Kejati Jambi Lakukan Pengeledahan dan Penyitaan di kantor Sekretariat DPRD kabupaten Merangin

Kejati Jambi Lakukan Pengeledahan dan Penyitaan  di kantor Sekretariat DPRD kabupaten Merangin 

SIMAK BERITA NEWS COM 

Kamis 12 Februari 2026 

Merangin Jambi 

Bangko 

Penyidik Kejati Jambi Tiba di Merangin  Langsung di dampingi oleh Kasi intelijen Kejari Tri Sutrisno SH Bertolak ke Gedung DPRD kabupaten Merangin dalam rangka Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2019 hingga 2024.

Penggeledahan yang dimulai sejak pukul 10.30 WIB tersebut merupakan bagian dari tahapan penyidikan guna menghimpun dan menemukan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian serta mengungkap secara terang konstruksi perkara dugaan atau diduga tindak Pidana korupsi dimaksud.

Dalam kegiatan tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik berupa komputer, laptop, dan telepon genggam yang diduga berkaitan langsung dengan perkara. Seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi sekitar pukul 17.30 WIB oleh Penyidik guna untuk dilakukan analisis lebih lanjut dan diproses sesuai ketentuan hukum Berlaku  mengenai Penyitaan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jambi, Noly Wiyaya, SH, MH, membenarkan adanya kegiatan Penggeledahan Dilakukan oleh Penyidik Kejati untuk mengumpul kan alat bukti Di Gedung DPRD kabupaten Merangin 

"Benar ada serangkaian Penggeledahan yang di Lakukan oleh Penyidik Kejati ke Kantor DPRD Merangin serta di Dampingi oleh Penyidik dari Kejari"  jelas nya 

Saat di Konfirmasi Melalui Percakapan  WhatsApp Kamis 12 /02/2026

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan langkah pro justitia yang dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai prosedur hukum yang  berlaku .

“Penggeledahan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara.Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Noly Wiyaya.

Noly Wiyaya SH Mengatakan, bahwa seluruh hasil Penggeledahan akan dikaji secara komprehensif oleh tim Penyidik guna menentukan relevansinya sebagai alat bukti dalam Proses  tahapan pembuktian untuk  selanjutnya.

Lebih lanjut Kasi Penkum Noly  Menerangkan Kejaksaan Tinggi Jambi Terus berkomitmen untuk menuntaskan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi secara profesional, objektif, dan akuntabel, serta mengimbau seluruh pihak untuk menghormati Serangkain  proses hukum yang sedang berjalan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.Ungkap nya 

Reporter Yendri SBN

*Sekda Kota Bekasi Sepakati Draft Perubahan Permendagri Nomor 36 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Bekasi–Jakarta Timur*.

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Kamis 12 Febuari 2026 ,--

JAKARTA  --  PUSAT ,--

Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi, menghadiri rapat asistensi dan monitoring dalam rangka penyusunan Draft Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Permendagri) Nomor 36 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.Rapat tersebut . 

 dilaksanakan di G7 Hotel Pasar Baru, Jakarta Pusat, dan menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Penyusunan Draft Perubahan Permendagri Nomor 36 Tahun 2015 sebagai dasar tindak lanjut proses penetapan regulasi oleh Kementerian Dalam Negeri

.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Topografi TNI AD, Direktur Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi Badan Informasi Geospasial (BIG), Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi DKI Jakarta, Tim PBD Kota Administrasi Jakarta Timur, serta Tim PBD Kota Bekasi.

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur batas daerah antara Kota Bekasi dan Kota Administrasi Jakarta Timur.

 Dalam pelaksanaannya, terdapat kebutuhan penyesuaian teknis terhadap beberapa segmen batas, khususnya pada titik-titik koordinat yang memerlukan pembaruan berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan pemetaan geospasial.

Adapun subsegmen yang dibahas meliputi:Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dengan Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dengan Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kesepakatan yang dicapai menitikberatkan pada penyesuaian garis batas dan pembaruan titik koordinat sebagai dasar hukum administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Hal ini penting untuk memastikan kejelasan kewenangan wilayah, tertib administrasi kependudukan, kepastian tata ruang, serta optimalisasi pelayanan publik di kawasan perbatasan.

Sekda Kota Bekasi, Junaedi, menyampaikan bahwa penegasan batas wilayah bukan sekadar persoalan teknis pemetaan, melainkan menyangkut kepastian hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat.

“Revisi dan penegasan batas daerah ini penting untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Dengan penyesuaian titik koordinat yang disepakati bersama, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih administrasi, baik dalam hal tata ruang, pelayanan publik, maupun administrasi kependudukan,” ujar Junaedi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kesepakatan ini akan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan pembangunan, perizinan, penataan ruang, serta kepastian administrasi kependudukan dan daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah perbatasan.

Rapat asistensi dan monitoring ini menjadi tahapan strategis dalam proses finalisasi perubahan Permendagri Nomor 36 Tahun 2015. Selanjutnya, hasil kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara akan menjadi bagian dari bahan penyempurnaan regulasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dengan adanya kesepakatan bersama para pihak, diharapkan perubahan Permendagri tentang batas daerah segmen Kota Bekasi–Jakarta Timur dapat segera ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua wilayah.

( GEOFFREY . M )

Dishub Kabupaten Bekasi Kolaborasi Layanan Transjabodetabek Koridor Cawang-Cikarang

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan adanya kerjasama sistem Transportasi Modern dari Transjakarta antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemprov Dki Jakarta merupakan untuk menjawab pelayanan transportasi yang aman dan nyaman bagi warga yang berdomisli di kawasan Kab Bekasi. Pada kamis pagi, (12/2)

---

SIMAKBERITANEWS – KABUPATEN BEKASI JAWA BARAT. Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah pemangku kepentingan resmi meluncurkan layanan Transjabodetabek Koridor Cawang-Cikarang di kawasan Jababeka, Cikarang Utara, pada Kamis (12/2).

Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyatakan bahwa layanan ini merupakan contoh nyata kolaborasi antar daerah dan lembaga dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat kawasan industri.

“Layanan Transjabodetabek koridor Cawang-Cikarang memiliki makna strategis dalam pembangunan wilayah, membuka akses transportasi umum massal secara langsung dari dan menuju kawasan industri,” kata Asep.

Rute B51 beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB dengan tarif reguler Rp 3.500 dan tarif khusus Rp 2.000 pada pagi pukul 05.00-07.00 WIB.

Sebanyak 14 unit bus low entry disiapkan untuk melayani rute ini dengan headway 10 menit saat jam sibuk dan 20 menit di luar jam sibuk.

Potensi pengguna layanan ini diperkirakan mencapai 1.700 lebih penumpang per hari dengan 11 titik pemberhentian di sepanjang rute.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Agus Budiono, menyatakan bahwa peluncuran layanan Transjabodetabek koridor Cawang-Cikarang merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan transportasi modern dan nyaman.

Agus menekankan bahwa langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi menyeluruh tentang kehadiran layanan ini, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan transportasi alternatif ini.

“Dengan Transjabodetabek, masyarakat Bekasi memiliki pilihan transportasi yang lebih banyak dan nyaman, terutama bagi mereka yang bekerja di Jakarta,” kata Agus.

Agus juga berharap bahwa kehadiran Transjabodetabek dapat mengurangi beban transportasi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. (Fjr)

 

Antisipasi Penyalahgunaan LPG Subsidi 3 Kg, Polres Merangin Cek Beberapa Pangkalan

Antisipasi Penyalahgunaan LPG Subsidi 3 Kg, Polres Merangin Cek Beberapa Pangkalan

SIMAK BERITA NEWS COM 

Kamis 11 Februari 2026

Merangin  - Jambi.

Bangko

Menindaklanjuti informasi masyarakat terkait kelangkaan dan mahalnya harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg menjelang bulan suci Ramadhan, Kepolisian Resort (Polres) Merangin melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada beberapa agen pangkalan LPG 3 Kg yang berada di wilayah Bangko.

Kegiatan inspeksi tersebut dilakukan pada hari Rabu (11/02/2026), sekira pukul 21.00 WIB, yang langsung dipimpin oleh Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Merangin IPDA Jon Piter Hasudungan Lubis beserta anggota.

Kanit Tipidter Satreskrim Polres Merangin, IPDA Jon Piter Hasudungan Lubis, menjelaskan bahwa sidak ini bertujuan memastikan distribusi LPG subsidi berjalan sesuai aturan serta stok tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak.

“Sidak tersebut memastikan distribusi LPG subsidi berjalan sesuai ketentuan serta menjamin ketersediaan stok bagi masyarakat yang berhak menerima,” ujar JP.Lubis, Kamis (12/2/2026).

Sidak terhadap pangkalan LPG itu dimulai dengan peninjauan langsung pada Pangkalan Gas Sri Rahayu yang beralamat di Desa Sungai Ulak Kec.Nalo Tantan Kab.Merangin,  Pangkalan Gas Fitri Desa Sungai Ulak Kec.Nalo Tantan Kab.Merangin dan Pangkalan Gas Gusty Erawadi Rt.33 Kel.Dusun Bangko Kec.Bangko Kab.Merangin.

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan terhadap 3 pangakalan gas tersebut, diperoleh informasi bahwa stok LPG 3 Kg pada pangkalan tersebut saat itu dalam kondisi habis, adapun kendala yang dihadapi oleh pangkalan karena adanya perubahan pola distribusi terhitung sejak januari 2026, di mana sebelumnya pengiriman dilakukan satu kali dalam seminggu sesuai dengan jumlah stok tabung gas, namun saat ini pengiriman dilakukan dua kali dalam seminggu hanya separuh dari jumlah tabung gas.

Sementara itu Kapolres Merangin melalui Kasat Reskrim Eka Putra Yuliesman Koto. SH,MH menjelaskan bahwa, permintaan LPG 3 kilogram biasanya akan meningkat secara signifikan menjelang Ramadhan. Kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan cara menimbun atau menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Sidak ini merupakan langkah antisipasi mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran LPG subsidi, seperti penimbunan maupun penjualan di atas HET, oleh karena itu kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh pemilik pangkalan LPG untuk tidak menyalahgunakan  penyaluran LPG harus sesuai dengan peruntukannya dan kepada masyarakat mari bersama-sama untuk mengawasi dan melaporkan apa bila mengetahui adanya penyimpangan dalam penyaluran LPG 3 Kg Tersebut ” jelasnya.

Reporter Yendri SBN 

Wakil Wali Kota Harris Bobihoe Titip Pesan untuk Atletnya Jelang Porprov di Depok

*SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Rabu 11 Februari 2026 ,--

DEPOKI ,--JAWA BARAT ,--

Wakil Wali Kota Harris Bobihoe Titip Pesan untuk Atletnya Jelang Porprov di Depok

DEPOK - Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyampaikan pesan khusus kepada para atlet golf Bekasi saat menghadiri pelantikan Pengurus Persatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Depok periode 2026-2030 di Emeralda Golf Club, Tapos, Rabu (11/2/2026).

Dalam suasana hangat dan penuh optimisme, Bobihoe mengaku bangga dapat hadir di tengah pelantikan pengurus baru PGI Kota Depok. Ia menilai momentum ini menjadi langkah penting dalam mempersiapkan cabang olahraga golf menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat, di mana Depok akan menjadi tuan rumah.

“Sekarang saya bangga bahwa kota tetangga, Bekasi, ini sudah berbentuk juga dan tentunya ketika Porprov nanti Depok menjadi tuan rumah untuk golf,” ujar Wawali Harris Bobihoe.

Menurut dia, kepengurusan baru PGI Kota Depok diharapkan mampu mempersiapkan pertandingan secara maksimal. Apalagi, lapangan Emeralda dinilai sangat representatif untuk menggelar ajang sekelas Porprov. Ia optimistis, dengan fasilitas yang memadai, pembinaan atlet bisa berjalan lebih terarah.

Wawali Harris Bobihoe juga menaruh harapan besar agar dari ajang Porprov nanti lahir bibit-bibit unggul yang dapat melangkah hingga Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. “Sekiranya dengan demikian kita akan mendapatkan bibit-bibit golf untuk nanti ke PON tahun 2028. Ini harapan saya sendiri,” katanya.

Secara khusus, Wawali Harris Bobihoe menitipkan pesan kepada para atlet golf Bekasi agar mempersiapkan diri secara serius menghadapi persaingan di Depok. Ia menyebut atmosfer pertandingan dipastikan berlangsung ketat dan menarik.

“Saya kira kami juga pun dari teman-teman PGI Kota Bekasi akan mempersiapkan. Kita juga banyak golfer-golfer yang baik, dan saya kira ini kelihatannya agak tegang juga nanti. Agak seru juga ini pertandingan golf di Kota Depok ini,” ujarnya.

Ia mengaku telah melihat semangat para atlet, termasuk dari Depok, yang menargetkan dua medali emas. Hal itu, menurut dia, menjadi motivasi tambahan bagi atlet Bekasi untuk meningkatkan kualitas latihan dan strategi.

Pelantikan pengurus PGI Kota Depok tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PGI Jawa Barat, Sirodzudin. Acara ini turut dihadiri Wali Kota Depok, jajaran KONI, para undangan, serta para atlet golf dari berbagai daerah.

Wawali Harris Bobihoe pun mengucapkan selamat kepada Ketua PGI Kota Depok, Hamzah, beserta jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kolaborasi antardaerah dapat mendorong kemajuan olahraga golf di Jawa Barat, sekaligus menghadirkan pertandingan yang kompetitif dan sportif di Porprov mendatang. 

( GEOFFREY . M. )

Bekasi Berkebaya 2026, Sinergi Pelestarian Budaya dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif

*SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Selasa, 10 Februari 2026 ,--

KOTA. ---  BEKASI ,--

*Bekasi Berkebaya 2026, Sinergi Pelestarian Budaya dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif*

Kota Bekasi – Kegiatan Bekasi Berkebaya digelar di Mall Pakuwon Kota Bekasi dan berlangsung selama 10 hingga 22 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi wadah pelestarian budaya sekaligus ruang inklusif yang menonjolkan nilai kemanusiaan dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bekasi, Wiwiek Hargono Tri Adhianto. Turut hadir Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Sosial RI, Ibu Fatma Saifullah Yusuf, jajaran dinas Pemerintah Kota Bekasi, di antaranya Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Bekasi, Herbert S.W. Panjaitan, S.STP., M.Si, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bekasi, Dzikron, S.T., M.T, Kepala Bidang Kreatif dan Daya Saing Produk, Wuri Handayani, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bekasi, Ny. Fitrotun Junaedi.

Kegiatan Bekasi Berkebaya tidak hanya menampilkan keindahan busana tradisional, tetapi juga dimeriahkan dengan fashion show anak-anak berkebutuhan khusus serta stand booth produk kreativitas disabilitas. Kehadiran mereka menjadi simbol nyata bahwa setiap individu memiliki potensi, kreativitas, dan hak yang sama untuk tampil, berkarya, serta diapresiasi di ruang publik.

Dalam sambutannya, Wiwiek Hargono Tri Adhianto menyampaikan bahwa Bekasi Berkebaya merupakan bagian dari komitmen untuk melestarikan kebaya sebagai warisan budaya Indonesia.

“Melalui Bekasi Berkebaya, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan menggunakan kebaya dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memberdayakan para desainer dan pengrajin lokal agar industri kreatif terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, khususnya Kota Bekasi, serta Indonesia secara umum,” ujarnya.

Wiwiek juga menekankan pentingnya nilai kemanusiaan yang diusung dalam kegiatan ini, terutama melalui keterlibatan anak-anak disabilitas. Menurutnya, penampilan mereka di atas panggung adalah pesan kuat bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi dan bersinar. “Mereka mengajarkan kita tentang keberanian, kepercayaan diri, dan makna inklusivitas yang sesungguhnya,” tambahnya.

Rangkaian acara Bekasi Berkebaya semakin semarak dengan fashion show anak disabilitas dari Sekolah Talenta, penampilan busana karya para desainer, fashion show Ketua Dekranasda Kota Bekasi, serta kolaborasi musik angklung dan kolintang oleh AIR Bhinaka & Bapontar yang memukau para pengunjung.

Melalui Bekasi Berkebaya, Kota Bekasi tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga menghadirkan ruang yang inklusif, humanis, dan inspiratif, di mana budaya, kreativitas, dan nilai kemanusiaan berpadu dalam satu perayaan yang bermakna.

( RIANA SARI . SBN )

Hadiri Raker BKM se-Kota Bekasi, Wali Kota Tegaskan Penyelesaian ODF Tahun 2027

*SIMAK BERITA NEWS . CIOM ,--

Selasa, 10 Februari 2026.,--

KOTA --  BEKASI ,--

*Hadiri Raker BKM se-Kota Bekasi, Wali Kota Tegaskan Penyelesaian ODF Tahun 2027*

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menghadiri Rapat Kerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se-Kota Bekasi dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menuntaskan status Open Defecation Free (ODF) di seluruh wilayah Kota Bekasi pada tahun 2027.

ODF secara harfiah berarti kondisi wilayah yang sudah bebas dari praktik buang air besar sembarangan, di mana seluruh masyarakat telah memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi yang layak, aman, dan sehat. Status ini menjadi salah satu indikator utama terwujudnya lingkungan permukiman yang bersih serta kota yang sehat.

Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan bahwa BKM memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, sekaligus menjadi kepanjangan tangan pemerintah daerah dan lurah dalam menyelesaikan persoalan dasar lingkungan permukiman.

“BKM tidak hanya berperan dalam perencanaan, tetapi juga pelaksanaan dan pengawasan program di tingkat lingkungan. Karena itu, kinerja BKM sangat menentukan keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat,” ujar Tri Adhianto.

Ia menyoroti bahwa selama ini BKM telah berkontribusi dalam berbagai program penataan lingkungan, seperti pembangunan dan perbaikan sarana sanitasi, pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga penataan taman lingkungan dan ruang terbuka publik.

Namun demikian, Wali Kota menegaskan masih terdapat persoalan sanitasi yang harus segera diselesaikan, khususnya penggunaan WC helikopter, yaitu fasilitas buang air besar yang langsung membuang limbah ke sungai atau saluran air, yang hingga kini masih ditemukan di beberapa wilayah Kota Bekasi.

“Ini persoalan horizontal yang harus kita tangani bersama. Sampai hari ini masih ada warga yang menggunakan WC helikopter. Kita harus clean. Di Jatirahayu saja masih tercatat 47 lokasi. Selesaikan dulu WC tersebut, selesaikan dulu ODF-nya,” tegasnya.

Sebagai bagian dari target Kota Bekasi sehat tahun 2027, Wali Kota meminta BKM untuk memfokuskan program kerja pada tiga prioritas utama, yakni penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), pembangunan dan perawatan taman lingkungan, serta penyediaan fasilitas WC dan sanitasi layak bagi warga.

Ia juga menekankan pentingnya penataan kembali perencanaan kerja BKM agar lebih terukur, tepat sasaran, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

“Mulai susun kembali rencana pekerjaan BKM dengan memperkuat sinergi bersama LPM dan lurah. Dengan kolaborasi yang solid, pelaksanaan program di lapangan akan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan,” pungkas Wali Kota.

( RIANA SARI SBN )