DLH Kota Bekasi Tindaklanjuti Pengaduan Warga Terkait Dampak Limbah Kegiatan SPPG

SIMAK BERITA NEWS .COM ,--

Senin, 09 Febuari 2026 ,--

KOTA. --  BEKASI ,--

DLH Kota Bekasi Tindaklanjuti Pengaduan Warga Terkait Dampak Limbah Kegiatan SPPG

Kota Bekasi – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi menindaklanjuti pengaduan masyarakat bersama unsur wilayah Kelurahan Jatimelati terkait dugaan dampak pengelolaan limbah dari kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di sekitar permukiman warga RT 03 RW 011, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, pada Jumat (06/02).

Pengaduan disampaikan oleh warga setempat yang mengeluhkan adanya bau tidak sedap, gangguan kebersihan lingkungan, serta potensi dampak kesehatan akibat pembuangan limbah cair yang diduga dialirkan langsung ke saluran lingkungan permukiman Puri Gading. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu kenyamanan serta kualitas hidup masyarakat sekitar.

Menindaklanjuti laporan tersebut, DLH Kota Bekasi melalui Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penegakan Hukum (PPKLHPH) bersama tim UPTD Laboratorium DLH Kota Bekasi melakukan langkah-langkah berupa peninjauan lapangan, pengumpulan data dan informasi, serta koordinasi dengan pihak pengelola SPPG dan unsur kewilayahan setempat.

Hasil penelusuran awal tim Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di lapangan menunjukkan bahwa limbah yang dikeluhkan masyarakat berupa limbah cair dan sisa makanan hasil pencucian ompreng (wadah makanan kegiatan SPPG). Air bekas pencucian tersebut diketahui dibuang melalui pipa yang terhubung dengan saluran permukiman warga di area perbatasan Puri Gading RT 003 RW 011 Villa Ubud.

Sebagai tindak lanjut, DLH Kota Bekasi memberikan arahan kepada pihak pengelola kegiatan untuk segera melakukan perbaikan sistem pengelolaan limbah, termasuk memastikan tidak ada lagi pembuangan limbah langsung ke saluran lingkungan tanpa proses pengolahan sesuai ketentuan. Selain itu, DLH akan melakukan pemantauan lanjutan serta evaluasi terhadap kepatuhan pengelolaan lingkungan oleh pihak terkait.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dra. Kiswatiningsih M.,C, menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan wajib mengelola limbah yang dihasilkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai. Kami tidak mentolerir pembuangan limbah yang dapat mencemari lingkungan permukiman. DLH Kota Bekasi akan melakukan pembinaan sekaligus pengawasan ketat, dan apabila ditemukan pelanggaran, akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Dra. Kiswatiningsih.

Beliau juga menambahkan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam pengawasan lingkungan.

“Kami mengapresiasi kepedulian warga yang telah menyampaikan pengaduan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat semakin meningkat. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku kegiatan, dan masyarakat adalah kunci dalam menjaga kualitas lingkungan Kota Bekasi,” tambahnya.

DLH Kota Bekasi berkomitmen menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur, demi terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga Kota Bekasi.

 ( RIANA SARI SBN )

Muskot KORPRI 2026, Sekda Kota Bekasi Terpilih sebagai Ketua

*SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Senin, 9 Februari 2026 ,--

KOTA. --  BEKASI --

*Muskot KORPRI 2026, Sekda Kota Bekasi Terpilih sebagai Ketua

Kota Bekasi — Sekretaris Daerah Kota Bekasi secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Kota (Muskot) KORPRI Kota Bekasi Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat peran KORPRI sebagai organisasi profesi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam sambutannya selaku Penasehat Dewan Pengurus KORPRI Kota Bekasi, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa transformasi KORPRI sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaratidak cukup dimaknai sebatas perubahan kelembagaan, namun harus diiringi dengan transformasi mindset, culture set, serta sikap dan perilaku produktif seluruh ASN.

“KORPRI harus menjadi wadah pemersatu ASN yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki integritas tinggi, berdedikasi, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme, dedikasi, serta menjunjung tinggi nilai integritas, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

Dalam Muskot tersebut, Sekretaris Daerah juga menyampaikan harapannya agar kepengurusan KORPRI yang terpilih merupakan figur yang memahami spirit dan substansi Undang-Undang ASN, memiliki rekam jejak yang baik, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, serta mampu bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga prinsip netralitas KORPRI, dengan tetap fokus pada kepentingan negara dan bangsa serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Netralitas KORPRI adalah kunci agar ASN tetap fokus pada tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat secara adil dan profesional,” ujarnya.

Sekretaris Daerah juga mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, mengingat tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks dan menuntut sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas.

Pada kesempatan tersebut, ia turut mengajak seluruh anggota KORPRI untuk melanjutkan kerja keras dan kerja cerdas, berpedoman pada sumpah jabatan dan Panca Prasetya KORPRI, serta berperan aktif dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance) di Kota Bekasi.

“Mari kita wujudkan birokrasi yang bersih, berwibawa, dan profesional untuk mendukung peningkatan pembangunan di Kota Bekasi,” imbuhnya.

Musyawarah Kota KORPRI Kota Bekasi Tahun 2026 ini juga menetapkan Sekretaris Daerah Kota Bekasi sebagai Ketua KORPRI Kota Bekasi Periode 2026–2031 melalui mekanisme musyawarah mufakat.

Menutup rangkaian kegiatan, Sekretaris Daerah secara resmi membuka Muskot KORPRI Kota Bekasi Tahun 2026 dan berharap hasil musyawarah dapat membawa kemajuan dan manfaat nyata bagi ASN dan masyarakat Kota Bekasi.

( GEOFFREY . M )

Pimpin Apel di Balai Patriot, Wali Kota Serahkan Penghargaan UHC dan SPPT PBB-P2.

SIMAK BERITA NEWS . COM --.

Senin 9 Februari 2026 --

KOTA. --  BEKASI ,--

Pimpin Apel di Balai Patriot, Wali Kota Serahkan Penghargaan UHC dan SPPT PBB-P2

.

Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan penyerahan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dan simbolis Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 dalam rangkaian Apel Pagi Gabungan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi menerima penghargaan UHC Award kategori Madya dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI. Penghargaan diterima oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, serta diserahkan oleh Pembina Apel didampingi Wakil Wali Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Penghargaan ini telah diserahkan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan kepada Wakil Wali Kota sebagai perwakilan kepala daerah. Hal ini menegaskan komitmen kami untuk mempertahankan capaian UHC, meskipun terdapat tantangan dan tekanan anggaran. Pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas,” ujar Wali Kota Bekasi.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan agar peserta UHC yang dibiayai oleh pemerintah daerah dapat diarahkan untuk memanfaatkan layanan puskesmas, guna meningkatkan kualitas layanan serta pemenuhan standar fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Selain itu, dilakukan penyerahan simbolis SPPT PBB-P2 Tahun 2026 kepada camat, lurah, dan wajib pajak patuh sebagai bentuk apresiasi atas realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2025.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam memperkuat pelayanan publik serta optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

( JOVAN CRISTIAN  SBN )

Sesuai Atensi Dari Presiden RI, Wali Kota Bekasi Bersama Forkopimda Gelar Korve di Sekitar Danau Duta Harapan

*SIMAK BERITA NEWS. COM ,--

Minggu, 8 Februari 2026

KOTA. --  BEKASI ,--

Sesuai Atensi Dari Presiden RI, Wali Kota Bekasi Bersama Forkopimda Gelar Korve di Sekitar Danau Duta Harapan.

Kota Bekasi — Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi melaksanakan kegiatan kerja bakti atau korve di kawasan Danau Duta Harapan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, pada Minggu (8/2/26). Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2026.

Kegiatan kurve ini melibatkan jajaran pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, serta masyarakat sekitar. Fokus kegiatan meliputi pembersihan area danau, pengangkatan sampah, dan penataan lingkungan di sekitar kawasan danau. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fasilitas umum.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah, Forkopimda, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, arahan Presiden RI untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan harus ditindaklanjuti dengan aksi langsung di lapangan.

“Kegiatan korve ini adalah bentuk komitmen kami dalam menjalankan arahan Presiden, sekaligus mengajak seluruh elemen untuk peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan,” ujar Tri.

Tri menambahkan bahwa Danau Duta Harapan memiliki peran penting sebagai ruang terbuka dan kawasan resapan air, sehingga perlu dijaga bersama. Dengan lingkungan yang bersih dan tertata, manfaat danau dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Kita ingin danau ini tetap terjaga fungsinya dan menjadi ruang yang nyaman bagi warga. Karena itu, kebersihan dan perawatan lingkungan harus dilakukan secara rutin dan melibatkan semua pihak,” tambahnya.

Kegiatan korve ini juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan antara Forkopimda dan masyarakat. Warga sekitar tampak antusias ikut berpartisipasi dan menyambut baik kehadiran pemerintah daerah yang turun langsung ke lapangan.

Pemerintah Kota Bekasi berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai wilayah. Dengan kerja sama dan kepedulian bersama, lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman dapat terwujud, sekaligus mendukung upaya menjaga kualitas hidup masyarakat di Kota Bekasi.

( ADE SANJAYA / MALAU  SBN )

Jaga Harmoni Di Kota Bekasi Pesan Wawali Harris Bobihoe Di Pelantikan KKSS

*SIMAK BERITA NEWS . COM ,--I*

Minggu 8 Februari 2026 ,--

KOTA --  BEKASI ,--

*Jaga Harmoni Di Kota Bekasi Pesan Wawali Harris Bobihoe Di Pelantikan KKSS*

 

KOTABEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menghadiri langsung prosesi pelantikan Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS)  periode terbaru. Acara yang berlangsung khidmat tersebut berlangsung di Bekasi Selatan.

Dalam kesempatan tersebut Wawali Abdul Harris Bobihoe, memberikan apresiasi tinggi atas terbentuknya kepengurusan BPD KKSS . Ia menilai organisasi ini memiliki peran krusial dalam menjaga harmoni sosial di Bumi Patriot.

.

Dalam sambutannya, Wawali Abdul Harris Bobihoe menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru saja dikukuhkan. Ia menekankan bahwa pemerintah menaruh harapan besar agar KKSS tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga motor penggerak kemajuan daerah.

“Pemerintah berharap pengurus baru ini dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Semoga KKSS terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas dan memajukan Kota Bekasi” tegas Wawali Abdul Harris Bobihoe .

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara warga pendatang dengan kearifan lokal. Hal ini sejalan dengan misi KKSS untuk memperkuat integrasi sosial dan menjadi jembatan komunikasi antara warga dengan pemerintah daerah.

Semangat kebersamaan tersebut dirangkum dalam filosofi luhur: “Di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung.” Melalui pesan ini, Wawali Abdul Harris Bobihoe mengajak seluruh keluarga besar KKSS untuk terus menghormati adat istiadat yang ada di Kota Bekasi serta berkontribusi aktif dalam menjaga kerukunan antarumat beragama dan suku.

(JAMALUDDIN  SBN )

Wakil Wali Kota Bekasi Buka Rakor Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Konstruksi Tahun 2026

SIMAK BERITA NEWS .COM ,--

Senin, 09 Februari 2026 ,--

KOTA -- BEKASI ,--

Wakil Wali Kota Bekasi Buka Rakor Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Konstruksi Tahun 2026

Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi terus memperkuat perlindungan tenaga kerja, khususnya di sektor jasa konstruksi. Hal ini ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi di Kota Bekasi Tahun 2026.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Bekasi dan digelar di Aula Nonon Sonthanie, Senin (09/02/2026). Acara ini dihadiri oleh perangkat daerah terkait, pemangku kepentingan, serta perwakilan pelaku jasa konstruksi.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bekasi menekankan pentingnya sektor jasa konstruksi sebagai pilar utama pembangunan daerah. Melalui sektor ini, berbagai infrastruktur strategis dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik.

Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan dinilai tidak dapat dilepaskan dari jaminan keselamatan dan kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu, perlindungan tenaga kerja menjadi agenda penting yang harus dijalankan secara konsisten.

“Perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi para pekerja,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi.

Ia menambahkan bahwa sektor konstruksi memiliki tingkat risiko kerja yang relatif tinggi. Dengan demikian, optimalisasi kepesertaan dan kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Lebih lanjut, rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan. Pemerintah daerah berharap seluruh pelaku usaha jasa konstruksi dapat memahami dan menjalankan kewajibannya secara menyeluruh.

Disisi lain, program jaminan sosial ketenagakerjaan juga dinilai mampu meningkatkan produktivitas pekerja. Rasa aman yang dimiliki pekerja akan berdampak positif pada kualitas hasil pekerjaan dan kelancaran proyek pembangunan.

“Ketika pekerja terlindungi, maka pembangunan akan berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” tegasnya.

Melalui forum koordinasi ini, Pemerintah Kota Bekasi juga mendorong penguatan sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, badan penyelenggara jaminan sosial, dan pelaku usaha diharapkan mampu memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja konstruksi.

Ke depan, Pemkot Bekasi berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di sektor jasa konstruksi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para pekerja dan masyarakat luas.

( LUDIMIN JILUT  TOTO  SBN )

Tanggapi Insiden Ancaman Sajam, Tri Adhianto: Kalau Dibiarkan, Pelanggaran Jadi Lumrah

*SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Senin, 09 Februari 2026 ,--

KOTA. --  BEKASI ,--

*Tanggapi Insiden Ancaman Sajam, Tri Adhianto: Kalau Dibiarkan, Pelanggaran Jadi Lumrah*

Bekasi — Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa insiden ancaman senjata tajam saat lakukan kegiatan korve dan penertiban pedagang kaki lima serta reklame tak berizin di Bekasi Utara tidak akan menghentikan langkah pemerintah menegakkan aturan.

Tri menyebut, sebelum penertiban dilakukan, pemerintah telah menyampaikan himbauan dan menginstruksikan petugas di lapangan untuk mengedepankan pendekatan persuasif. 

“Kita sudah himbau dan petugas melakukan dengan persuasif. Tapi negara tidak boleh terus-menerus kalah oleh pelanggaran yang dibiarkan,” kata Tri, Sabtu (8/2/2026).

Ia menegaskan kehadirannya langsung di lapangan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai Wali Kota Bekasi untuk memastikan aturan benar-benar dijalankan. Terlebih, penertiban kawasan, kebersihan lingkungan, penataan ruang, serta reklame tak berizin merupakan instruksi langsung Presiden.

“Tugas saya memastikan negara hadir untuk menegakkan aturan. Ini bagian dari perintah untuk menjaga kebersihan, tata ruang, dan ketertiban kota,” ujarnya.

Menanggapi ancaman senjata tajam yang terjadi di lapangan, Tri menyatakan hal tersebut bukan fokus utamanya. Ia justru menyoroti bahaya pembiaran pelanggaran yang terus terjadi dari waktu ke waktu.

“Saya tidak khawatir pada goloknya. Yang saya khawatirkan kalau pelanggaran terus dibiarkan, lama-lama dianggap biasa. Dari situ muncul pembiaran, dan akhirnya orang merasa dirinya paling benar,” tegasnya.

Menurut Tri, ketegangan dan kemarahan yang muncul saat penertiban merupakan akumulasi dari pembiaran bertahun-tahun ketika aturan tidak ditegakkan secara konsisten.

“Saya rasa ekspresi kemarahan warga ini dampak dari pembiaran pelanggaran yang terlalu lama tidak ditindaklanjuti. Hari ini pemerintah mulai menertibkan secara konsisten, meski risikonya tidak kecil,” tutupnya.

( GEOFFREY . M )