simakberitanews - DPRD kota Bekasi
Menghadapi tekanan serius di tengah lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan angka pengangguran terbuka /Agustus 2024, 104.000 Orang menambah beban sosial dan ekonomi saat ini.Dampak PHK juga mulai dirasakan di kawasan industri besar seperti Kota Bekasi. (11/8/25)
Berdasarkan data Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, S.Kep.Ns, jumlah pengangguran terbuka di wilayah ini telah mencapai 104.000 orang angka tersebut setara dengan sekitar 7% dari total angkatan kerja dan menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa BaratKepala Disnaker Kota Bekasi menyatakan, sebagian besar pekerja yang terdampak PHK berasal dari industri garmen, komponen otomotif, dan logistik. Banyak perusahaan terpaksa merumahkan tenaga kerja akibat penurunan order baik dari pasar domestik maupun luar negeri.
Data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat bahwa sejak Agustus 2024 hingga Februari 2025 terjadi 939.038 kasus PHK secara nasional, jauh melebihi catatan resmi pemerintah. Angka ini menunjukkan kondisi riil di lapangan yang mengindikasikan penurunan ketahanan industri dan daya serap tenaga kerja.
KSPN menilai tingginya PHK tidak lepas dari melemahnya permintaan di sejumlah sektor strategis, terutama manufaktur, tekstil, dan otomotif, yang sejak pertengahan 2024 mengalami penurunan pesanan ekspor dan pengetatan produksi. Tekanan ini diperparah oleh inflasi bahan baku dan fluktuasi nilai tukar.
KSPN menegaskan bahwa tingginya angka pengangguran di Bekasi memerlukan strategi mitigasi cepat, seperti pelatihan ulang (reskilling), pengembangan kewirausahaan berbasis digital, serta insentif bagi pelaku usaha untuk mempertahankan tenaga kerja yang ada.
Pemerintah provinsi Jawa Barat mengaku telah mengalokasikan dana pelatihan vokasi tambahan untuk sektor ekonomi kreatif, energi terbarukan, dan teknologi informasi. Program ini ditargetkan menjangkau 20.000 pencari kerja di Bekasi hingga akhir 2025.
Para Ekonom regional, memperingatkan adanya potensi efek domino jika lonjakan pengangguran tidak segera ditangani. Menurutnya, daya beli masyarakat akan terus tertekan, yang pada gilirannya menghambat pemulihan ekonomi daerah.
Lembaga Pelatihan dan Produktivitas (LPP) Bekasi mencatat kenaikan pendaftar program keterampilan hingga 35% pada Maret–Juli 2025. Mayoritas peserta adalah mantan pekerja sektor manufaktur yang mencari peluang di bidang jasa dan teknologi.
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dapat mempercepat penciptaan lapangan kerja baru. Dengan pendekatan kolaboratif, krisis ketenagakerjaan di Bekasi dan wilayah industri lainnya diharapkan dapat terkendali. (ADV DPRD kota Bekasi)
