Kalapas Bangko Menghadiri Sosialisasi FGD Kelompok Layanan Bimbingan Intergrasi

Kalapas Bangko Menghadiri Sosialisasi FGD Kelompok Layanan Bimbingan Intergrasi

SIMAK BERITA NEWS COM 

Kamis 29 Oktober 2026

.     Kalapas Bangko Syaikoni SH MH 

Muaro Bungo

Penguatan layanan bimbingan integrasi menjadi salah satu langkah penting dalam mempersiapkan warga binaan kembali ke tengah masyarakat. Komitmen tersebut tercermin melalui kehadiran Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Bangko, Syaikoni, dalam kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi yang diselenggarakan di Hotel Amaris Muara Bungo.

Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman serta menyamakan persepsi terkait pelaksanaan layanan bimbingan integrasi di lingkungan pemasyarakatan. Melalui forum tersebut, para peserta diharapkan dapat bertukar pandangan, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, menekankan pentingnya penguatan layanan bimbingan integrasi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Layanan ini perlu dilaksanakan secara profesional, sesuai ketentuan yang berlaku, serta berorientasi pada kesiapan warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Penguatan koordinasi dan pemahaman petugas juga menjadi bagian penting agar pelaksanaan layanan integrasi berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, hak warga binaan dapat dilayani sesuai persyaratan, sekaligus tetap memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban serta tujuan pembinaan.

Kalapas IIB Bangko, Syaikoni, SH MH Mengatakan turut mendukung upaya peningkatan kualitas layanan bimbingan integrasi melalui penguatan pemahaman petugas dan koordinasi dengan pihak terkait. Menurutnya, proses pemasyarakatan tidak berhenti pada pembinaan selama warga binaan menjalani pidana, tetapi juga mencakup persiapan untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

" Melalui kegiatan sosialisasi dan FGD ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama dalam mewujudkan layanan bimbingan integrasi yang semakin optimal. Sinergi antar petugas dan pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk mendukung proses reintegrasi sosial yang berkelanjutan," Ujar nya

Syaikoni Menambahkan dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Lapas Kelas IIB Bangko untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan, sehingga warga binaan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, membangun kembali hubungan sosial, serta menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

" Lapas Bangko mendukung penuh kegiatan Sosialisasi FGD Kelompok Layanan Intergrasi," ujar nya 

Reporter Mila

Editor Geofrey M 

Kejati Jambi Terima Tahap II Perkara ITE dan Pelindungan Data Pribadi Bank 9 Jambi, Tiga Tersangka Diserahkan kepada Penuntut Umum

Kejati Jambi Terima Tahap II Perkara ITE dan Pelindungan Data Pribadi Bank 9 Jambi, Tiga Tersangka Diserahkan kepada Penuntut Umum

SIMAK BERITA NEWS COM 

Kamis 29 Oktober 2026

Jambi

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Jambi dalam perkara dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta pelindungan data pribadi yang berkaitan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi atau Bank 9 Jambi, Kamis (29/10/2026).

Dalam pelaksanaan Tahap II tersebut, penyidik Polda Jambi menyerahkan tiga tersangka kepada Penuntut Umum pada Kejari Jambi, yakni Deni Devara bin Dana Koswara, Taufik Abdullah Sukarna bin Dede Nang, dan Agung Ardlianto bin Benny Arnotto, beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut.

Setelah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap para tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 29 Oktober hingga 18 November 2026, di rumah tahanan negara (rutan). Penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan proses penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara ini, para tersangka disangkakan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

 Dakwaan alternatif pertama, Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juncto Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dakwaan alternatif kedua, Pasal 67 ayat (3) juncto Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, juncto Pasal 20 huruf c KUHP, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada Bank 9 Jambi sebesar Rp143.368.777.334,00 (seratus empat puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

Pelimpahan Tahap II dibenarkan oleh Kasi Penerangan hukum Kejati Jambi Noly Wiyaya SH MH ketika di konfirmasi Melalui Percakapan WhatsApp Pribadi nya Kamis 29 Oktober 2026

" Modus kasus dugaan tindak pidana pembobolan sistem PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp143 82 miliar yaitu tiga orang tersangka berinisial DD, TAS, dan AA yang memiliki peran berbeda dalam memfasilitasi aksi kejahatan tersebut," Jelas nya

Selain itu Lanjut Noly Wiyaya SH MH Ketiganya diduga menjadi bagian dari jaringan yang menyiapkan puluhan rekening bank dan akun aset kripto yang kemudian digunakan oleh pelaku utama, warga negara asing asal Bulgaria, untuk menampung dan menyamarkan dana hasil pembobolan rekening nasabah Bank Jambi dengan kripto yang kemudian diserahkan kepada pelaku utama warga negara asing. Rekening dan akun tersebut digunakan sebagai sarana menampung serta menyamarkan aliran dana hasil pembobolan rekening nasabah Bank Jambi.

Noly Menjelaskan Penuntut Umum pada Kejari Jambi akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jambi untuk diperiksa dan disidangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Melalui proses penyerahan Tahap II ini, Kejati Jambi bersama Kejari Jambi menegaskan komitmennya untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penanganan perkara ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung upaya Perlindungan data pribadi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Provinsi Jambi," Tutur nya

Kabiro Jambi YN 

Editor Geofrey M

Lapas Bangko tingkatkan Kerja sama dengan PKBM ADS Tunas Mulia, guna Kembangkan Literasi bagi WBP

Lapas Bangko tingkatkan Kerja sama dengan PKBM ADS Tunas Mulia, guna Kembangkan Literasi bagi WBP 

SIMAK BERITA NEWS COM 

Kamis 29 Oktober 2026

Merangin Jambi 

Bangko

Tak ada kata terlambat untuk belajar dan memperbaiki diri. Semangat inilah yang terlihat dalam kegiatan pendidikan aksara bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bangko. Sebanyak 31 warga binaan mengikuti kegiatan pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis sebagai bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Syaikoni SH MH Mengatakan Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama Lapas Kelas IIB Bangko dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ADS Tunas Mulia. Pembelajaran diberikan oleh Sartika, S.Pd., Gr., yang membimbing warga binaan dalam mengenal aksara serta mengembangkan kemampuan dasar literasi.

" Bagi sebagian orang, membaca dan menulis mungkin merupakan hal yang biasa dilakukan sehari-hari. Namun, bagi warga binaan yang masih memiliki keterbatasan dalam kemampuan tersebut, kesempatan belajar ini menjadi langkah penting untuk memperoleh pengetahuan dan meningkatkan kepercayaan diri," tutur nya

Ia Menambahkan Melalui pembelajaran yang diberikan, warga binaan didorong untuk mengikuti setiap materi dengan sungguh-sungguh. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada kemampuan mengenal huruf, membaca, dan menulis, tetapi juga menumbuhkan motivasi agar warga binaan terus belajar tanpa merasa rendah diri terhadap keterbatasan yang dimiliki.

" Kerja sama dengan PKBM ADS Tunas Mulia menjadi salah satu upaya Lapas Bangko dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan. Pendidikan di dalam lapas diharapkan dapat menjadi bekal yang bermanfaat ketika mereka kembali ke tengah masyarakat," Ungkap nya

Lanjut Kalapas Bangko

Syaikoni terus mendorong pelaksanaan pembinaan yang memberikan kesempatan kepada setiap warga binaan untuk berkembang. Sebab, masa menjalani pidana bukan berarti berhenti belajar, melainkan dapat menjadi kesempatan untuk membangun kemampuan, memperbaiki diri, dan mempersiapkan masa depan.

"Memastikan warga binaan untuk bisa berkembang dan berkesempatan untuk membangun kemampuan, Memperbaiki diri," tutur nya

Reporter L Mila 

Editor Geofrey M

Tegakkan Aturan Lingkungan, Gakkum DLH Kota Bekasi Segel Pabrik Arang di Sumur Batu

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Kamis 29 Oktober 2026 ,--

KOTA. - BEKASI,--

 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi melalui Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) bidang Penegakan Hukum (Gakkum) melaksanakan verifikasi lapangan terkait penyegelan usaha pembuatan arang yang berlokasi di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, kemarin Rabu (28/10/2026).

Kegiatan tersebut turut didampingi oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Pemtrantib) wilayah Kelurahan Sumur Batu. 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan penegakan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara.Kepala DLH Kota Bekasi, Kiswatiningsih, menyampaikan bahwa sebelum penyegelan dilakukan, DLH telah melaksanakan pemantauan terhadap aktivitas usaha tersebut, termasuk melalui pemasangan alat Air Quality Monitoring System (AQMS) untuk memantau kualitas udara di sekitar lokasi kegiatan.“Pemantauan dilakukan untuk memperoleh data kualitas udara dan mengetahui kondisi lingkungan di sekitar aktivitas pembakaran arang. 

Hasil pemantauan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menentukan langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DLH Kota Bekasi terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. 

Setiap pelaku usaha diharapkan menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

.

Melalui langkah pengawasan dan penegakan hukum ini, DLH Kota Bekasi berkomitmen mendorong kepatuhan pelaku usaha serta menjaga kualitas lingkungan, khususnya kualitas udara, demi melindungi kesehatan masyarakat dan mewujudkan lingkungan Kota Bekasi yang bersih dan sehat.

Sebagai tindak lanjut, DLH Kota Bekasi akan melakukan pemantauan pascapenyegelan serta mengevaluasi upaya perbaikan pada komponen cerobong asap yang digunakan dalam proses produksi arang. 

Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong perbaikan pengelolaan emisi dan memastikan pemenuhan ketentuan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 ( Reporter : ADE SANJAYA / MALAU SBN )

Editor : Geoffrey . M .

Wakil Wali Kota Bekasi Presentasikan Patriot Single Window, Perkuat Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Digital.

SIMAK BERITA NEWS , COM ,--

Kamis 29 Oktober 2025 ,--

BANDUNG - JABAR  ,-

BANDUNG – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menghadiri kegiatan P-:resentasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik terkait inovasi Patriot Single Window (PSW) yang terintegrasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di Bandung kemarin 28 / 10 hari Rabu .

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui transformasi digital. 

Melalui PSW, Pemkot Bekasi berupaya menghadirkan akses layanan informasi yang lebih sederhana, terpadu, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Abdul Harris Bobihoe didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Bekasi beserta jajaran terkait. 

Ia memaparkan inovasi PSW sebagai salah satu langkah strategis dalam mengintegrasikan berbagai akses layanan publik ke dalam satu ekosistem digital.Integrasi portal Patriot Single Window dengan website PPID menjadi salah satu fokus pengembangan. Langkah ini bertujuan menyatukan akses informasi dan layanan publik dalam satu alur digital sehingga masyarakat tidak perlu menghadapi proses pencarian informasi yang terpisah-pisah.

Melalui integrasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi publik secara lebih praktis, transparan, dan efisien. 

Selain itu, sistem yang terhubung juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Dalam pemaparannya, Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.“Transformasi digital harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Melalui Patriot Single Window yang terintegrasi dengan layanan PPID, kami ingin menghadirkan akses informasi publik yang lebih mudah, sederhana, transparan, dan tidak terfragmentasi. 

Masyarakat harus dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui layanan yang semakin praktis dan terhubung,” ujar Abdul Harris Bobihoe.

Ia menambahkan, pengembangan layanan digital tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi serta merasakan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.“Bagi Pemerintah Kota Bekasi, keterbukaan informasi bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud akuntabilitas dan kepercayaan kepada masyarakat. 

Karena itu, inovasi digital harus terus dikembangkan agar pelayanan publik semakin efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan warga,” tambahnya.

Lebih lanjut, keikutsertaan Pemerintah Kota Bekasi dalam presentasi dan wawancara Monev ini menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendorong keterbukaan informasi publik. 

Evaluasi tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen perangkat daerah dalam menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan penguatan integrasi PSW dan website PPID, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat terus membangun ekosistem pelayanan publik berbasis digital yang semakin terkoordinasi. 

Upaya ini sejalan dengan semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi.

( Reporter : JAMALLUDIN.S B N )

Editor : Geoffrey . M .

Di Duga Jadi Beking Peti, Kelompok Suku Anak Dalam Datangi Polres Merangin

Di Duga Jadi Beking Peti, Kelompok Suku Anak Dalam Datangi Polres Merangin 

SIMAK BERITA NEWS COM  . --

Merangin Jambi ,--

Kamis 29 Oktober 2026 ,--

.    Rombongan SAD datangi Mapolres 

Bangko ,

Di duga sebagai beking aktifitas peti ,di wilayah desa sungai ulak kecamatan nalo tantan, puluhan suku anak dalam mendatangi polres Merangin, kedatangan mereka meminta agar dua pekerja yang di amankan polisi untuk di bebaskan.

Dari data yang berhasil di himpun menyebutkan, sebelumnya polisi mendapat kan informasi dari masyarakat, bahwa ada kegiatan penambang emas tanpa ijin di desa sungai ulak, sekitar pukul 13.00 unit Reskrim polres Merangin mendatangi lokasi peti di desa sungai ulak, dan mendapati ada pekerja yang melakukan aktifitas peti, keduanya kemudian di amankan dan di bawa ke polres Merangin guna di lakukan penyelidikan.

Namun sekitar pukul 14.30 kelompok suku anak dalam dari kelompok temenggung jang, mendatangi polres Merangin dan menanyakan dua orang yang di amankan.

Oleh polisi kedatangan beberapa orang kelompok Jang di terima,dan kemudian di lakukan mediasi serta penjelasan terkait proses hukum kedua orang yang di amankan, polisi juga melibatkan dinas sosial kabupaten Merangin,hingga pukul 15.00 wib mediasi belum menemukan kesepakatan,kemudian kelompok Jang membubarkan diri.

Di duga karena tak berhasil membebaskan kedua pekerja peti,dan selama ini kelompok Jang di duga jadi beking kegiatan peti,tidak puas dengan penjelasan polisi dan dinas sosial dan sekitar pukul 16.45 wib ,puluhan suku anak dalam di pimpin temenggung Jang,kembali mendatangi polres Merangin dengan jumlah yang lebih banyak dengan membawa Sajam dan senjata api rakitan, pilihan orang tersebut langsung merangsek ke dalam polres Merangin dan sempat melakukan penodongan kepada polisi.

Aksi tegas di lakukan polisi dengan melakukan pengendalian ,sehingga kelompok Jang berhasil di keluarkan dari polres Merangin, dan situasi bisa di kendalikan.

Terpisah Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah mengatakan ,bahwa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait dua pekerja peti,selain itu akan terus mendalami apa keterlibatan kelompok temenggung jang terkait aktivitas peti di sungai ulak.

" Kami minta mereka menghormati proses hukum yang berjalan,dan kita juga akan mendalami sejauh mana keterlibatan kelompok temenggung jang dengan aktivitas peti di sungai ulak," ungkap Kapolres.

Sementara itu, kami juga akan melihat sejauh mana keterlibatan mereka dengan aktivitas peti di sana.

" Kita juga akan kejar siapa pemilik mesin peti,dan ada hubungan apa dengan kelompok temenggung jang, siapapun warga negara harus tunduk pada hukum,dan tidak ada perbedaan dalam penegakan hukum" tegasnya.

( Reporter L Mila SBN )

Editor Geofrey M 

Wali Kota Bekasi dan Kapolres Metro Bekasi Dorong Pelayanan Keamanan Lebih Optimal di Mustikajaya

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Rabu 28: Oktober 2026 ,--

KOTA. -  BEKASI ,--

KOTA - BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Kapolres Metro Bekasi Putu Kholis Aryana dan Dandim 0507/Bekasi Supri Siswanto beserta jajaran melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Polsek Mustikajaya, Rabu (28/10/2026).

 Pembangunan ini menjadi langkah untuk memperkuat pelayanan kepolisian serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Mustikajaya.Gedung Polsek Mustikajaya berlokasi di RT 01 RW 020, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya. Bangunan direncanakan memiliki luas 544 meter persegi, terdiri atas dua lantai, dan berdiri di atas lahan seluas 928 meter persegi.

Pembangunan yang bersumber dari anggaran tahun 2026 dengan nilai sekitar Rp4,2 miliar tersebut mencakup gedung utama, ruang pelayanan, ruang kerja, fasilitas pendukung, serta pekerjaan penunjang lainnya. 

Proyek ini ditargetkan selesai pada Desember 2026.Dalam sambutannya, Tri Adhi

anto menyampaikan bahwa pembangunan Polsek Mustikajaya merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keamanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau. 

Menurutnya, pembangunan fasilitas publik harus berangkat dari aspirasi warga yang disampaikan melalui jajaran pemerintah di lapangan.“Pemerintah bertugas mendengar aspirasi masyarakat dan mewujudkannya melalui pelayanan nyata. Warga ingin merasa aman, tertib, dan nyaman. 

Karena itu, kita harus sering turun ke lapangan untuk mengetahui kebutuhan mereka, termasuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih dekat,” ujar Tri.

Ia menambahkan, keberadaan Polsek Mustikajaya diharapkan mempercepat respons terhadap persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mendukung perkembangan wilayah yang semakin pesat. 

Tri juga mengajak seluruh unsur pemerintah, TNI, dan Polri untuk terus memperkuat koordinasi demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.“Mustikajaya memiliki potensi besar karena berada di kawasan perbatasan yang terus berkembang. Kita harus menyiapkan fasilitas dan menjaga ketertiban bersama. 

Jika wilayah aman dan kondusif, masyarakat akan merasa nyaman, kegiatan ekonomi dapat tumbuh, dan peluang investasi serta lapangan kerja semakin terbuka,” tambahnya.

Kapolres Metro Bekasi dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan terhadap pembangunan Polsek Mustikajaya sebagai bagian dari penguatan pelayanan kepolisian di wilayah Kota Bekasi.“Pembangunan Polsek Mustikajaya diharapkan dapat mendukung pelayanan kepolisian yang lebih optimal, memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mempercepat penanganan berbagai potensi gangguan kamtibmas. 

Kami berharap sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat terus terjaga,” ujar Kapolres Metro Bekasi.

Pemerintah Kota Bekasi berharap pembangunan ini dapat segera rampung dan dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memadai sehingga pelayanan kepolisian dapat berjalan optimal. 

Kehadiran Polsek Mustikajaya diharapkan memberikan rasa aman sekaligus mendukung kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.

( Reporter : ADE SANJAYA / MAALAU SBN )

Editor : Geoffrey. M .