*Dirut PLN Darmawan Prasodjo Raih Penghargaan Green Leadership, PLN Borong 11 PROPER Emas KLH 2025** .

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--.

Rabu 08 April 2026 ,--

JAKARTA ,--

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Green Leadership PROPER dalam ajang Anugerah Lingkungan PROPER 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. 

Penghargaan ini menjadi yang ketiga kalinya diraih, sekaligus menegaskan konsistensi kepemimpinannya dalam mendorong transformasi hijau di tubuh PLN.Di bawah navigasi Darmawan, kinerja lingkungan PLN juga menunjukkan capaian yang positif. Sepanjang 2025, PLN berhasil meraih 11

 PROPER Emas dan 35 PROPER Hijau dalam penilaian kinerja pengelolaan lingkungan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan perseroan dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam operasional. 

 bisnis.Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, 

Hanif Faisol Nurofiq, yang mengapresiasi para pemimpin perusahaan atas kontribusinya dalam mendorong praktik bisnis berkelanjutan.

_Kepada teman-teman pimpinan perusahaan, CEO (Chief Executive Officer), diucapkan terima kasih yang luar biasa dari kami. Bagian dari _compliance_ yang telah Bapak lakukan berkontribusi serius dalam rangka membangun banyak hal, mulai dari efisiensi sumber daya kita, 

kemudian pencegahan pencemaran, dan banyak kemudian kegiatan-kegiatan yang mampu membangun ekonomi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung,” ungkap Hanif di Jakarta (7/4).

Menurut Hanif, PROPER berperan sebagai kompas yang mengarahkan dunia usaha dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan dengan prinsip ekonomi hijau. Ia menambahkan bahwa penganugerahan ini turut mendorong kinerja industri untuk melampaui standar kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup.

"Hari ini tentu menjadi hari yang berbahagia untuk kita semua. Yang hadir di depan saya ini sejatinya adalah tokoh-tokoh yang kemudian memberi arah lingkungan hidup di nasional. Sekali lagi terima kasih,” jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Darmawan Prasodjo menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada perseroan. Ia menegaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, PLN terus mempercepat transisi energi bersih melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penurunan emisi, serta pengolahan limbah bernilai ekonomi.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup atas penghargaan yang diberikan. Bagi PLN, PROPER bukan sekadar kepatuhan, melainkan akselerasi transformasi. 

Komitmen kami adalah menyediakan listrik andal yang memberi nilai bagi lingkungan dan kesejahteraan,” ucap Darmawan.Darmawan melanjutkan, ke depan PLN akan terus memperkuat implementasi prinsip _Environmental, Social, and Governance_ (ESG), 

mempercepat target _Net Zero Emissions_ 2060, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas program pemberdayaan masyarakat.

“Kami terus mendorong inovasi teknologi hijau, kolaborasi global, dan menjadikan keberlanjutan sebagai budaya kerja. PROPER adalah momentum untuk bertransformasi dari sekadar _compliance_ menjadi _lead_ dalam transisi energi. Kini tugas PLN bukan hanya menyediakan listrik yang andal, tapi juga memastikan listrik tersebut semakin bersih, ramah lingkungan, dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, PLN terus menjalankan berbagai inisiatif penurunan emisi gas rumah kaca, mulai dari dekarbonisasi, hingga pengembangan pembangkit EBT. Tercatat pada periode 2021 hingga 2025, 

PLN berhasil meningkatkan angka reduksi emisi dari 12,9 juta ton CO2 menjadi 51,1 juta ton CO2.Perseroan juga mencatat kemajuan dalam pengembangan energi baru terbarukan yang telah mencapai sekitar 9,4 gigawatt (GW) pada 2025. 

Bukan hanya itu, PLN juga melakukan ekspansi pembangkit berbasis gas dengan produksi mencapai 33,7 terawatt hour (TWh) pada 2025. Sementara itu, sebagai salah satu inisiatif dekarbonisasi, sejak 2023 

PLN telah mengembangkan hidrogen dengan mengoperasikan Green Hydrogen Plant (GHP) pertama di Indonesia yang berada di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta. 

PLN juga menjadi pionir dengan menghadirkan GHP pertama di Asia Tenggara yang memanfaatkan energi panas bumi, berlokasi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang, Jawa Barat pada 2024.

Kini, kelebihan produksi hidrogen di pembangkit listrik PLN yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, telah dikembangkan dan menjadi GHP yang tersebar di 22 lokasi di seluruh Indonesia dengan total kapasitas mencapai 203 ton per tahun. Ke depan, pemanfaatan _green hydrogen_ 

dapat semakin dioptimalkan sebagai _co-firing_ Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), bahan bakar transportasi ramah lingkungan, serta kebutuhan di sektor industri.”Harapannya, inisiatif-inisiatif yang kami jalankan ini bukan hanya berdampak positif terhadap pelestarian lingkungan, namun juga dapat memberikan _multiplier effect_ dengan mendorong terciptanya lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, serta mendukung pembangunan infrastruktur nasional,” pungkas Darmawan.

( GEOFFREY.M )

*PWI Bekasi Raya Apresiasi Plt Bupati, Tekankan Tindak Lanjut Nyata*

SIMAK BERITA NEWS. COM ,--

Selasa,07 April 2026 ,--

Kabupaten -- Bekasi ,--

KABUPATEN BEKASI* - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja,

 yang menerima aspirasi mahasiswa serta membuka ruang kolaborasi dalam pembangunan daerah.Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari respons terhadap

 dinamika demokrasi di Kabupaten Bekasi, khususnya pasca aksi unjuk rasa mahasiswa yang menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. 

Namun, publik menaruh harapan agar respons tersebut tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, melainkan berlanjut pada kebijakan yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan informasi yang berkembang, Plt. Bupati Bekasi membuka ruang dialog, menerima sejumlah tuntutan mahasiswa, serta mendorong kolaborasi lintas elemen sebagai bagian dari solusi pembangunan ke depan.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menegaskan bahwa keterbukaan pemerintah terhadap mahasiswa merupakan indikator penting dalam praktik pemerintahan yang demokratis.

"Ketika pemerintah bersedia menerima aspirasi mahasiswa, itu adalah langkah maju. Mahasiswa merupakan kekuatan moral dan intelektual yang memiliki peran penting dalam mengawal arah pembangunan,” ujar Ade Muksin, Selasa (7/4/2026).

Ketua PWI Bekasi Raya Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi " Ade Muksin SH."

Namun demikian, PWI Bekasi Raya menekankan bahwa langkah tersebut harus diikuti dengan implementasi yang konkret.“Substansi utama bukan hanya menerima tuntutan, tetapi bagaimana tindak lanjutnya. 

Publik akan menilai dari keberanian pemerintah mengeksekusi solusi, bukan sekadar narasi pertemuan,” tegasnya.

PWI Bekasi Raya juga menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam merespons kritik publik secara terbuka dan konstruktif.

"Kolaborasi yang sehat mensyaratkan keterbukaan informasi, ruang dialog yang setara, serta kesiapan menerima kritik sebagai bagian dari proses pembangunan. 

Tanpa itu, kolaborasi hanya akan menjadi slogan,” tambahnya.Lebih lanjut, PWI Bekasi Raya mendorong agar sinergi antara pemerintah, mahasiswa, dan pers diperkuat sebagai pilar penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi di daerah.

"Pers menyampaikan fakta, mahasiswa menjalankan fungsi kontrol sosial, dan pemerintah menjalankan kebijakan. 

Jika ketiganya berjalan seimbang, maka pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan publik,” tutup Ade Muksin.

PWI Bekasi Raya juga memandang bahwa keberlanjutan kebijakan dan efektivitas pembangunan daerah membutuhkan kepastian dalam kepemimpinan.

“Dalam konteks tata kelola pemerintahan, kepastian status kepemimpinan menjadi faktor penting agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan berkelanjutan.

Hal ini tentu sepenuhnya berada dalam mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ade Muksin.

*Ringkasan Kebijakan Plt Bupati Bekasi*Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mendorong reformasi tata kelola pemerintahan melalui sejumlah langkah strategis: penyederhanaan perizinan berbasis OSS untuk mempermudah investasi, peningkatan transparansi APBD dengan membuka data ke publik. 

Penataan pasar tumpah demi ketertiban sudah diselesaikan, penyelesaian konflik sosial secara dialogis, pembentukan Satgas PAD untuk optimalisasi pendapatan daerah, serta pelunasan tunggakan BPJS Kesehatan sebesar Rp240 miliar guna memulihkan layanan kesehatan masyarakat. 

( GEOFFREY. M )_

Selaraskan Kebijakan Nasional, Kota Bekasi Terapkan WFH ASN Setiap Jumat

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Senin 6 April 2026 ,--

KOTA -- BEKASI ,-

-

*Selaraskan Kebijakan Nasional, Kota Bekasi Terapkan WFH ASN Setiap Jumat*

*WFH ASN Kota Bekasi Pindah ke Jumat, Pemkot Pastikan Layanan Tetap Maksimal*

Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi menyesuaikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi setiap hari Jumat. Penyesuaian ini dilakukan sebagai langkah menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan pemerintah pusat dalam upaya efisiensi energi dan pengendalian mobilitas.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi menerapkan WFH setiap hari Rabu sebagai bagian dari upaya pengaturan ritme kerja dan efisiensi.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keselarasan langkah dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus memastikan implementasi kebijakan berjalan lebih efektif secara nasional.

“Pemerintah daerah adalah bagian dari satu sistem pemerintahan. Ketika arah kebijakan nasional telah ditetapkan, maka sudah seharusnya kita menyesuaikan,” ujarnya (6/4).

Ia menegaskan bahwa perubahan hari pelaksanaan WFH tidak akan mengganggu kualitas kinerja ASN maupun pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Pemkot Bekasi telah menyiapkan skema pengaturan kerja yang adaptif agar seluruh layanan publik tetap berjalan optimal.

“Yang utama adalah memastikan produktivitas tetap terjaga dan pelayanan publik tetap optimal. Itu yang menjadi prioritas kami,” tegasnya.

Seluruh perangkat daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, akan tetap beroperasi dengan pengaturan kehadiran yang proporsional dan terukur.

Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa kebijakan WFH juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan digitalisasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

“WFH harus kita jadikan sebagai dorongan untuk memperkuat sistem kerja berbasis digital. Pelayanan publik ke depan harus semakin cepat, transparan, dan bisa diakses tanpa batas ruang,” ujarnya.

Untuk memastikan hal tersebut berjalan optimal, Pemkot Bekasi juga memperkuat sistem pengawasan kinerja ASN selama WFH dengan memanfaatkan teknologi dan indikator kerja yang terukur.

“Tentu pengawasan WFH ini kita perketat supaya tetap disiplin. Kinerja ASN tetap kami pantau melalui sistem dengan indikator yang jelas dan terukur,” tegasnya.

Ia menambahkan, pendekatan ini diharapkan dapat membangun budaya kerja yang lebih disiplin, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Kita ingin memastikan setiap kebijakan tidak hanya dijalankan, tetapi juga memberikan dampak nyata—baik dalam efisiensi, kinerja, maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dengan penyesuaian ini, pelaksanaan WFH diharapkan berjalan lebih terintegrasi secara nasional, sekaligus tetap menjaga standar pelayanan publik yang prima di Kota Bekasi.

Penyesuaian kebijakan ini juga dilakukan oleh sejumlah daerah lain di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi kebijakan WFH secara nasional.

( GEOFFREY .M )

DPRD Prov. Jabar Kunjungi Bekasi, Fokus pada Data dan Perkembangan UKM

SiIMAK BERITA2 NEWS .COM ,--

Senin 6 April 2026  --

KOTA  --  BEKASI ,--

DPRD Prov. Jabar Kunjungi Bekasi, Fokus pada Data dan Perkembangan UKM

Bekasi - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menerima kunjungan kerja anggota DPRD Komisi II Provinsi Jawa Barat di Pendopo Wali Kota Bekasi. Senin (06/04).

Kunjungan tersebut berlangsung dengan hangat, komunikasi yang terjalin dengan baik, saling berdialog dan koordinasi antar lembaga.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Wali Kota didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi. Kehadiran perangkat daerah ini menegaskan keseriusan pemerintah kota dalam mendukung sektor koperasi dan usaha kecil menengah.

Selanjutnya, pertemuan difokuskan pada pembahasan agenda kunjungan kerja DPRD Provinsi  Jawa Barat. 

Pembahasan tersebut mencakup rencana peninjauan ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi sebagai bagian dari penguatan koordinasi.

Selain itu, rombongan juga dijadwalkan akan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah UKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat di wilayah Kota Bekasi. Agenda ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pelaku usaha di lapangan.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, DPRD Provinsi Jawa Barat berupaya mengumpulkan data dan informasi yang akurat. 

Informasi ini mencakup perkembangan, tantangan, serta potensi koperasi dan UKM binaan di Kota Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi menyambut baik kunjungan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi. Kolaborasi ini dinilai penting dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang.

"Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas dan daya saing koperasi serta UKM di Kota Bekasi." Ujar Wakil Wali Kota Bekasi

Lebih lanjut, hasil dari kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perumusan kebijakan ke depan. Dengan demikian, program pembinaan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

( GEOFFREY. M )

Motor Terjatuh Akibat Jalan Terbelah di Tamara, Pemkab Bekasi Jadi Sorotan

Sanksi tersebut dapat berupa teguran atau pidana, kewajiban perbaikan segera, hingga tuntutan ganti rugi apabila terbukti adanya kelalaian yang menyebabkan kerugian atau korban.

 SIMAKBERITANEWS - TAMBUN UTARA KABUPATEN BEKASI JAWA BARAT. Kecelakaan tunggal terjadi di Tol Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Minggu (5/4/2026) malam. Dua pengendara motor Honda B 5506 FUK, Fikry dan Ilham, terjatuh akibat jalan rusak dan terbelah di bagian tengah.

Dalam perspektif hukum, kondisi jalan yang rusak hingga menyebabkan kecelakaan juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara jalan. 

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 24 yang mewajibkan penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalan yang rusak dan membahayakan pengguna.

Selain itu, dalam ketentuan terbaru terkait penyelenggaraan jalan dan pelayanan publik, pemerintah dapat dikenakan sanksi administratif apabila lalai dalam melakukan pemeliharaan infrastruktur yang berdampak pada keselamatan masyarakat. 

Sanksi tersebut dapat berupa teguran atau pidana, kewajiban perbaikan segera, hingga tuntutan ganti rugi apabila terbukti adanya kelalaian yang menyebabkan kerugian atau korban.

Dengan adanya kejadian ini, masyarakat mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan serta memastikan standar keselamatan jalan terpenuhi, agar tidak kembali memakan korban.

Warga sekitar menyebutkan jalan tersebut sudah lama rusak dan minim Penerangan Jalan Umum (PJU). Kedua korban mengalami luka parah dan dibawa ke rumah sakit.

Peristiwa ini menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur jalan. Warga berharap pemerintah segera bertindak untuk mencegah kejadian serupa. Penyelenggara jalan juga bisa dikenakan sanksi jika lalai dalam pemeliharaan infrastruktur.

Akibat jalan terbelah Peristiwa yang terjadi pengendara motor, Fikry dan Ilham, terjatuh di Tol Gabus, Tambun Utara, Bekasi, Minggu (5/4/2026) malam. Mereka melaju di jalan rusak dan terbelah, minim penerangan.

Warga sekitar sebut jalan sudah lama rusak. Korban luka parah, dibawa ke RS Sentosa. Kejadian ini soroti pentingnya perbaikan infrastruktur jalan. Pemerintah bisa kena sanksi jika lalai. Warga desak perbaikan segera. (Fjr)

Babinsa Koramil 420-08/Tabir Serda Ansori Laksanakan Komsos Bersama Masyarakat di Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir

Babinsa Koramil 420-08/Tabir Serda Ansori Laksanakan Komsos Bersama Masyarakat di Desa Lubuk Bumbun  Kecamatan Margo Tabir

SIMAK BERITA NEWS COM 

Senin 06 April 2026

Merangin Jambi 

Bangko

Guna menjalin silaturahmi dan meningkatkan koordinasi dengan Masyarakat, Babinsa Koramil 420-08/Tabir, Serda Ansori melaksanakan kegiatan komunikasi sosial (komsos) bersama Masyarakat desa Lubuk Bumbun, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin.(06/04/2026) 

Kegiatan komsos ini merupakan bagian dari tugas pokok Babinsa dalam pembinaan wilayah, sekaligus sebagai upaya deteksi dini terhadap berbagai potensi permasalahan sosial di tengah masyarakat. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Serda Ansori berdiskusi dengan Masyarakat mengenai situasi dan kondisi lingkungan di sekitaran masing-masing Rumah.

“Kegiatan ini sangat  penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyerap informasi langsung dari Masyarakat  terkait kondisi keamanan, ketertiban, dan permasalahan sosial yang mungkin timbul di wilayah didesa Lubuk Bumbun” ungkap Serda Ansori.

Dalam kesempatan tersebut, Babinsa juga mengajak Masyarakat desa Lubuk Basung Bumbun untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat sinergi antarwarga, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan.

Masyarakat  menyambut baik kegiatan ini dan menyampaikan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Babinsa yang selalu aktif di tengah-tengah masyarakat.

Danramil 420-08/Tabir mendukung & mengapresiasi Babinsa bahwa komsos adalah salah satu cara efektif untuk menjaga stabilitas wilayah dan memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

*Wawali Harris Bobihoe Kembali Menjenguk Korban Ledakan Cimuning*

SIMAK BERITA NEWS . COM,--

Jumat 03 April 2026 ,--

KOTA -- BEKASI,--

KOTA  --  BEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menjenguk dua korban ledakan Cimuning. Ia datang ke RS Primaya Bekasi Timur didampingi oleh direksi.

 Diketahui dua korban tersebut mendapatkan luka bakar yang cukup parah sehingga harus dilakukan perawatan di ruang ICU dan masih mendapatkan perawatan intensif dari tim dokter. Dua korban tersebut yaitu Djaimun dan Suyadi. 

Setibanya diruang perawatan Wawali Harris Bobihoe melihat kondisi korban dan mendoakan serta meminta tim dokter untuk melakukan perawatan terbaik bagi para korban.

Orang nomor dua di kota patriot itu juga turut menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut kepada keluarga korban.

“Untuk mendoakan kesembuhan saudara kita yang menjadi korban dalam musibah tersebut, semoga cepat pulih, 

ini adalah musibah yang tidak sama sekali kita kehendaki," kata Wawali Harris Bobihoe Pemkot Bekasi dan pihak BPJS sudah berkomunikasi khususnya membahas korban. Tim medis sendiri masih terus menangani pasien..

"Saat ini tim medis sedang bekerja dan kita akan tunggu hasilnya nanti, untuk selanjutnya kita akan mengambil langkah-langkah yang terbaik kepada warga kita,” ujar Wawali Harris Bobihoe. 

( GEOFFREY. M )