Peringati Haornas 2026, Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar, Sekda Kota Bekasi Dorong Olahraga Jadi Bagian dari Kehidupan Sehari-hari

SIMAK BERITA NEWS .COM --

Selasa 15 September 2026',--

KOTA. -  BEKASI,--

KOTA - BEKASI - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Drs. Junaedi, membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, sekaligus memberikan pengarahan tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran pegawai Pemerintah Kota Bekasi pada .

.

Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2026 di Plaza Pemkot Bekasi, Selasa (15/09/2026).

Upacara peringatan tersebut berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran Asisten Daerah (ASDA I, II, dan III), para Staff Ahli  Kepala OPD se-Kota Bekasi, serta jajaran pimpinan organisasi olahraga seperti KONI, KORMI, NPCI, dan IGORNAS Kota Bekasi.

Menyampaikan amanat Menpora RI, Sekda Kota Bekasi menegaskan bahwa olahraga merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk membangun karakter manusia Indonesia yang disiplin, tangguh, sportif, dan berdaya juang. Mengusung tema "Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar", 

Menpora menekankan lima arah kebijakan nasional menjadikan olahraga bagian dari pembangunan kesehatan preventif, menggerakkan pemda sebagai motor penyedia fasilitas publik inklusif, menghadirkan olahraga dalam kehidupan sehari-hari (termasuk optimalisasi Car Free Day), mengukur keberhasilan dari perubahan perilaku masyarakat, serta menjamin kesetaraan akses olahraga bagi seluruh kalangan.

Usai membacakan amanat Menpora, Sekda Kota Bekasi Drs. Junaedi memberikan dorongan dan evaluasi langsung kepada seluruh pegawai Pemkot Bekasi. 

Junaedi mengingatkan agar konsistensi olahraga mingguan yang rutin digelar Pemkot Bekasi setiap hari Selasa tidak makin kendor."Kota Bekasi termasuk daerah yang rutin berolahraga setiap hari Selasa. 

Namun saya perhatikan, belakangan ini kedisiplinan berolahraga justru makin kendor ketika tidak dilaksanakan di stadion. Jangan maunya asal didorong, jangan kita seperti 'ilmu pahat' diketok baru mau maju," tegas Junaedi

Junaedi mengimbau agar semangat bergerak dan berolahraga dijadikan kesadaran pribadi seluruh pegawai dan masyarakat Kota Bekasi demi mewujudkan pola hidup yang aktif, bugar, dan produktif...

Rangkaian Upacara Haornas 2026 di Plaza Pemkot Bekasi tersebut ditutup dengan aksi pertunjukan atraktif dari para atlet binaan Kota Bekasi, yakni cabang olahraga Muay Thai dan BMX..

.

( GEOFFREY.  M )

Editor 

.

Wali Kota Bekasi: Ada Pungutan Tak Resmi, Laporkan! Kami Proses dan Ganti Dua Kali Lipat

SIMAK BERITA NEWS . COM ,-

Selasa 15 September 2026 ,--

KOTA. -  BEKASI- --

Wali Kota Bekasi Buka Ruang Aduan Pungli, Laporan Terbukti Diganti Dua Kali Lipat

Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya pungutan tidak resmi dalam proses pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

.

Tri mengatakan, setiap laporan masyarakat harus disertai fakta dan bukti agar dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah maupun tim terkait.

..

Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui akun media sosial resmi Wali Kota Bekasi, Instagram @mastriadhianto, maupun melalui kanal pengaduan 112 Kota Bekasi.“Saya memohon kepada warga masyarakat, 

kalau memang ada bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan kemudian harus melakukan pembayaran yang tidak resmi, laporkan saja. 

Saya kira media sosial milik saya @mastriadhianto ataupun juga kanal pengaduan 112, yang penting ada fakta, bukti, ya insyaAllah kami akan proses,” ujar Tri di Bekasi, Selasa (15/9/2026).

Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat sekaligus upaya membangun keberanian untuk melaporkan praktik pungli, 

Tri menyampaikan bahwa Pemkot Bekasi akan memberikan penggantian sebesar dua kali lipat dari nominal pungutan tidak resmi yang telah dibayarkan warga, setelah laporan tersebut terbukti dan melalui proses verifikasi.“Kita akan ganti, ya apa yang sudah dikeluarkan, dua kali lipat dari yang sudah dibayarkan, jika terbukti ada fakta dan saksinya” tegasnya.

Tri menilai, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas aparatur sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan.

Ia berharap masyarakat tidak takut menyampaikan laporan apabila menemukan adanya tindakan yang mencederai pelayanan publik. 

Menurutnya, aparatur Pemerintah Kota Bekasi harus hadir memberikan pelayanan secara profesional, tanpa membebani masyarakat dengan pungutan di luar ketentuan.“InsyaAllah, ya, aparatur Pemerintah Kota Bekasi akan siap melayani dengan sepenuh hati dan ikhlas,” katanya.

Tri juga menegaskan bahwa setiap aparatur yang terbukti melakukan pungutan liar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Saat ini, Pemerintah Kota Bekasi juga masih memproses dugaan pungli yang melibatkan sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi. 

Kasus tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik setelah adanya video yang beredar terkait dugaan pungutan terhadap pengemudi truk.“Termasuk kemarin lima pegawai Dishub, kita sedang menunggu keputusan dari BKN,” ujar Tri.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi telah menindaklanjuti kasus yang melibatkan lima petugas Dinas Perhubungan yang viral setelah diduga meminta uang sebesar Rp1,7 juta kepada seorang pengemudi truk.

Dalam proses penanganannya, Pemkot Bekasi melalui tim tingkat kota yang melibatkan Inspektorat dan BKPSDM telah melakukan pemeriksaan serta mengusulkan pemberian sanksi berupa pemutusan hubungan kerja sesuai mekanisme dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan seluruh aparatur bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Wali Kota Bekasi kembali mengajak seluruh warga untuk menjadi bagian dari pengawasan pelayanan publik. 

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama membangun sistem pelayanan yang transparan sehingga tidak memberikan ruang bagi praktik pungli.“Kalau ada fakta dan bukti, laporkan. Kita akan proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Tri.

( ADE SANJAYA / MALAU S.B.N )

Aduan dimedia Sosial, Tri Adhianto Pastikan Pelayanan Disdukcapil Berjalan Optimal

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Selasa 15 September 2926 --

KOTA. -  BEKASI ,--

Sejumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan yang disampaikan melalui media sosial menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi.Menindaklanjuti informasi tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun langsung memantau ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi.

Keluhan yang disampaikan masyarakat di media sosial tersebut turut mendapat berbagai respons dari warga lainnya. 

.

Di tengah komentar yang menyampaikan pengalaman kurang baik, banyak pula masyarakat yan

g memberikan apresiasi dan menyampaikan bahwa pelayanan publik di Kota Bekasi telah berjalan sesuai aturan serta proses pelayanan tidak membutuhkan waktu yang lama.

Hal tersebut kemudian menjadi perhatian Tri untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan di lapangan, sekaligus memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Setibanya di Kantor Disdukcapil, Tri tidak hanya memantau aktivitas aparatur, tetapi juga menemui warga yang sedang mengantre. Ia menanyakan langsung kebutuhan masyarakat serta kendala yang sedang dihadapi.

Salah satunya Suhana, warga Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara. Saat ditemui Tri, 

Suhana menyampaikan bahwa dirinya sedang mengurus verifikasi terkait data desil yang diperolehnya dari hasil sensus penduduk.

Suhana menyebut dirinya masuk dalam desil 2, namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. .

Ia kemudian datang untuk memastikan dan melakukan verifikasi terhadap data tersebut.

Mendengar langsung persoalan warga, Tri segera mengambil langkah dengan menghubungi Camat Bekasi Utara melalui sambungan telepon. 

Ia meminta agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak kecamatan bersama kelurahan.“Ini langsung ditindaklanjuti. 

Tolong nanti kecamatan dan kelurahan cek dan pastikan datanya, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian,” ujar Tri.

Tri mengatakan, sidak tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan pelayanan yang diberikan aparatur benar-benar dirasakan masyarakat dan berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, setiap pelayanan publik tentu harus terus dievaluasi. Masukan masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui media sosial, harus menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah.“Pelayanan berjalan baik. 

Kita pastikan pagi-pagi tidak ada yang nongkrong di kantin. Kita ingin memastikan semua aparatur berada di tempat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain Disdukcapil, Tri juga memastikan pelayanan pada sejumlah perangkat daerah lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, 

seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.

Ia menegaskan, aparatur yang bertugas memberikan pelayanan publik harus bekerja secara profesional, disiplin, dan berintegritas.“Jangan sampai ada pungutan liar. 

Kita ini sudah digaji oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Jadi berikan pelayanan yang terbaik,” katanya.

Tri juga mengapresiasi masyarakat yang turut memberikan masukan maupun pengalaman mereka melalui media sosial. Menurutnya, adanya berbagai respons dari masyarakat, baik berupa keluhan maupun apresiasi, menunjukkan bahwa publik ikut mengawasi jalannya pelayanan pemerintah.“Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti. 

Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan keluhan, tetapi tidak ada respons. 

Kita harus hadir memberikan solusi dan memastikan masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan,” pungkas Tri.

( GEOFFREY. M .)

Wajah Baru Jl. M. Yamin Pasar Baru Bekasi, Jalan dan Drainase di Perbaiki serta PKL ditata.

SIMAK BERITA NEWS , COM ,--

Selasa 15 September 2026 ,--

KOTA  -  BEKASI ,--

Tri Adhianto : Trotoar Untuk Pejalan Kaki, PKL Berdagang di Tempat yang telah di sediakan.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto terus melakukan pemantauan langsung kondisi Jalan M. Yamin Pasar Baru Bekasi, Selasa (15/9/2026)..

Penataan kawasan Pasar Baru Bekasi terus dilakukan Pemerintah Kota Bekasi. Salah satunya dengan mengembalikan fungsi Jalan Muhammad Yamin sebagai akses kendaraan sekaligus menata aktivitas pedagang kaki lima (PKL) agar tidak lagi berjualan di badan jalan.

Jalan Muhammad Yamin yang berada di kawasan Pasar Baru Bekasi kini mulai menunjukkan wajah baru. Ruas jalan dari pintu masuk Pasar Baru Bekasi hingga ujung pintu perlintasan kereta api telah dilakukan pengaspalan dan kembali diaktifkan untuk lalu lintas kendaraan bermotor.

Selain pekerjaan jalan, Pemerintah Kota Bekasi juga tengah melakukan penuntasan pekerjaan saluran drainase di sepanjang ruas tersebut untuk memastikan sistem pengelolaan air berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan genangan.

Penataan ini sekaligus menjadi bagian dari penyelesaian persoalan PKL yang sebelumnya berjualan di sepanjang Jalan Juanda hingga masuk ke kawasan Jalan Muhammad Yamin.

Dalam pemantauannya, Tri masih menemukan sejumlah pedagang yang berjualan di sisi jalan dan di depan toko. 

Ia meminta agar para pedagang tersebut segera ditertibkan dan tidak kembali menggunakan badan jalan sebagai lokasi berjualan.

Tri menegaskan, Pemerintah Kota Bekasi bersama pengelola Pasar Baru telah menyiapkan lokasi alternatif bagi para PKL, yakni area outdoor di lantai 2 atau rooftop Pasar Baru yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berdagang.“Tidak ada lagi yang berjualan sembarangan. 

Sekarang sudah rapi, jalannya sudah dibangun dan kembali diaktifkan untuk kendaraan, bukan untuk dipenuhi aktivitas berjualan. 

Para PKL agar disosialisasikan untuk berdagang di atas, di lantai 2 yang sudah disediakan,” ujar Tri.

Menurutnya, penataan bukan berarti menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat. 

Pemerintah justru mendorong agar para pedagang tetap dapat berjualan dengan menempati lokasi yang telah disediakan, sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi jalan dan hak pengguna jalan lainnya.

Tri juga meminta perangkat daerah terkait bersama pengelola pasar untuk terus melakukan sosialisasi kepada para pedagang agar proses perpindahan menuju lokasi yang telah disiapkan dapat berjalan dengan baik.

Bagi pedagang yang masih berjualan di sisi jalan dan tidak mengindahkan ketentuan penataan, akan dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi.

Namun, penertiban tetap memperhatikan para pemilik atau penyewa toko yang memang memiliki tempat usaha disepanjang sisi jalan. M

Tri mengingatkan agar aktivitas perdagangan dari toko tersebut tetap berada dalam batas area yang ditentukan dan tidak melebar hingga memakan badan jalan.“Kalau memang punya toko dan menyewa tempat di sisi jalan, silakan berdagang, tetapi dagangannya jangan sampai melewati batas. 

Kita ingin kawasan ini tertib, nyaman, dan jalan bisa digunakan sebagaimana fungsinya,” tegasnya.

Pemkot Bekasi berharap penataan kawasan Pasar Baru dan Jalan Muhammad Yamin dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berbelanja maupun pengguna jalan.

Dengan terselesaikannya penataan jalan, drainase, dan aktivitas PKL secara bertahap, kawasan Pasar Baru diharapkan menjadi lebih tertata tanpa menghilangkan geliat ekonomi masyarakat.

( GEOFFREY.. M .)

Wiwiek Hargono Resmikan Tiga Perpustakaan Mini di Kota Bekasi: Dorong Budaya Literasi di Lingkungan Warga

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Selasa 15 September 2026 --

KOTA. -  BEKASI ,--

Kota - Bekasi — Bunda Literasi Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto, meresmikan tiga perpustakaan mini di Kota Bekasi pada Senin (14/9/2026).

Peresmian dipusatkan di Perpustakaan Mini RW 16 Mustikajaya. Dalam acara tersebut, Wiwiek sekaligus meresmikan tiga lokasi perpustakaan mini yang menjadi bagian dari program penguatan literasi masyarakat Kota Bekasi.

Tiga lokasi tersebut yakni Perpustakaan Mini RW 16 Mustikajaya, Perpustakaan Mini RW 11 Jatisari, serta TBM Koleci di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang.

Kehadiran perpustakaan mini ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap buku dan ruang belajar yang berada lebih dekat dengan lingkungan warga.“Saya berharap hadirnya perpustakaan mini ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Kota Bekasi. 

Bukan hanya untuk membaca, tetapi juga menjadi ruang untuk belajar, berkarya, berbagi, dan bertumbuh bersama,” ujar Wiwiek Hargono Tri Adhianto.

Program tersebut mengusung semangat “Baca Bukunya, Temukan Ilmunya, Kembangkan Potensinya”. Perpustakaan mini diharapkan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi.

Wiwiek juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DISARPUSDA) Kota Bekasi yang turut mendukung pengembangan budaya literasi di Kota Bekasi.“Saya juga memberikan apresiasi kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi yang terus mendukung penguatan budaya literasi. 

Kolaborasi seperti ini penting agar akses terhadap buku dan ruang belajar semakin dekat dengan masyarakat,” tuturnya.

Dengan hadirnya tiga perpustakaan mini tersebut, gerakan literasi diharapkan dapat semakin tumbuh dari lingkungan masyarakat dan menjangkau lebih banyak warga di berbagai wilayah Kota Bekasi 

( RIANA SARI S.B N ).

KEREN EY!.. CAKADES SEGARA JAYA NO 2 NURDIN KAMPANYE SAPU BERSIH SAMPAH

KEREN EY!.. CAKADES SEGARA JAYA NO 2 NURDIN KAMPANYE SAPU BERSIH SAMPAH

SIMAK BERITA NEWS . COM ,- SEGARA JAYA KABUPATEN BEKASI JAWA BARAT. Tidak banyak bicara, langsung bergerak. Itulah yang ditunjukkan Nurdin Calon No 2 Kepala Desa Segara Jaya, dengan menggelar aksi kampanye bakti sosial menggunakan excavator dan truk sampah serta simpatisan kampanye bersih-bersih sampah di Jalan Raya Tarumajaya selasa pagi. (15/9)

Dengan orasinya Nurdin turun langsung bersama ratusan warga dan tim relawan. Mereka mengangkat sampah dari bahu jalan, mengangkut tumpukan sampah, dan membersihkan di dekat jembatan tol yang selama ini jadi sarang penyakit dan aroma tak sedap

“Kami ingin menunjukkan bahwa pemimpin itu harus memberi contoh dulu. Sebelum bicara membangun desa, mari kita mulai dari lingkungan kita sendiri. Dari sampah yang paling kecil,” tegas Nurdin di sela-sela kegiatan.

Aksi ini bukan sekadar kampanye. Menurutnya, kebersihan adalah kunci awal untuk mewujudkan Segara Jaya yang sehat, indah, dan sejahtera

“Kalau jalan kita bersih, udara kita sehat, warga pun nyaman beraktivitas. Ini langkah kecil tapi dampaknya besar untuk Segara Jaya ke depan,” lanjutnya.

Antusiasme warga luar biasa. Tim sukses dan simpatisan serta relawan hingga pemuda pemudi di sepanjang Jalan Raya Tarumajaya ikut bergabung. Mereka kompak membawa kantong sampah

“Saya bangga sama Bang Nurdin. Baru calon aja udah turun ke jalan. Nggak nunggu jadi dulu,” ujar Bang apan di tempat yang sama salah satu warga.

Dengan semangat gotong royong ini, Nurdin berharap masyarakat Segara Jaya semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan bersama-sama membangun desa. √

( Reporter : fajar )

KPK Pastikan Barang Rampasan Kembali ke Masyarakat, 7 Aset Tanah Dihibahkan ke Pemkot Bekasi

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Senuh 14 September 2026 ,-

KOTA. -  BKASI .--

Pemerintah Kota Bekasi menerima hibah barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia berupa tujuh bidang tanah yang berada di Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih. 

Aset tersebut dipindah tangankan kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk dimanfaatkan kembali bagi kepentingan masyarakat.

Serah terima hibah dihadiri Direktur Labuksi KPK RI, Mungki Hadipradikto, beserta jajaran KPK dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tujuh bidang tanah tersebut memiliki luas keseluruhan 1.452 meter persegi, dengan nilai mencapai Rp3,65 miliar.

Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto Tjahyono, menyambut baik penyerahan aset tersebut. 

Menurutnya, hibah ini menjadi tambahan aset bagi Pemerintah Kota Bekasi sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang kini dapat dimanfaatkan Pemerintah.“Ini seperti mendapatkan rezeki nomplok. 

Ada tujuh sertifikasi aset dengan nilai sekitar Rp3,6 miliar yang hari ini bisa kita terima dan manfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Tri.

Tri mengatakan, penambahan aset tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan penataan dan sertifikasi aset daerah secara cepat, terukur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, persoalan aset dan pertanahan harus ditangani secara cermat karena berkaitan erat dengan aspek hukum. 

Setiap aset pemerintah harus memiliki status kepemilikan dan administrasi yang jelas.“Ini tidak lagi menjadi beban pemerintah terkait tanah-tanah yang belum tersertifikasi. 

Kita harus menyelesaikannya dengan cepat dan terukur sesuai ketentuan, karena kalau sudah berbicara pertanahan, tentu berkaitan juga dengan aspek hukum,” katanya.

Sebagai langkah pengamanan aset, Pemerintah Kota Bekasi juga akan memasang plang penanda kepemilikan pada tujuh bidang tanah tersebut. 

Hal ini sekaligus menjadi penegasan bahwa aset tersebut telah menjadi bagian dari aset Pemerintah Kota Bekasi.

Lebih lanjut, Tri menyampaikan bahwa aset tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan menyiapkan lokasi sebagai polder air dalam rangka memperkuat upaya pengendalian banjir di wilayah Jatiasih.“Kalau untuk polder, tinggal kita gali dan kita manfaatkan. Ini menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya pengendalian banjir di wilayah Kota Bekasi,” jelasnya.

Tri menilai pemanfaatan barang rampasan negara untuk kepentingan publik merupakan bentuk nyata dari pengembalian manfaat aset negara kepada masyarakat. 

Aset yang sebelumnya menjadi bagian dari perkara hukum kini dapat difungsikan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Labuksi KPK RI, Mungki Hadipradikto, mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memastikan barang rampasan negara dapat kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.“Upaya KPK bukan hanya menghukum pelaku. 

Perkara ini juga harus bisa kembali memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satunya melalui penyerahan barang rampasan negara untuk dimanfaatkan oleh pemerintah daerah,” ujar Mungki.

Ia menjelaskan, melalui proses pemindahtanganan dan hibah tersebut, barang rampasan negara dapat kembali memiliki fungsi sosial dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, pihak KPK juga mendorong agar proses administrasi pertanahan dapat segera ditindaklanjuti. KPK berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar proses balik nama dan administrasi kepemilikan tujuh bidang tanah tersebut dapat segera diselesaikan.Langkah tersebut dinilai penting agar aset yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Bekasi memiliki kepastian administrasi dan dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya.“Kita mendorong kepada BPN agar proses balik nama ini bisa segera dilakukan, sehingga aset yang sudah diserahkan ini dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Mungki.

Mungki juga mengapresiasi rencana Pemerintah Kota Bekasi yang akan memanfaatkan aset tersebut untuk kebutuhan publik, termasuk sebagai bagian dari pembangunan polder air.“Ini merupakan salah satu bentuk bagaimana barang rampasan negara dapat dikembalikan menjadi aset negara yang kemudian difungsikan kembali untuk masyarakat. 

Salah satunya melalui pembangunan polder air yang diharapkan menjadi langkah strategis dalam pengendalian banjir,” katanya.Dengan diterimanya hibah tersebut, 

Pemerintah Kota Bekasi selanjutnya akan melakukan penataan, pengamanan, serta pemanfaatan terhadap tujuh bidang tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemanfaatan aset diarahkan agar tidak hanya memberikan kepastian hukum dan nilai tambah bagi pemerintah daerah, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung penanganan persoalan banjir di Kota Bekasi.

( GEOFFREY .M )