Wakil Wali Kota Bekasi Buka Gelar Teknologi Tepat Guna dan Penjurian Bekasi PRIDE Award 2026

Wakil Wali Kota Bekasi Buka Gelar Teknologi Tepat Guna dan Penjurian Bekasi PRIDE Award 2026

Agustus 04, 2026
SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Selasa 04 Agustus 2026 ,--
KOTA -- BEKASI ,--

Kota Bekasi – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, secara resmi membuka kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pembukaan Penjurian Bekasi PRIDE (Bekasi Planning, Research and Innovation Development) Award Tahun 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat budaya inovasi, riset, dan pemanfaatan teknologi tepat guna sebagai fondasi pembangunan Kota Bekasi yang berkelanjutan.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bapperida Kota Bekasi beserta jajaran, Kepala Pusat Kajian Otonomi dan Pembangunan Daerah Universitas Muhammadiyah Indonesia, Perencana Ahli Utama pada Direktorat Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaab Badan Riset dan Inovasi Nasional, Koordinator Teknologi Tepat Guna Pada Pusat Pengembangan Daya Asing Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Tertinggal, para camat dan lurah se-Kota Bekasi, kepala sekolah SMA dan SMK finalis Lomba Teknologi Tepat Guna, pengurus Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), peserta lomba, akademisi, serta para juri tingkat nasional.

 
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bekasi menyampaikan apresiasi kepada Bapperida Kota Bekasi yang terus konsisten membangun ekosistem perencanaan, riset, dan inovasi daerah melalui penyelenggaraan Bekasi PRIDE Award. 

Menurutnya, ajang tersebut bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang kolaborasi yang mampu melahirkan gagasan dan solusi inovatif bagi berbagai persoalan perkotaan."Bekasi PRIDE bukan hanya singkatan dari Bekasi Planning, Research and Innovation Development, tetapi juga mencerminkan kebanggaan masyarakat Kota Bekasi sebagai rumah bagi para inovator, peneliti, dan generasi muda yang kreatif," ujar Abdul Harris Bobihoe.

Ia menegaskan bahwa di tengah pesatnya transformasi digital dan dinamika persaingan global, pembangunan daerah tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional. Pemerintah harus mengedepankan kebijakan yang berbasis data, riset ilmiah (evidence-based planning), serta inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi yang diciptakan, tetapi dari sejauh mana inovasi tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan ekonomi, serta mendorong kesejahteraan warga.Wakil Wali Kota juga mengajak seluruh perangkat daerah, akademisi, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat untuk memanfaatkan proses penjurian sebagai sarana memperoleh masukan dari para ahli sehingga inovasi yang dikembangkan dapat terus disempurnakan dan diimplementasikan secara luas."Kami berkomitmen agar inovasi-inovasi terbaik tidak berhenti pada tahap kompetisi, tetapi dapat diterapkan menjadi solusi nyata yang memberikan dampak sosial maupun ekonomi bagi masyarakat Kota Bekasi," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Harris Bobihoe memberikan motivasi kepada para pelajar dan mahasiswa yang mengikuti kompetisi agar terus mengasah kreativitas, kepedulian sosial, serta keberanian dalam menciptakan teknologi yang mudah diterapkan, terjangkau, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi kehadiran para juri tingkat nasional yang dinilai akan menjaga kualitas, objektivitas, dan integritas proses penilaian. Melalui penjurian yang komprehensif, diharapkan akan lahir inovasi-inovasi unggulan Kota Bekasi yang mampu bersaing di tingkat Provinsi Jawa Barat hingga nasional.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di tingkat kelurahan sebagai garda terdepan dalam penyebarluasan teknologi tepat guna kepada masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Wali Kota Bekasi berharap Gelar Teknologi Tepat Guna dan Bekasi PRIDE Award 2026 menjadi langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, akademisi, pelaku inovasi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota yang maju, adaptif, serta berbasis riset dan inovasi demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

( GEOFFREY. M )


Rakor Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Tata Ruang, Wali Kota Bekasi Teken Komitmen Bersama dengan KPK dan ATR/BPN

Rakor Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Tata Ruang, Wali Kota Bekasi Teken Komitmen Bersama dengan KPK dan ATR/BPN

Agustus 04, 2026
SIMAK BERITA NEWS . COM,--

Selasa 04 Agustus 2026@
CIMAHI - JAWA BARAT,--

Cimahi – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan, Tanah, dan Tata Ruang dalam Mendorong Perekonomian Wilayah Jawa Barat. 
.
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala daerah se-Jawa Barat sebagai bentuk penguatan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.Pada kesempatan tersebut, Tri Adhianto bersama 27 kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat membubuhkan tanda tangan komitmen bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat. 

Penandatanganan turut disaksikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.Kesepakatan bersama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pertanahan dan tata ruang melalui pembaruan serta validasi data yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi.
Selain itu, seluruh pemerintah daerah berkomitmen mengimplementasikan sembilan program kerja prioritas yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. 

Program tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan KPK dalam mewujudkan tata kelola pertanahan dan tata ruang yang berintegritas.Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, serta memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan lahan dan tata ruang. 

Melalui sinergi yang kuat antarlembaga, diharapkan berbagai potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini sehingga mampu mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Jawa Barat.“Pencegahan korupsi harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. .

Penataan administrasi pertanahan serta tata ruang yang baik akan memberikan kepastian hukum, meminimalisasi potensi penyimpangan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.” Ujar Dedi Mulyadi.

Partisipasi Pemerintah Kota Bekasi dalam penandatanganan komitmen ini menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang baik serta komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.“Kolaborasi antarpemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan KPK merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola yang bersih. 

Dengan keterbukaan data, pengawasan yang kuat, dan komitmen bersama, kami optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.” kata Wali Kota Bekasi.
( Nara sumber Discominfo Standy kota Bekasi) 

( GEOFFREY . M )


Mencuat Dugaan dan Disinyalir Kasus Penipuan Bisnis Batu Bara, Kasi Penkum : RA Bukan Pegawai Kejati Jambi

Mencuat Dugaan dan Disinyalir Kasus Penipuan Bisnis Batu Bara, Kasi Penkum : RA Bukan Pegawai Kejati Jambi

Agustus 04, 2026
Mencuat Dugaan dan Disinyalir Kasus Penipuan Bisnis Batu Bara, Kasi Penkum : RA Bukan Pegawai Kejati Jambi 

SIMAK BERITA NEWS COM 

Selasa 04 Juli 2026.--
JAMBI,--

          Foto Kasi Penkum Kejati Noly                

Jambi 
Kejaksaan Tinggi Jambi Membantah Secara Tegas terkait Serangkaian laporan dugaan dan Disinyalir Penipuan dan penggelapan dana investasi batu bara yang menyeret salah satu pegawai kejaksaan berinisial RA.

Kepala Seksi Penerangan Hukum  Kejati Jambi, Noly Wijaya,SH MH menegaskan bahwa RA merupakan Pegawai Kejaksaan Negeri Batanghari Cabang Muara Tembesi dan bukan Berstatus sebagai jaksa di Kejati Jambi.

Hal ini Dikatakan oleh Kasi Penkum Kejati Jambi Noly Wiyaya SH MH Kepada awak media Ketika dikonfirmasi Melalui percakapan WhatsApp pribadi nya Selasa Malam 04 Juli 2026 

" Perkara Yang Sedang  dilaporkan ke Pihak kepolisian merupakan persoalan hubungan bisnis antara RA dengan Pelapor dan tidak Ada Kaitan nya Sama Sekali dengan institusi.Kedinasan  kejaksaan

Kendati Begitu Noly Wiyaya SH MH Menjelaskan Yang bersangkutan bukan Merupakan Pegawai Kejati Jambi dan Justru inisial RA  adalah Salah satu Pegawai Kejaksaan Negeri Batanghari Cabang Muara Tembesi, bukan jaksa.

Menurut Kasi Penkum Kejati Jambi Noly Wiyaya SH MH Terkait Perbuatan serta  tindakan yang Bersangkutan RA, itu merupakan hubungan bisnis antara kedua belah pihak dan tidak melibatkan institusi Kejati Jambi sama Sekali.

Justru Demikian Lanjut Noly mengatakan Kejati Jambi Tetap menghormati Penuh  proses hukum yang tengah berjalan atau Sedang Berproses di kepolisian, Sementara itu , Yang  bersangkutan juga Telah di lakukan Pemeriksaan Secara  internal.

" Saat ini kita Telah Periksa Pihak RA secara Internal " Ungkap nya Noly Wiyaya SH MH 

Lebih Lanjut RA dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jambi pada Selasa 28 Agustus 2026 ,Terkait Dugaan dan Disinyalir  Penipuan dengan Nilai 900 Juta 

( Kabiro Jambi YN SBN )
Kejati Jambi Menghimbau Kepada  Masyarakat Waspada Terhadap Modus Penipuan mengatasnamakan Kajati Jambi, Asistel serta Kasi Penkum

Kejati Jambi Menghimbau Kepada Masyarakat Waspada Terhadap Modus Penipuan mengatasnamakan Kajati Jambi, Asistel serta Kasi Penkum

Agustus 04, 2026
Kejati Jambi Menghimbau Kepada  Masyarakat Waspada Terhadap Modus Penipuan mengatasnamakan Kajati Jambi, Asistel serta Kasi Penkum 

SIMAK BERITA NEWS COM ,--

Selasa 04 Juli 2026 ,--
JAMBI,--

Jambi,
Kejaksaan Tinggi Jambi mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan yang mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jambi maupun Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Jambi.

Belakangan ini, Kejaksaan Tinggi Jambi menerima informasi mengenai adanya pihak-pihak yang menggunakan nama, foto, jabatan, maupun identitas Kajati Jambi, Asintel Kejati Jambi dan Kasi Penkum melalui aplikasi WhatsApp, telepon, maupun media komunikasi lainnya untuk menghubungi masyarakat, instansi pemerintah, pelaku usaha, serta pihak-pihak tertentu dengan berbagai modus, di antaranya meminta sejumlah uang, bantuan, transfer dana, maupun kepentingan pribadi lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kejaksaan Tinggi Jambi menegaskan bahwa seluruh tindakan tersebut adalah penipuan dan tidak ada kaitannya dengan institusi Kejaksaan Tinggi Jambi. Seluruh pejabat maupun pegawai Kejaksaan Tinggi Jambi tidak pernah meminta uang, bantuan, hadiah, transfer dana, ataupun bentuk keuntungan pribadi lainnya melalui media komunikasi pribadi. Imbauan serupa juga pernah disampaikan Kejati Jambi dalam kasus penipuan yang mencatut nama institusi Kejaksaan.

Kejaksaan Tinggi Jambi mengimbau kepada masyarakat untuk
Tidak mudah percaya terhadap pesan, telepon, maupun akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kajati Jambi, Kasi Penkum, ataupun pejabat Kejaksaan lainnya

Selain itu Tidak memberikan data pribadi, informasi perbankan, kode OTP, maupun melakukan transfer dana kepada pihak yang mengaku sebagai pejabat Kejaksaan.

Terkait Hal itu Noly Menegaskan, Terlebih dahulu melakukan konfirmasi melalui kanal komunikasi resmi Kejaksaan Tinggi Jambi apabila menerima pesan atau permintaan yang mencurigakan.
Segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan atau menjadi korban modus penipuan tersebut.

Noly Wiyaya SH MH mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah berkembangnya tindak Pidana penipuan dengan lebih berhati-hati dalam menerima setiap bentuk komunikasi yang mengatasnamakan Pejabat maupun institusi pemerintah.

Dijelaskan Kasi Penkum, Kita akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna menindaklanjuti setiap laporan yang diterima serta mengusut pihak-pihak yang menyalah gunakan nama baik institusi Kejaksaan untuk melakukan tindak Pidana Penipuan 

"Kami mengimbau Kepada  masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Kajati Jambi, Asintel Kejati Jambi maupun Kasi Penkum" Ungkap nya 

Noly Menegaskan, Apabila menerima pesan atau telepon yang mencurigakan, segera lakukan konfirmasi melalui kanal resmi Kejaksaan Tinggi Jambi dan jangan memenuhi Permintaan dalam bentuk apa pun

" Mari bersama-sama kita cegah agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban penipuan," Noly Wiyaya SH MH 

( Kabiro Jambi YN SBN )
PWI Pusat dan AFPI Gelar Workshop Jurnalistik Bahas Pindar, Inklusi Keuangan, dan Perlindungan Publik      .

PWI Pusat dan AFPI Gelar Workshop Jurnalistik Bahas Pindar, Inklusi Keuangan, dan Perlindungan Publik .

Agustus 04, 2026
SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Selasa 04 Agustus 2026 ,--
JAKARTA - PUSAT ,--

Jakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan menggelar Workshop Jurnalistik bertajuk "Pindar Untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme Untuk Perlindungan Publik"..

Workshop tersebut akan diselenggarakan pada Kamis, 6 Agustus 2026, mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB di Hotel Aryaduta (Tugu Tani) Jalan Prajurit KKO Usman Harun, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah bagi insan pers untuk memperdalam pemahaman mengenai industri pendanaan digital (Pindar), perannya dalam mendorong inklusi keuangan nasional, sekaligus memperkuat kapasitas jurnalis dalam menghadirkan informasi yang akurat.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Marthen Selamet Susanto, mengatakan perkembangan industri keuangan digital menuntut wartawan untuk terus meningkatkan kapasitas dan pemahamannya agar mampu menyajikan informasi yang benar, berimbang, serta mudah dipahami masyarakat."Melalui workshop ini kami berharap wartawan dapat memahami literasi dan inklusi keuangan secara lebih mendalam. 

Dengan begitu, pemberitaan yang dihasilkan dapat memberikan edukasi serta perlindungan kepada masyarakat di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital," ujar Marthen.

Menurutnya, media memiliki posisi strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan digital. 

Karena itu, peningkatan kompetensi jurnalis dalam memahami isu-isu keuangan menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru sekaligus meningkatkan literasi masyarakat.

Kolaborasi antara PWI Pusat dan AFPI diharapkan dapat memperkuat sinergi antara dunia pers dan industri pendanaan digital dalam mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif, sehat, transparan, dan berkelanjutan. 

Pada akhirnya, jurnalisme yang berkualitas diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi, membangun kepercayaan publik, serta melindungi masyarakat dari berbagai informasi menyesatkan di bidang literasi keuangan.

( GEOFFREY . M )

Antisipasi Musim Kemarau, Wali Kota Bekasi Lepas 11 Armada Water Trucking untuk Warga

Antisipasi Musim Kemarau, Wali Kota Bekasi Lepas 11 Armada Water Trucking untuk Warga

Agustus 03, 2026
SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Senin 03' Agustus 2026 ,---
KOTA -- BEKASI ,--

Pemerintah Kota Bekasi memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan melepas 11 armada water trucking sebagai upaya mengantisipasi potensi kekurangan pasokan air bersih bagi masyarakat. 

Pelepasan armada dilakukan langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, di kawasan PSN SPAM Regional Jatiluhur I, Kota Bekasi.
.

Kolaborasi antara Pemerintah Kota Bekasi dan PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang berpotensi menyebabkan penurunan debit sumber air baku sekaligus meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa kehadiran armada water trucking merupakan bentuk kesiapsiagaan pemerintah agar pelayanan distribusi air bersih dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi gangguan pasokan di wilayah Kota Bekasi.Sebanyak 11 armada disiagakan dari berbagai perangkat daerah, terdiri atas 2 unit milik BPBD Kota Bekasi, 3 unit Perumda Tirta Patriot, 3 unit Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), serta armada pendukung dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat).

Menurut Tri, sinergi lintas perangkat daerah ini menjadi kekuatan dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.Usai melepas armada, Tri Adhianto juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan. 

Ia mengajak seluruh warga membangun budaya hemat air sebagai langkah sederhana namun berdampak besar dalam menjaga ketersediaan air bersih bagi seluruh masyarakat.“Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi, namun keberhasilan menghadapi musim kemarau juga memerlukan partisipasi masyarakat dengan menggunakan air secara hemat dan tidak melakukan penimbunan secara berlebihan,” ujar Tri.

Melalui kesiapsiagaan armada water trucking dan kolaborasi seluruh pihak, Pemerintah Kota Bekasi berharap pelayanan air bersih tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan aman dan nyaman selama musim kemarau.

( GEOFFREY . M )

PWI Bekasi Raya Sambut Kapolres Baru, Harapkan Kemitraan Polri - Pers Tanpa Sekat

PWI Bekasi Raya Sambut Kapolres Baru, Harapkan Kemitraan Polri - Pers Tanpa Sekat

Agustus 03, 2026
SIMAK BERITA NEWS . COM,--

Senin 03 Agustus 2026 ,--
KOTA - BEKASI ,--

KOTA BEKASI — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kombes Pol. Putu Kholis Aryana sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota.

PWI Bekasi Raya berharap kepemimpinan baru di Polres Metro Bekasi Kota dapat menjadi momentum memperkuat kembali komunikasi, keterbukaan informasi, serta hubungan kemitraan yang sehat antara kepolisian dengan insan pers di Kota Bekasi.

Ketua PWI Bekasi Raya Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi Ade Muksin S H.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., mengatakan hubungan Polri dan pers memiliki posisi strategis karena keduanya memiliki kepentingan yang sama dalam menjaga kepentingan publik, keamanan, keterbukaan informasi, serta kondusivitas masyarakat.

Namun demikian, menurutnya terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi bahan evaluasi dalam membangun pola komunikasi dan kemitraan ke depan, khususnya hubungan Polres Metro Bekasi Kota dengan media dan organisasi profesi wartawan.“Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kombes Pol. Putu Kholis Aryana. 

Kami berharap kehadiran Kapolres baru membawa semangat baru dalam membangun komunikasi dan kemitraan dengan insan pers di Kota Bekasi,” ujar Ade, Senin (3/8/2026).

Menurut Ade, kemitraan kepolisian dengan pers idealnya dibangun secara terbuka, profesional, setara, dan tidak membedakan wartawan berdasarkan media maupun organisasi profesi tempat mereka bernaung.“Jangan ada sekat antara media yang satu dengan media lainnya, ataupun antara organisasi wartawan yang satu dengan organisasi lainnya. 

Sepanjang wartawan menjalankan profesinya secara profesional dan organisasinya memiliki legitimasi, ruang komunikasi seharusnya terbuka. 

Kemitraan bukan berarti menghilangkan independensi pers, tetapi membangun komunikasi yang sehat untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.*Belajar dari Pola Komunikasi Masa Lalu*PWI Bekasi Raya mencatat bahwa hubungan antara kepolisian dan insan pers di Kota Bekasi pernah terbangun cukup dekat pada masa kepemimpinan Hengki, yang kini menjabat sebagai Kapolda Banten.

Ka Polres Kota Bekasi Kombes Pol Putu Kholis Aryana..

Pada periode tersebut, komunikasi dengan kalangan jurnalis dinilai berjalan baik. Bahkan, ruang khusus bagi wartawan sempat disediakan sebagai salah satu fasilitas untuk menunjang aktivitas jurnalistik dan komunikasi antara kepolisian dengan awak media.

Menurut Ade, hal tersebut menjadi contoh bahwa kedekatan institusional dengan wartawan tidak harus mengurangi profesionalitas maupun independensi masing-masing pihak.“Kami pernah merasakan bagaimana komunikasi antara Kapolres dan wartawan dapat dibangun dengan sangat baik. Ada ruang bagi wartawan, komunikasi berjalan, dan keberadaan jurnalis dipandang sebagai mitra strategis. 

Pola seperti inilah yang menurut kami patut kembali dibangun dan tentunya dapat dikembangkan menjadi lebih baik,” katanya.

Dalam beberapa periode setelahnya, PWI Bekasi Raya menilai intensitas komunikasi dan kedekatan institusional antara pimpinan kepolisian dengan organisasi profesi wartawan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

Termasuk dalam beberapa agenda organisasi wartawan, kehadiran langsung pimpinan kepolisian masih dirasakan terbatas.Kondisi tersebut, menurut PWI Bekasi Raya, sebaiknya menjadi bahan evaluasi bersama, bukan untuk menyalahkan kepemimpinan sebelumnya, melainkan sebagai pijakan membangun pola hubungan yang lebih komunikatif ke depan.*Harapkan Perubahan Signifikan*PWI Bekasi Raya berharap Kombes Pol. Putu Kholis Aryana dapat membuka babak baru hubungan Polres Metro Bekasi Kota dengan insan pers.Komunikasi tersebut tidak hanya dibangun ketika kepolisian membutuhkan publikasi ataupun ketika muncul suatu perkara yang menjadi perhatian masyarakat, tetapi menjadi hubungan kelembagaan yang berkesinambungan.“Kami berharap ada perubahan yang signifikan. Kapolres dapat membuka ruang komunikasi dengan seluruh insan pers tanpa membedakan medianya dan tanpa melihat organisasi profesinya. 


Kami ingin membangun sinergitas, tetapi tetap dalam koridor masing-masing: polisi menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan, sedangkan wartawan menjalankan fungsi jurnalistik serta kontrol sosial,” ujar Ade.PWI Bekasi Raya juga berharap Polres Metro Bekasi Kota dapat  
mempertimbangkan kembali penyediaan ruang yang representatif bagi wartawan yang melakukan peliputan di lingkungan Polres.

Keberadaan ruang tersebut bukan sekadar persoalan fasilitas, tetapi dapat menjadi simbol keterbukaan dan kemitraan antara kepolisian dengan insan pers.“Pers yang profesional membutuhkan kepolisian yang terbuka terhadap informasi publik. 

Sebaliknya, kepolisian juga membutuhkan pers yang profesional agar informasi mengenai penegakan hukum, pelayanan dan keamanan masyarakat dapat disampaikan secara akurat dan bertanggung jawab,” katanya.PWI Bekasi Raya menyatakan siap membangun komunikasi dan sinergitas dengan Kapolres Metro Bekasi Kota yang baru dengan tetap menjaga independensi, profesionalitas, dan fungsi kontrol sosial pers.“Selamat datang dan selamat bertugas kepada Kombes Pol. Putu Kholis Aryana. PWI Bekasi Raya siap bersinergi. 

Mari kita bangun hubungan Polri dan pers yang profesional, terbuka, setara, dan tanpa sekat demi kepentingan masyarakat Kota Bekasi,” pungkas Ade Muksin. 

( GEOFFREY .M )