Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor

Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor

November 19, 2026
SIMAK BERITA NEWS . COM &-

Kamis 19 November 2026 ,--
BANDUNG ,--

BANDUNG - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe optimis investasi di bumi patriot semakin menggeliat. 

Peluang berinvestasi semakin terbuka lebar, pembangunan ekonomi Kota Bekasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai investasi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, penguatan sektor jasa, industri, ekonomi kreatif, dan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat. 

Optimisme itu dikatakan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menghadiri West Java Investment Summit (WJIS) yang berlangsung Trans Convention Center, Bandung.

Lebih lanjut Ia mengapresiasi, WJIS menjadi ruang kolaborasi yang menghubungkan kebijakan pemerintah, kebutuhan dunia usaha, dan potensi pembiayaan untuk mendukung terwujudnya investasi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat daerah.Kota Bekasi, menjadi daerah yang terus bertumbuh ekonominya, dengan berbagai sektor pendukung diantaranya akses transportasi modern, transformasi pengelolaan sampah terpadu menjadi energi terbarukan, sumber daya manusia.WJIS 2026 menjadi momentum bagi Jawa Barat untuk memperkuat jejaring investasi, membuka peluang kemitraan strategis, serta mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, WJIS telah menjadi agenda tahunan promosi investasi sejak 2019.

Pada penyelenggaraan tahun ini, WJIS menghadirkan sejumlah agenda utama, meliputi Opening Ceremony, Talkshow, One-on-One Meeting, serta Mini Exhibitions yang menampilkan potensi kawasan industri dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui sesi One-on-One Meeting, calon investor dan pemilik proyek berkesempatan melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai potensi kerja sama investasi. 

Sementara itu, kegiatan Talkshow menjadi wadah pertukaran pandangan mengenai peluang, tantangan, dan arah pengembangan investasi di Jawa Barat.

Penyelenggaraan WJIS 2026 juga merupakan kelanjutan dari berbagai upaya promosi dan penyiapan proyek investasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun, termasuk West Java Investment Challenge (WJIC) dan West Java Investment Roadshow (WJIR) 2026.Pada WJIS 2025, Jawa Barat mencatat 14 komitmen investasi dengan nilai mencapai Rp26,42 triliun. Capaian tersebut menjadi salah satu landasan untuk terus memperkuat promosi sekaligus mendorong tindak lanjut peluang investasi agar dapat berkembang menjadi proyek yang terealisasi.

Melalui WJIS 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dapat memperluas kolaborasi antara pemerintah, investor, dan dunia usaha, sekaligus mendorong investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, dan pertumbuhan ekonomi daerah.WJIS 2026 bukan hanya tentang mempertemukan peluang dan modal, tetapi juga membangun koneksi yang dapat membawa investasi Jawa Barat menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. 

( GEOFFREY. MAKSURILLA )
        Editor Geoffrey. M.

Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

November 19, 2026
SIMAK BERITA NEWS. COM ,--

Kamis 19 November 2026 ,--
KOTA  - BANDUNG ,--

BANDUNG - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe hadiri pelantikan pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Barat. Disela-sela kegiatan Ia menyampaikan selamat menjalankan amanah kepada para pengurus PMI Jabar yang baru saja dilantik, disamping itu Ia mengatakan PMI menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. 

Tentunya kita ingin PMI semakin dicintai masyarakat, maka dari itu PMI harus memberikan layanan terbaik dan berkualitas kepada masyarakat. di Gedung Pakuan Bale Gede, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).

Ditempat yang sama, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama PMI dalam menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan, khususnya penanggulangan bencana dan pelayanan donor darah.Jusuf Kalla menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan seusai melantik RM Ibnu Ariebowo Kusumo sebagai Ketua PMI Provinsi Jawa Barat masa bakti 2026–2031.

Menurut Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu, kepercayaan datang dari kegiatan yang tulus dan selalu bertanggung jawab membantu masyarakat yang kesulitan, mulai dari bencana alam, kebakaran, hingga kebutuhan pelayanan darah bagi pasien di rumah sakit."Tugas Palang Merah adalah tugas kemanusiaan, tugas menangani orang yang susah. 

Karena itu, menjadi pengurus PMI harus mempunyai niat yang baik, niat untuk beramal," tegasnya.

Dirinya menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire menyebabkan berbagai bencana, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan banjir, dapat terjadi sewaktu-waktu.Jusuf Kalla juga menegaskan bahwa PMI memiliki dua tigas besar yakni membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dan mencegah kesulitan itu tidak terjadi. 

Upaya pencegahan tersebut harus dilakukan melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan solidaritas dan kepedulian sosial, khususnya di kalangan generasi muda.

Menurut Jusuf Kalla, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki tantangan kemanusiaan yang kompleks sehingga membutuhkan organisasi PMI yang tangguh dan tanggap. 

Ia pun memuji rencana program kerja pengurus PMI Jawa Barat yang menitikberatkan pada peningkatan solidaritas generasi muda, edukasi kebencanaan, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kemanusiaan.

Nara sumber Diskominfo standy kota Bekasi .

( GEOFFREY . MAKSURILLA )
     Veditor : Geoffrey .

Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi.

Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi.

November 19, 2026
SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Kamis 19 November  2026 ,--
KOTA  -  BEKASI ,--

KOTA - BEKASI – Memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan menjadi komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi. 

Melalui inovasi Anduk Bangbek (Layanan Administrasi Kependudukan bagi yang Berkebutuhan Khusus), 

Disdukcapil Kota Bekasi menghadirkan pelayanan jemput bola bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mengakses pelayanan secara langsung di kantor dinas.Program yang telah berjalan sejak tahun 2023 ini secara khusus memfasilitasi masyarakat rentan administrasi kependudukan, terutama lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). 

Selain itu, layanan ini juga menjangkau orang terlantar, pasien sakit keras, penghuni lembaga pemasyarakatan, korban bencana alam, kelompok transpuan, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufiq Rahman Hidayat, menjelaskan bahwa Anduk Bangbek merupakan salah satu program unggulan yang bertujuan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus.“Melalui Anduk Bangbek, kami ingin memastikan bahwa keterbatasan fisik, kondisi kesehatan, maupun keadaan sosial tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan hak administrasi kependudukannya. 

Petugas hadir langsung ke lokasi warga yang membutuhkan agar proses pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan membahagiakan,” demikian kutipan pernyataan yang dapat digunakan setelah dikonfirmasi kepada Kepala Disdukcapil Kota Bekasi.

Anduk Bangbek terintegrasi dengan aplikasi E-Open (Elektronik Online Pelayanan Kependudukan). Masyarakat dapat mengajukan permohonan secara mandiri maupun kolektif melalui yayasan dan organisasi sosial.Pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi E-Open atau secara luring dengan bantuan Satgas Pamor. 

Selain itu, informasi dan permohonan pelayanan juga dapat disampaikan melalui RT, RW, serta Dinas Sosial.

Setelah permohonan diterima, pemohon akan mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp yang berisi informasi waktu dan lokasi pelaksanaan pelayanan jemput bola. 

Selanjutnya, tim Disdukcapil Kota Bekasi akan mendatangi lokasi sesuai surat perintah yang telah ditetapkan.Untuk mendukung pelaksanaan program, Disdukcapil Kota Bekasi telah menyiapkan tim jemput bola bergerak (mobile) dengan sarana dan prasarana pendukung yang tersebar di seluruh kecamatan maupun kantor dinas.

Kehadiran Anduk Bangbek telah dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat. 

Mulai dari keluarga lansia yang membutuhkan perekaman KTP-el di rumah, orang tua anak berkebutuhan khusus, hingga kelompok transpuan dan warga binaan lembaga sosial.

Apresiasi juga disampaikan oleh Yayasan Gerakan Asih Abadi Nusantara atas fasilitasi dokumen administrasi kependudukan bagi warga binaan Griya Rasa.

Salah satu perwakilan kelompok transpuan menyampaikan rasa terima kasih atas pelayanan perekaman KTP-el yang diberikan secara ramah dan tanpa diskriminasi. 

Sementara itu, keluarga penerima layanan mengaku sangat terbantu karena petugas bersedia datang langsung untuk melakukan perekaman KTP-el bagi anggota keluarga lanjut usia.

Berbagai respons positif tersebut menjadi gambaran bahwa pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak, kesetaraan, dan penghormatan terhadap setiap warga negara..

Melalui Anduk Bangbek, Disdukcapil Kota Bekasi terus memperkuat pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Dengan dukungan laporan warga, RT, RW, Satgas Pamor, maupun Dinas Sosial, pelayanan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan secara langsung.

Sejak berjalan pada 2023, inovasi ini menjadi bagian dari upaya Disdukcapil Kota Bekasi untuk menghilangkan hambatan akses pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi kelompok rentan.

Komitmen tersebut sejalan dengan semangat bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh dokumen kependudukan tanpa diskriminasi.

( GEOFFREY. MAKSURILLA )
Editor : Geoffrey .M .

Peringatan Hari Bakti ke 2 KEMENIMIPAS, Teguhkan Komitmen Melayani, Menjaga, Dan Membina,

Peringatan Hari Bakti ke 2 KEMENIMIPAS, Teguhkan Komitmen Melayani, Menjaga, Dan Membina,

November 19, 2026
Peringatan Hari Bakti ke 2 KEMENIMIPAS, Teguhkan Komitmen Melayani, Menjaga, Dan Membina,

SIMAK BERITA NEWS COM,,--

Kamis 19 November 2026 ,--
Merangin - Jamb polli ,--

         Kasi KPLP Budi Selaku Irup Upacara 

Bangko,
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bangko melaksanakan Upacara Peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Ke-2 Tahun 2026, Kamis (19/11). Kegiatan berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina”.

Upacara diikuti oleh seluruh jajaran petugas Lapas Kelas IIB Bangko, Kepala Lapas Bangko, Syaikoni,SH MH dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP), Budi Sutiyo, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Upacara membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., yang mengajak seluruh jajaran Kemenimipas menjadikan peringatan Hari Bakti Ke-2 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan profesionalisme, serta melakukan pembenahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam amanatnya, Menteri menegaskan bahwa tema Hari Bakti tahun ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan menjadi arah kerja dan ukuran pengabdian seluruh insan Kemenimipas. Melayani berarti menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan berintegritas. Tegas menjaga berarti menjalankan tugas secara profesional dalam menegakkan aturan dan menjaga keamanan. Sementara tulus membina berarti melaksanakan pembinaan dengan kesungguhan dan rasa kemanusiaan.

.      Usai upacara Foto Bersama petugas 

Secara khusus di bidang Pemasyarakatan, Menteri menyampaikan pentingnya memperkuat keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan, mengatasi kelebihan kapasitas hunian, serta meningkatkan kualitas pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Pembinaan harus mampu memberikan bekal keterampilan, kemandirian, dan kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar dapat kembali berkontribusi di tengah masyarakat.

Menteri juga memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh jajaran, di antaranya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan dan integritas aparatur, memastikan program prioritas memberikan hasil nyata, serta memperkuat solidaritas, sinergi, dan tanggung jawab bersama.

Dalam amanat Menteri tersebut bahwa keberhasilan institusi tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, program, maupun laporan yang dihasilkan, tetapi dari manfaat dan perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

“Jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk memperbaiki kekurangan, memperkuat persatuan, dan meningkatkan kualitas pengabdian kita kepada masyarakat,” Pesan Singkat Menteri

Lanjut Syaikoni SH MH, dalam kutipan Amanat Menteri mengajak seluruh insan Kemenimipas untuk terus menjaga kekompakan, bekerja secara profesional, dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Peringatan Hari Bakti diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Melalui peringatan Hari Bakti Ke-2 ini, Lapas Kelas IIB Bangko berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemasyarakatan, memperkuat keamanan dan ketertiban, serta menghadirkan pembinaan yang humanis dan bermanfaat bagi warga binaan," Ungkap Amanatnya 

Imipas Melayani, Tegas Menjaga, Tulus Membina

(Reporter L Mila SBN / Biro Jambi YN)
                Editor Geofrey M
Luncurkan Manajemen Talenta, Wali Kota Bekasi : Tanamkan Integritas dan Profesionalisme Di Diri ASN.

Luncurkan Manajemen Talenta, Wali Kota Bekasi : Tanamkan Integritas dan Profesionalisme Di Diri ASN.

November 19, 2026
SIMAK BERITA NEWS .COM ,--

Kamis 19 November 2026 --
KOTA. -  BEKASI-,--

BKPSDM Kota Bekasi resmi meluncurkan Manajemen Talenta sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, objektif, dan berbasis kompetensi serta kinerja.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wahyu, S.Kom., M.A.P., Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi menegaskan bahwa manajemen talenta merupakan instrumen penting untuk mengenali, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi terbaik yang dimiliki setiap aparatur. 

Melalui sistem ini, pengembangan karier ASN diharapkan dapat dilakukan secara objektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.Ia menekankan bahwa setiap pejabat di lingkungan pemerintah daerah harus memiliki profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya. 

Sebab, ASN merupakan pelayan masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik.“Tanamkan integritas. Jika kita ingin Kota Bekasi memiliki manajemen pemerintahan yang bertalenta, maka profesionalisme harus dimiliki oleh setiap pejabat. 

Kita adalah pelayan masyarakat,” tegasnya.Lebih lanjut, 

ia menyampaikan bahwa ASN harus terus melakukan evaluasi, mencari inovasi, serta memperkuat kerja sama dan koordinasi antarperangkat daerah. 

Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kepala daerah, tetapi juga oleh kontribusi seluruh jajaran perangkat daerah.

Ia mencontohkan keberhasilan penataan Kalimalang yang merupakan hasil kerja bersama dan koordinasi yang baik antarperangkat daerah. 

Prestasi tersebut bukan semata-mata keberhasilan Wali Kota, melainkan hasil kerja keras seluruh jajaran dinas yang terlibat.“Yang hebat bukan wali kotanya, tetapi teman-teman yang ada di dinas. 

Kerja sama dan koordinasi antarperangkat daerah menjadi kunci keberhasilan. 

Karena itu, kita harus terus bekerja, berinovasi, dan saling mendukung,” ungkapnya.

Dalam penerapan manajemen talenta, Pemerintah Kota Bekasi ingin memastikan bahwa potensi dan kinerja ASN menjadi bagian penting dalam pertimbangan pengembangan karier maupun pemenuhan kebutuhan organisasi. 

Dengan demikian, setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan kemampuan, kompetensi, integritas, dan kontribusinya.
.
Wali Kota juga meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap pelaksanaan manajemen talenta. Para kepala perangkat daerah diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong peningkatan kompetensi, perbaikan kinerja, lahirnya inovasi, serta kontribusi terbaik dari setiap ASN.Ia mengingatkan agar tidak ada ASN yang memiliki potensi tetapi tidak memperoleh kesempatan untuk berkembang. 

Sebaliknya, setiap kesempatan pengembangan karier harus diberikan secara objektif dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.Pada kesempatan tersebut, 

Pemerintah Kota Bekasi juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kantor Regional III BKN atas dukungan serta pembinaan dalam penguatan sistem pengelolaan dan pengembangan sumber daya aparatur.

Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi berharap implementasi manajemen talenta dapat berjalan optimal dan menjadi bagian dari transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang profesional, adaptif, berintegritas, serta berorientasi pada hasil.

Menutup sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa peluncuran manajemen talenta tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi harus menjadi titik awal perubahan dalam tata kelola ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Seluruh upaya pengelolaan ASN pada akhirnya harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk itu, seluruh jajaran Pemerintah Kota Bekasi diajak mendukung implementasi manajemen talenta dengan penuh komitmen dan tanggung jawab.

 GEOFFREY . MAKSURILLA ) 
    Editor : Geoffrey . M .
Unggul 52 Emas dari Kota Bandung, Kontingen Kota Bekasi Kian Dekat Kunci Juara Umum Porprov XV Jawa Barat 2026.

Unggul 52 Emas dari Kota Bandung, Kontingen Kota Bekasi Kian Dekat Kunci Juara Umum Porprov XV Jawa Barat 2026.

November 18, 2026
SIMAK BERITA NEWS .COM ,--

Kamis 19 November 2026 ,--
KOTA. -  BEKASI --

Bekasi — Kontingen Kota Bekasi kian memperlebar jarak dan kokoh bertengger di puncak klasemen sementara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat Tahun 2026. Berdasarkan pembaruan data resmi pada hari ke-22 pelaksanaan pertandingan, Rabu (18/11/2026) pukul 23.20 WIB, 

Kota Bekasi sukses menembus catatan psikologis 200 emas dengan koleksi 205 medali emas, 145 medali perak, dan 150 medali perunggu, atau genap mengumpulkan total 500 keping medali.

Hingga Rabu malam, rangkaian pertandingan telah merampungkan 87 persen dari keseluruhan agenda kompetisi, di mana 1.010 dari total 1.156 nomor pertandingan telah melahirkan para juara. Pada hari ke-22 ini saja, sebanyak 274 dari 287 laga yang tersebar di 22 arena pertandingan telah selesai digelar dari berbagai cabang olahraga, antara lain aeromodelling, akuatik, arung jeram, balap motor, balap sepeda, berkuda, biliar, serta 27 cabang olahraga lainnya, .

sementara tiga laga lainnya masih berlangsung di penghujung malam.Di bawah Kota Bekasi, persaingan ketat di papan atas klasemen masih ditempati oleh kontingen Kota Bandung dan Kabupaten Bekasi. 

Kota Bandung membuntuti di peringkat kedua dengan raihan 153 medali emas, 153 medali perak, dan 182 medali perunggu dengan total 488 medali. 

Sementara itu, Kabupaten Bekasi menempati posisi ketiga lewat perolehan 133 medali emas, 90 medali perak, dan 117 medali perunggu dengan total 340 medali.

Adapun tuan rumah penyelenggara lainnya, yakni Kota Bogor, bertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 114 medali emas, 90 medali perak, dan 87 medali perunggu dengan total 291 medali. 

Di papan tengah, kontingen Kota Depok menduduki peringkat kedelapan dengan catatan 24 medali emas, 32 medali perak, dan 65 medali perunggu dengan total 121 medali.

Sementara itu, pada jajaran tiga terbawah klasemen sementara dari total 27 kabupaten dan kota peserta, posisi ke-25 ditempati Kabupaten Pangandaran dengan raihan 2 medali emas, 1 medali perak, dan 5 medali perunggu (total 8 medali). 

Peringkat ke-26 diisi Kabupaten Majalengka dengan 1 medali emas, 6 medali perak, dan 17 medali perunggu (total 24 medali), disusul Kota Banjar di peringkat ke-27 dengan 1 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu (total 5 medali).

Secara keseluruhan hingga Rabu malam, tercatat sebanyak 3.370 keping medali telah didistribusikan kepada seluruh kontingen peserta, terdiri atas 1.011 medali emas, 1.008 medali perak, dan 1.351 medali perunggu.

Dengan masih berjalannya tiga pertandingan di penghujung malam serta tersisanya ratusan nomor laga menjelang upacara penutupan resmi pada Jumat, 20 November 2026 mendatang, peta perolehan medali dipastikan tetap bergerak dinamis. 

Konsistensi performa serta ketahanan mental bertanding para atlet Kota Bekasi menjadi faktor krusial yang terus dijaga di sisa waktu kompetisi guna mengunci gelar juara umum Porprov XV Jawa Barat 2026.

( GEOFFREY. MAKSURILLA )
       editor : Geoffrey. M  

PWI PUSAT BIDANG PP HUKUM PWI Pusat Minta Kapolda Babel Turun Tangan Soal Pelabelan Hoaks terhadap Enam Media

PWI PUSAT BIDANG PP HUKUM PWI Pusat Minta Kapolda Babel Turun Tangan Soal Pelabelan Hoaks terhadap Enam Media

November 18, 2026
SIMAK BERITA NEWS   COM ,--

Rabu 18 November 2026 ,,-
JAKARTA ,--

JAKARTA - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan polemik pelabelan hoaks oleh Humas Polda Babel terhadap pemberitaan enam media daring. Tindakan tersebut dinilai berpotensi merugikan wartawan dan perusahaan pers serta menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers.

Permintaan itu disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, setelah menerima rombongan pengurus PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang datang menyampaikan pengaduan dan berkonsultasi di Kantor PWI Pusat, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Pengaduan tersebut didasarkan pada Surat Keberatan PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 11 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolda Babel. 

Dalam surat itu, PWI Babel mempersoalkan unggahan akun Instagram Humas Polda Babel yang berkolaborasi dengan Humas Polres Bangka pada 9 November 2026 karena menampilkan tangkapan layar pemberitaan enam media dengan label "HOAX" dan "INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI". PWI Babel menegaskan bahwa pemberitaan tersebut merupakan karya jurnalistik yang menurut mereka telah melalui proses peliputan, memiliki narasumber yang jelas, serta telah diupayakan konfirmasi dan verifikasi. PWI Babel juga meminta agar unggahan tersebut dihapus dan keberatan terhadap pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan pers.

Dalam pertemuan yang dimulai pukul 10.35 WIB itu, Anrico didampingi Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Jimmy Endey."Kami meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung turun tangan menyelesaikan persoalan ini secara objektif, proporsional, dan berkeadilan. Jangan sampai perbedaan pandangan terhadap suatu pemberitaan justru menimbulkan persoalan baru yang dapat mengganggu hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers," ujar Anrico.Rombongan 

PWI Babel dipimpin Sekretaris PWI Babel, Fakhruddin Halim, bersama Wakil Bendahara Wiwi Andriani, Wakil Ketua Bidang Organisasi Mad Doni, Ketua SIWO Nastazia Elvitasari, Ketua PWI Pokja Pangkalpinang Robi Yansah, serta anggota Seksi Media Siber, Multimedia, dan Fotografi Eka Firmansyah.Fakhruddin mengatakan pelabelan hoaks oleh Humas Polda Babel sangat merugikan wartawan dan media yang bersangkutan. 

Menurut dia, tindakan tersebut tidak hanya berpotensi merusak kredibilitas media di mata masyarakat, tetapi juga dapat menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers apabila dibiarkan tanpa penyelesaian."Pelabelan hoaks terhadap pemberitaan media sangat merugikan jurnalis dan perusahaan pers yang bersangkutan. 

Apabila tindakan seperti ini dibiarkan, kami khawatir akan menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers, karena setiap pemberitaan yang tidak sejalan dengan pandangan pihak tertentu dapat dengan mudah diberi cap hoaks tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers," kata Fakhruddin.

Kedatangan rombongan tersebut juga merupakan tindak lanjut Surat PWI Babel Nomor 1271/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 tentang permohonan konsultasi hukum kepada PWI Pusat.Berawal dari Dugaan Kekerasan di Polsek SungailiatPolemik bermula dari pemberitaan sejumlah media daring pada 9 November 2026 mengenai dugaan tindak kekerasan terhadap seorang anggota TNI AD, Pratu Ilham, di Polsek Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan PWI Babel, pemberitaan tersebut berawal dari wawancara wartawan dengan Pratu Ilham yang mengaku mengalami kekerasan saat mendatangi kantor kepolisian untuk membuat laporan kehilangan telepon genggam.

Wartawan yang melakukan peliputan juga disebut telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak kepolisian sebelum berita diterbitkan.Namun, pihak kepolisian membantah dugaan pemukulan tersebut.

Kapolres Bangka, AKBP Indra Feri Dalimunthe, memberikan klarifikasi yang kemudian dimuat sejumlah media dengan judul "Kapolres Indra Feri Dalimunthe: Tidak Benar Anggota TNI AD Korban Kekerasan di Polsek Sungailiat."Persoalan berkembang setelah Humas Polda Babel mengunggah tangkapan layar pemberitaan enam media melalui akun media sosial resminya dengan membubuhkan stempel bertuliskan "HOAKS" dan "INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI".Enam media yang tercantum dalam lampiran surat keberatan PWI Babel ialah Bangka Independent, Sekilasindonews, 

Babelfaktual, Papinkapost, Bangkaekspres, dan Babelterkini.Polda Babel Sebut Pelabelan Hoaks sebagai Diskresi KepolisianMenanggapi keberatan tersebut, Humas Polda Babel menyampaikan jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa pelabelan hoaks dilakukan sebagai bentuk klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat.Polda menyatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi internal, enam pemberitaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak kondusif.Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol Agus Suharyoso, juga menyatakan bahwa pemberian label tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan wartawan, media, maupun organisasi profesi pers.

Melalui pemberitaan resmi kepolisian, Polda Babel turut menyampaikan argumentasi bahwa langkah tersebut merupakan bentuk diskresi kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Argumentasi itu menjadi salah satu pokok persoalan yang dikonsultasikan pengurus PWI Babel kepada Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat.Anrico: Produk Jurnalistik yang Memenuhi Kode Etik Harus DilindungiAnrico Pasaribu menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak yang dijamin undang-undang. 

Karena itu, setiap produk jurnalistik yang dihasilkan melalui proses profesional dan memenuhi ketentuan Kode Etik Jurnalistik harus memperoleh perlindungan hukum."Produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan sesuai dengan kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan fakta yang akurat, terverifikasi, serta memenuhi prinsip keberimbangan, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," ujar Anrico.

Menurut dia, kepolisian memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau membantah pemberitaan yang dinilai tidak sesuai fakta. 

Namun, penggunaan hak tersebut harus tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap kemerdekaan pers.Anrico menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara bantahan terhadap suatu peristiwa dan penilaian mengenai apakah sebuah karya jurnalistik telah memenuhi ketentuan etik.Penilaian terhadap kepatuhan karya jurnalistik pada Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

Karena itu, penggunaan label hoaks terhadap produk jurnalistik perlu dilakukan secara hati-hati, berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa pers."Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan memiliki ruang untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi. 

Apabila masih terdapat perselisihan mengenai produk jurnalistik, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme Dewan Pers," katanya.PWI Pusat 

Minta Kapolda Evaluasi Pelabelan HoaksAnrico meminta Kapolda Babel memberikan perhatian langsung terhadap persoalan tersebut, termasuk mengevaluasi dasar dan penggunaan label hoaks oleh jajaran Humas Polda.

Menurut dia, penjelasan mengenai hasil verifikasi yang menjadi dasar pelabelan penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.Terlebih, berdasarkan dokumen yang disampaikan PWI Babel, sejumlah media yang sebelumnya memberitakan dugaan kekerasan telah memuat bantahan dan klarifikasi resmi dari Kapolres Bangka.

Pemuatan klarifikasi tersebut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menilai keseluruhan proses jurnalistik, meskipun tidak dengan sendirinya menentukan benar atau salahnya pemberitaan awal."Kami berharap Kapolda Babel dapat memfasilitasi dialog dan mencari penyelesaian yang baik, termasuk mengevaluasi dasar serta penggunaan label hoaks terhadap pemberitaan tersebut. 

Apabila terdapat perbedaan penilaian terhadap produk jurnalistik, mekanisme Dewan Pers harus tetap dihormati," tegas Anrico.Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian harus dijalankan sesuai ketentuan hukum, secara proporsional dan akuntabel, serta tidak boleh mengabaikan jaminan kemerdekaan pers.PWI Pusat 

Dalami Dokumen PengaduanDalam pertemuan tersebut, pengurus PWI Babel menyampaikan sejumlah dokumen terkait persoalan pelabelan hoaks, termasuk kronologi pemberitaan, surat keberatan kepada Kapolda, jawaban Humas Polda, serta tautan pemberitaan yang memuat klarifikasi kepolisian.Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat akan menelaah dokumen dan bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah kelembagaan selanjutnya.

PWI Pusat memandang penting adanya komunikasi yang konstruktif antara PWI Babel dan Polda Kepulauan Bangka Belitung agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.Di sisi lain, PWI Pusat tetap menekankan bahwa setiap wartawan wajib bekerja secara profesional, melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.Anrico berharap penyelesaian persoalan ini dapat mengedepankan penghormatan terhadap hukum, profesionalisme kepolisian, dan kemerdekaan pers."Kepolisian dan pers memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing dalam melayani kepentingan masyarakat. 

Hubungan yang baik harus dibangun atas dasar saling menghormati kewenangan, profesionalisme, dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Anrico.

PWI Pusat berharap penyelesaian polemik pelabelan hoaks tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan insan pers, sekaligus memastikan kemerdekaan pers tetap terlindungi dalam negara hukum yang demokratis.---

( GEOFFREY. MAKSURILLA )
     Editor : Geoffrey .Mb.