SIMAKBERITA NEWS . COM,-
Jumat, 08 Agustus 2025,-
Merangin - Jambi,-
MERANGIN-Masih tergiang diingatan warung pedagang kaki lima (PKL) pasar bawah Bangko yang mengalami kebakaran 2021 lalu, hal ini menyisakan luka mendalam bagi pengais rezeki dibumi tali undang tambang teliti. Betapa tidak, hingga kini para PKL tersebut nasibnya terkatung-katung. Alih-alih berharap pemerintah 'sigap' merelokasi mereka ketempat yang layak, namun hingga kini tidak ada tanda-tanda angin segar bagi mereka pasca kebakaran yang melanda "periuk nasi" mereka.
Padahal, para pedagang kaki lima yang terkena musibah kebakaran itu sudah meronggoh kocek pribadi untuk membuat kios yang sudah ditunjuk oleh pemerintah dipasar bawah Bangko tepatnya di depan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun naas pembangunannya terhenti akibat tidak ada kejelasan dari pemerintah daerah.
4 tahun sudah berlalu, namun PKL masih berharap pemerintah segera mengambil kebijakan agar kios tersebut bisa dilanjutkan kembali pembangunannya meskipun dilakukan secara swadaya masyarakat.
Darul Khotni, selaku perwakilan pedagang kaki lima yang juga sebagai juru bicara para pedagang mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah daerah (Pemda). Pasalnya, pada hearing bersama DPRD Merangin bulan 02 Juni 2025 lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) yang notabennya bertanggung jawab dalam pengelola aset daerah tidak hadir dalam rapat tersebut.
Mirisnya lagi, master plane atau gambar perencanaan bangunan warung hijau pasar bawah Bangko yang sudah keluar dari dinas PUPR Merangin belum diteken oleh Sekda. Padahal, Kepala Dinas OPD terkait seperti Dinas PUPR, DKUKMPP, Kabid Cipta Karya, sudah meneken digambar perencanaan pembangunan warung hijau tersebut.
"Kami minta kepada DPRD Merangin segera panggil Sekda pada hearing berikutnya. Mana tindak lanjutnya, dua bulan sudah hearing tapi sekarang tidak ada kabar lagi,"kata Darul Khotni, Rabu (06/08/2024).
Menurut Darul, Ketidakhadiran Sekda Merangin membuat hearing di DPRD Merangin ditunda. Dirinya meminta agar DPRD Merangin segera menjadwalkan kembali hearing bersama OPD terkait, Perwakilan PKL, dan Sekda Merangin.
"Gambar perencanaan warung hijau pasar Bawah Bangko sudah keluar, tapi kenapa Sekda belum mau meneken? apa alasannya? ada pa? padahal mereka yang nyuruh bekerja kasihan pedagang biaya sudah banyak yang keluar,"tegas Darul.
Sementara sambung Darul, pihak pemerintahlah yang menyuruh para pedagang untuk bekerja mendirikan bangunan secara swadaya dilokasi kios yang ditunjuk. Namun, tidak ada kejelasan pekerjaan dihentikan (stop) dan pembangunannya terbengkalai.
"Pedagang sudah banyak keluar biaya, seperti pekerjaan doser tanah, beli semen, besi, pasir, koral, dan lain-lainnya,"ujarnya.
Selain itu Darul mengatakan, hendaknya DPRD Merangin serius menangani persoalan pedagang kaki lima tersebut. Pasalnya para pedagang hingga kini masih menggantungkan harapannya kepada pemerintah daerah.
"DPRD wakil rakyat, fungsi pengawasan ada di mereka, jadi kami harap benar-benar serius menangani persoalan ini, karena ada 40 kios,"sebut Darul yang juga berprofesi sebagai advokat ini.
Akibat dihentikannya pembangunan tersebut, kini terjadi kerusakan pada material bangunan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga membuat dirinya melaporkan peristiwa itu ke Polres Merangin.
"Ya, sudah kita laporkan ke Polres Merangin mengenai pengrusakan di lokasi tempat pembangunan kios, kini kios itu ditempati pedagang lain entah izin dari siapa,"pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Merangin, Herman Efendi, saat dikonfirmasi media ini mengatakan, akan mengirimkan surat kembali ke pihak Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin.
"Kita akan Surati kembali Sekda, untuk dapat duduk bersama (hearing) di DPRD Merangin. Kita berikan ruang dengar pendapat (RDP) kepada Sekda untuk menjelaskan kembali bagaimana solusi terbaik bagi para pedagang yang terkena musibah tersebut,"katanya.
"Kami berharap pedagang itu dikembalikan dan dicari solusi untuk tempat yang layak berdagangnya, dan bisa mendapatkan kembali pelanggan dalam menjajakan dagangan mereka,"tutupnya.(Yaz)
SBN.com
