harus dikelola agar tidak mencemari lingkungan," pungkasnya. 


(  GEOFFREY .  M.  )
WAKIL WALI KOTA BEKASI TRI ADHIANTO HADIRI RAPAT PARIPURNA DI DPRD KOTA BEKASI

WAKIL WALI KOTA BEKASI TRI ADHIANTO HADIRI RAPAT PARIPURNA DI DPRD KOTA BEKASI

Juli 09, 2020
Kamis, 09 juli 2020

WAKIL WALI KOTA BEKASI TRI ADHIANTO HADIRI RAPAT PARIPURNA DI DPRD KOTA BEKASI

Kota Bekasi .
Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto hadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bekasi, rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Choiruman J Putro dan dihadiri pula Anggota Dewan Legislatif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Kepala Kantor Kementerian Agama dan Sekertaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati, Kamis (09/07).


Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD terkait dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, dan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2019.


Wakil Wali Kota Bekasi menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD dan rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta ucapan terima kasih atas dedikasinya dalam mengabdi kepada masyarakat yang dalam hal ini turut serta memberikan pengawasan atas kinerja Pemerintahan Kota Bekasi, keterbukaan dalam pengelolaan suatu anggaran merupakan tolak ukur masyarakat dalam memberikan kepercayaan kepada pihak pemerintahan.

Rapat paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Bekasi berjalan dengan lancar dan khidmat. Pada kesempatan ini Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Sekretaris Daerah Reny Hendrawati menyerahkan buku Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi dan buku Laporan Keuangan Anggaran Tahun 2019, dalam buku tersebut terdapat pembahasan secara terperinci terkait penggunaan anggaran APBD.

Tri berharap sinergisitas antara dewan legislatif dengan pemerintah kota Bekasi akan terus terjaga dengan baik, dalam membangun visi misi Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.

(  GEOFFREY .  M. )
LAHAN BERCOCOK TANAM SUDAH JARANG, WAKIL WALI KOTA BEKASI AJAK WARGA BUDIDAYA HIDROPONIK

LAHAN BERCOCOK TANAM SUDAH JARANG, WAKIL WALI KOTA BEKASI AJAK WARGA BUDIDAYA HIDROPONIK

Juli 09, 2020
SIMAK BETITA NEWS . COM
Kamis, 09 Juli 2020

LAHAN BERCOCOK TANAM SUDAH JARANG, WAKIL WALI KOTA BEKASI AJAK WARGA BUDIDAYA HIDROPONIK


Kota Bekasi ., 
Semakin maju pembangunan didaerah, konsekuensinya semakin sedikit lahan untuk petani bercocok tanam, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto ajak warga untuk membudidayakan hidroponik, Rabu (08/07).

Disela-sela kesibukan urusan kedinasan pria yang biasa disapa "mas Tri" ini selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke warga yang sudah membudidayakan hidroponik, selain untuk memotivasi warga, Tri pun melakukan peninjauan sejauh mana proses budidaya hidroponik yang telah dilakukan.


Hari ini Tri berkunjung ke tiga tempat budidaya hidroponik, yang pertama pemukiman BTN Rw 13 Jatisampurna, disana tri melihat budidaya hidroponik yang dikelola oleh komunitas Hejo Daun, kemudian budi daya hidroponik yang kedua bertempat di pekarangan lahan terbuka di Bumi Eraska Jatiraden, dan budidaya hidroponik yang ketiga bertempat dipelataran area terbuka rumah warga yang bertempat di Jakasampurna Bekasi Barat.

"Saya sadari betul semakin maju pembangunan disuatu daerah konsekuensinya semakin sedikit lahan untuk pertanian, oleh karenanya saya sangat mengapresiasi atas antusias warga yang mau membudidayakan hidroponik, selain kita bisa menjaga mutu dan kualitas sayur mayur kita, kita pun bisa memberikan penghasilan tambahan untuk warga yang mau membudidayakan hidroponik," Ujar Tri.

Tri berharap dengan adanya gerakan budidaya hidroponik, bekasi bisa menguasai pasar di bidang sayur mayur yang berkualitas,  stok bahan pangan tercukupi untuk warga Bekasi, bahkan bila perlu bisa memasok kebutuhan ke daerah-daerah lainnya.

(  GEOFFREY .  M.  ) .