Wow!..MAKIN DEKAT MAKIN KUAT! Sidi Sumardi Banjir Dukungan untuk 2 Periode

SIMAKBERITANEWS – BUNI BAKTI BABELAN KABUPATEN BEKASI. Semakin mendekati masa pemilihan kepala desa, niat Sidi Sumardi untuk melanjutkan kepemimpinan selama dua periode ke depan semakin menguat. Pernyataan ini disampaikannya secara langsung di hadapan warga Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi,Rabu (8/7/26).

 

Sidi Sumardi menjelaskan bahwa tekad ini lahir terutama karena masih banyak program pembangunan desa yang belum selesai dijalankan.

Menurutnya, kelanjutan berbagai program tersebut sangat penting untuk mencapai visi dan misi yang telah ia tetapkan sejak awal menjabat.

 

"Kami juga menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta berupaya lebih keras lagi menuju kesejahteraan seluruh masyarakat Desa Buni Bakti," ujarnya.

 

Dukungan warga pun terus mengalir, salah satunya disampaikan oleh Bu Susi (44), warga Gang Gaper RT 10/06 Desa Buni Bakti. "Saya siap mendukung Bapak Sidi Sumardi melanjutkan untuk dua periode di Desa Buni Bakti," ujarnya dengan tegas.

Karena dukungan yang diberikan oleh warga Desa Buni Bakti menjadi salah satu pendorong utama semangatnya untuk melanjutkan pengabdian di desa ini. ( Fjr )

DPRD Bekasi: Layanan Adminduk Dekat ke Warga, Damkar Ditarget Ada di Kecamatan

SIMAKBERITANEWS – DPRD KOTA BEKASI. Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, menegaskan pihaknya telah mendorong sejumlah langkah pelayanan dasar agar lebih dekat ke masyarakat selama lima tahun terakhir.

“Kami selama lima tahun sudah berupaya maksimal mendekatkan pelayanan untuk warga masyarakat, seperti pendekatan layanan dasar pembuatan surat kependudukan. Saat ini layanan pembuatan KTP, KK, Surat Kematian dapat diakses di Kecamatan bahkan di seluruh Kelurahan. Ini menunjukkan bahwa Komisi I mendorong anggaran dan pelayanan agar mempermudah warga,” kata Faisal di Gedung DPRD Kota Bekasi.

Ke depan, Faisal menilai penguatan Sumber Daya Manusia di SKPD terkait juga harus di-_upgrade_ agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak terdata.

Faisal menyebut persoalan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini sudah ditambah anggarannya untuk memenuhi kebutuhan peralatan seperti mobil damkar dan peralatan lainnya.

“Pelan tapi pasti posko (Sektor) Damkarmat akan terbangun di setiap Kecamatan. Ini diharapkan akan semakin cepat petugas damkar dalam pemadaman karena jarak tempuh tentunya yang semakin dekat dengan lokasi kejadian,” tambahnya.

Ia juga mendorong kepemimpinan baru untuk menambah anggaran pembelian peralatan Damkarmat, terlebih saat ini Kota Bekasi memiliki banyak gedung tinggi namun belum memiliki alat pemadam untuk gedung-gedung tinggi.

“Layanan pembuatan paspor, SIM dan lainnya di Kota Bekasi juga sudah memperbaiki layanannya. Mudah-mudahan kinerja kami dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Faisal mendorong prioritas bagi investasi yang ramah di Kota Bekasi, terlebih lokasinya dekat dengan Jakarta. Ada tiga hal yang menurutnya menjadi persoalan penting: banjir, sampah, dan pengangguran.

“Kemarin saya juga menyayangkan adanya investasi yang dibatalkan di Kota Bekasi, padahal nilainya besar sampai triliunan rupiah. Tapi secara keseluruhan investasi targetnya tercapai,” ulasnya.

Terkait persoalan hukum, Faisal menyebut sertifikasi lahan-lahan aset Pemkot Bekasi sudah mulai berjalan. Harapannya semua aset milik Kota Bekasi dapat disertifikasi. Sementara terkait akuisisi PDAM Tirta Bhagasasi juga sudah berjalan dan mulai menunjukkan hasilnya. (Adv DPRD kota bekasi)

DPRD Bekasi: Warga yang Nganggur, Pemkot Harus Proaktif Cipta Lapangan Kerja

SIMAKBERITANEWS – DPRD KOTA BEKASI. Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kota Bekasi menyoroti tingginya angka pengangguran dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja, tercatat sebanyak 105.565 warga Kota Bekasi berstatus pengangguran. Dari total 1.350.395 angkatan kerja, baru 1.244.830 warga yang terserap dunia kerja.

“Kondisi ini tidak bisa hanya dijawab dengan pemaparan data di atas kertas, melainkan membutuhkan langkah konkret dan taktis dari pemerintah daerah,” tegas juru bicara Fraksi Golkar Solidaritas, Tanti, dalam keterangannya, Minggu (26/4).

Tanti menilai, stagnasi dalam pembukaan lapangan pekerjaan dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi daerah. Bahkan, kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Bekasi dinilai semakin menurun jika persoalan ini tidak segera ditangani.

“Kami menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menciptakan lapangan kerja baru maupun memperkuat program pelatihan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri,” ungkapnya.

Menurut Tanti, upaya menekan angka pengangguran menjadi pekerjaan rumah besar bagi Wali Kota Bekasi beserta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pemberdayaan generasi muda harus dipastikan agar mereka memiliki akses terbuka terhadap peluang ekonomi dan kemandirian finansial.

“Kita harus mampu merumuskan bagaimana persoalan pengangguran dan pemberdayaan pemuda di Kota Bekasi dapat ditangani secara lebih efektif. Ini semua demi masa depan generasi muda yang lebih mandiri dan sejahtera,” tegas Tanti.

Fraksi Golkar Solidaritas mencatat, ekosistem penyerapan tenaga kerja perlu segera dievaluasi dan diakselerasi secara komprehensif. Hal itu mencakup sinergi investasi swasta, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (Adv DPRD kota Bekasi) 

Raker Gabungan DPRD Kabupaten Bekasi, Kerjasama Pengelolaan Sampah Pihak Ketiga

SIMAKBERITANEWS - DPRD Kabupaten Bekasi. Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi menggelar rapat kerja gabungan dalam rangka membahas mekanisme persetujuan perjanjian kerjasama terkait pengelolaan sampah antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.(23/4) 

Agenda ini menjadi bagian penting dalam upaya memastikan setiap bentuk kerjasama yang dilakukan berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang, prinsip transparansi, serta akuntabilitas publik.

Dalam rapat tersebut, para anggota dewan menyoroti berbagai aspek krusial. Pembahasan mencakup landasan hukum kerjasama, skema pembiayaan, pembagian tanggung jawab antara Pemda dan pihak ketiga, hingga dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi dapat dilakukan secara optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui rapat kerja gabungan ini, DPRD Kabupaten Bekasi berharap terciptanya mekanisme persetujuan yang jelas dan komprehensif. Dengan begitu, kerjasama dengan pihak ketiga dapat berjalan efektif, efisien, serta mampu menjawab tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks.

DPRD menegaskan, seluruh proses kerjasama harus mengedepankan kepentingan publik dan tidak boleh menyimpang dari regulasi yang berlaku. Pengawasan legislatif akan terus dilakukan agar tata kelola sampah berjalan profesional dan berdampak positif bagi warga.(adv) 

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Tinjau Rutilahu Baznas Pastikan Tepat Sasaran

SIMAKBERITANEWS - Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Syukron, meninjau langsung pembangunan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang dilaksanakan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bekasi.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Program Rutilahu ini menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong kesejahteraan sosial di Kabupaten Bekasi,” ujar Adik Syukron. (23/4) 

DPRD Kabupaten Bekasi mengapresiasi peran Baznas Kabupaten Bekasi yang terus berkomitmen menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan sinergi tersebut, program Rutilahu diharapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Ke depan diharapkan pembangunan Rutilahu dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang membutuhkan,” tegasnya.

Program Rutilahu Baznas Kabupaten Bekasi merupakan wujud nyata kepedulian terhadap warga prasejahtera. Melalui program ini, rumah warga yang sebelumnya tidak layak huni direnovasi agar menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman.(adv) 

Anggota Komisi IV DPRD Kab Bekasi Minta Ketua KPAD 2026-2031 Paham Lapangan

SIMAKBERITANEWS - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Boby Agus Ramdan meminta eksekutif setempat menetapkan Ketua berikut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) masa bakti 2026-2031 dari kalangan praktisi yang paham kondisi lapangan.

"Figur yang dipilih dan akan dilantik dalam waktu dekat ini harus memiliki pengalaman langsung dan keterlibatan dalam dinamika masyarakat. Idealnya Ketua KPAD adalah sosok yang memahami kondisi lapangan," kata Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Boby Agus Ramdan di Bekasi, Senin.

Boby menjelaskan, individu yang terbiasa bekerja di lapangan serta memahami struktur dan permasalahan di Kabupaten Bekasi dibutuhkan guna menuntaskan persoalan perlindungan anak. Komisioner KPAD juga diharapkan memiliki kemampuan sosialisasi yang baik dengan masyarakat.

"Ketua KPAD itu tentunya harus orang yang sudah mengerti lapangan Kabupaten Bekasi dan kalau bisa dia sudah dalam struktur tim yang memahami kondisi di lapangan," ujarnya.

Ia menilai kedekatan dengan masyarakat menjadi faktor penting agar KPAD dapat menjalankan fungsi secara optimal. Sebab, masih banyak masyarakat yang enggan melapor, terutama jika lembaga tersebut dianggap terlalu elitis dan jauh dari rakyat.

Boby menegaskan KPAD adalah lembaga yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Para komisionernya harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta aktif dalam kegiatan sosial agar kepercayaan publik meningkat.

Selain itu, Ketua KPAD harus memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, mengingat arus informasi semakin cepat. "Sekarang masyarakat sangat mudah melaporkan kejadian. Bahkan tanpa datang ke dinas, mereka cukup speak up di media sosial dan itu bisa menjadi masukan bagi KPAD," jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi baru saja mengumumkan 10 komisioner KPAD terpilih untuk masa bakti 2026-2031 berdasarkan hasil seleksi bertahap. "Pengumuman ini merupakan hasil akhir setelah melalui serangkaian seleksi yang melibatkan pihak akademisi dari IPB," kata Plt. Kepala DP3A Kabupaten Bekasi Titin Patimah.

Titin menjelaskan, proses seleksi diikuti 55 orang pendaftar. Setelah seleksi berkas, tersaring 20 orang yang lanjut ke tes tertulis, wawancara, hingga uji publik termasuk pembuatan video di media sosial. Dari rangkaian itu, 10 orang dinyatakan lolos dan diserahkan ke kepala daerah.

Sepuluh kandidat komisioner KPAD terpilih berdasarkan urutan peringkat yakni: Sisri Dewita, Wulan Julianti, Nur Chalipah, Romdoni Sugianto Hasan, Nurulliah, Surahmat, Subur Saputra, Ajat Sudrajat, Yanuar Budi Ahyani, dan Yeni Sahriani.

"Kita membuat tiga cadangan, urutan delapan hingga 10 siap mengisi untuk menggantikan sesuai urutan jika dari ketujuh orang tersebut diketahui ada yang tidak sesuai maupun melanggar aturan," kata Titin. (Adv)