Tri Adhianto Harapkan Pedagang Patuh Penataan Pasar Baru, Tidak Ada Pihak yang Menghambat Kebijakan

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Senin 20 Juni 2026 ,--

KOTA -- BEKASI ,--

KOTA - BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, berharap seluruh pedagang di kawasan Pasar Baru dapat mematuhi kebijakan penataan yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi. 

Penataan tersebut bertujuan menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib, nyaman, dan aman bagi masyarakat tanpa menghilangkan hak pedagang untuk tetap berusaha.

Melalui program penataan kawasan Jalan Juanda dan Pasar Baru, para pedagang yang sebelumnya berjualan di trotoar maupun badan jalan telah difasilitasi untuk menempati lokasi yang tersedia di dalam area pasar. 

Langkah ini dilakukan agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih tertata serta tidak mengganggu fungsi jalan dan ruang publik.

Tri menegaskan bahwa kebijakan ini dibuat untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, ia berharap seluruh pedagang dapat mendukung dan mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.“Pemerintah sudah menyiapkan tempat untuk berdagang di dalam pasar. 

Tujuannya bukan melarang pedagang mencari nafkah, tetapi menciptakan kawasan yang lebih tertib sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses penataan harus berjalan tanpa adanya intervensi atau dukungan dari kelompok mana pun yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah. 

Menurutnya, seluruh pihak harus menghormati aturan yang dibuat demi kepentingan bersama.“Pemerintah ingin membangun kesadaran bersama bahwa fasilitas umum, trotoar, dan badan jalan harus digunakan sesuai peruntukannya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang justru menghambat upaya penataan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Selain relokasi pedagang, Pemkot Bekasi juga melakukan pembenahan infrastruktur berupa perbaikan trotoar, saluran drainase, penerangan jalan, dan lingkungan pasar. 

Penataan ini diharapkan mampu mengubah wajah kawasan Pasar Baru yang selama puluhan tahun dikenal padat dan semrawut menjadi lebih rapi, nyaman, dan representatif.

( GEOFFREY. M )

Setelah 26 Tahun, Wajah Jalan Juanda dan Pasar Baru Bekasi Ditata, Pedagang Direlokasi ke Dalam Pasar

SIMAK BERITA NEWS . COM , --

Senin 20 Juni 2026 ,--

KOTA -- BEKASI ,-

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto pantau penataan besar-besaran kawasan Pasar Baru dan Jalan Juanda sebagai upaya mengembalikan fungsi ruang publik sekaligus menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib, nyaman, dan representatif bagi masyarakat.Ia katakan bahwa Jalan Juanda sebagai salah satu jantung Kota Bekasi membutuhkan pembenahan secara menyeluruh agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.“Sejak saya bertugas di Bekasi sekitar 26 tahun lalu, kondisi kawasan ini kurang lebih masih sama. 

Karena itu pemerintah hadir untuk melakukan perubahan dan penataan secara bertahap agar kawasan ini menjadi lebih baik,” ujar Tri Adhianto.Fokus utama penataan dilakukan pada area Pasar Baru Bekasi dan sepanjang Jalan Juanda yang selama ini dipadati aktivitas pedagang di trotoar maupun badan jalan. 

Pemerintah Kota Bekasi telah memfasilitasi para pedagang untuk menempati lokasi yang tersedia di dalam area pasar sehingga aktivitas perdagangan tetap dapat berjalan tanpa mengganggu fungsi jalan dan ruang publik.Relokasi dilakukan melalui proses pendataan dan pendaftaran secara terbuka. 

Para pedagang yang sebelumnya berjualan di luar pasar diberikan kesempatan untuk menempati los maupun lapak yang telah disediakan di dalam gedung pasar.

Menurut Tri Adhianto, langkah tersebut dilakukan bukan untuk menghilangkan mata pencaharian pedagang, melainkan memberikan tempat usaha yang lebih layak dan tertata. 

Pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan pengelola pasar dan para pedagang guna memastikan proses relokasi berjalan baik.“Kami tidak mengurangi hak pedagang untuk berusaha. Justru pemerintah menyiapkan fasilitas di dalam pasar agar aktivitas perdagangan menjadi lebih nyaman bagi pedagang maupun masyarakat yang datang berbelanja,” katanya.

Selain penataan pedagang, Pemerintah Kota Bekasi juga melakukan berbagai perbaikan infrastruktur di kawasan Jalan Juanda. Sejumlah pekerjaan yang tengah dilakukan meliputi pemasangan lampu penerangan, perbaikan emplasemen pasar, normalisasi saluran air yang tersumbat, hingga pembangunan sistem drainase menggunakan u-ditch untuk memperlancar aliran air menuju Kali Baru.Trotoar di sepanjang kawasan pasar juga akan ditata dan diperlebar agar dapat kembali digunakan oleh pejalan kaki. 

Pemerintah berharap keberadaan trotoar yang lebih nyaman dapat meningkatkan kualitas ruang publik sekaligus memberikan akses yang lebih aman bagi masyarakat.Tak hanya itu, penataan kawasan Jalan Juanda juga terintegrasi dengan rencana revitalisasi Lapangan Margahayu yang berada tidak jauh dari lokasi pasar. 

Pemerintah Kota Bekasi telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk meningkatkan kualitas fasilitas lapangan tersebut sehingga dapat menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Tri Adhianto menilai penataan kawasan ini akan memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi lokal. 

Dengan lingkungan yang lebih tertata, nyaman, dan aman, masyarakat diharapkan semakin banyak berkunjung sehingga aktivitas perdagangan dan UMKM dapat tumbuh lebih baik.“Kalau ruang publiknya nyaman, masyarakat akan datang. 

Ketika aktivitas meningkat, ekonomi akan bergerak, UMKM hidup, pedagang berkembang, dan masyarakat juga merasakan manfaatnya,” jelasnya.Terkait kemungkinan adanya pedagang yang kembali berjualan di trotoar atau badan jalan setelah relokasi dilakukan, Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pengawasan secara berkelanjutan. 

Namun pendekatan yang dikedepankan tetap melalui edukasi dan pembangunan kesadaran bersama bahwa penataan dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Dengan berbagai pembenahan yang sedang berjalan, Pemerintah Kota Bekasi optimistis wajah baru Jalan Juanda dan kawasan Pasar Baru akan mulai terlihat dalam satu hingga dua bulan ke depan. 

Penataan ini diharapkan menjadi awal transformasi kawasan perdagangan yang lebih tertib, modern, dan nyaman, sekaligus mengembalikan fungsi Jalan Juanda sebagai salah satu koridor utama dan bersejarah di Kota Bekasi.

( GEOFFREY . M )

Lapas Kelas IIB Bangko Gelar Rakor Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Lapas Kelas IIB Bangko Gelar Rakor Sistem Peradilan Pidana Terpadu

SIMAK BERITA NEWS COM 

Senin 22 Juni 2026

Merangin Jambi 

Bangko

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Bangko Menggelar Rapat Koordinasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) Kabupaten Merangin sebagai upaya dalam  memperkuat sinergi dan kolaborasi antar instansi dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pemasyarakatan di Kabupaten Merangin Senin 22 Juni 2026

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah, Komandan Kodim 0420/Sarko Letkol Inf. Yakhya Wisnu Arianto, S.Sos., M.Han., Ketua Pengadilan Negeri Bangko Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Risdiansyah, S.T., M.M., serta Kepala Kejaksaan Negeri Merangin yang diwakili oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Merangin, Alfryandi Hakim, S.H.

Kedatangan rombongan disambut Hangat langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Bangko Heri, A.Md.IP., S.H., M.H. Sebelum pelaksanaan rapat, para peserta diajak meninjau secara langsung kondisi blok hunian, ruang tahanan, serta berbagai fasilitas yang tersedia di Lapas Bangko. 

Kegiatan peninjauan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi sarana dan prasarana yang ada serta berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan juga menyempatkan diri berinteraksi dengan warga binaan pemasyarakatan. Kapolres Merangin, Dandim 0420/Sarko, dan Ketua Pengadilan Negeri Bangko memberikan arahan dan motivasi kepada warga binaan agar terus mengikuti program pembinaan dengan baik, menjaga ketertiban, serta mempersiapkan diri untuk kembali menjadi pribadi yang lebih baik dan produktif setelah menyelesaikan masa pidananya.

Setelah kegiatan peninjauan, acara dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang membahas berbagai capaian kerja sama yang telah terjalin antara aparat penegak hukum dan instansi terkait di Kabupaten Merangin

Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta membangun komitmen bersama dalam mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang efektif, terpadu, dan berkeadilan.

Dalam rapat tersebut, salah satu pembahasan utama adalah kebutuhan pembangunan Ruang Tahanan Khusus Anak dan Ruang Isolasi di Lapas Kelas IIB Bangko. Hingga saat ini, kedua fasilitas tersebut belum tersedia, sementara keberadaannya sangat diperlukan untuk mendukung pemenuhan standar penyelenggaraan pemasyarakatan, perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum, serta peningkatan keamanan dan ketertiban di dalam lapas.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan, seluruh unsur SPPT Kabupaten Merangin menyatakan dukungan terhadap upaya pembangunan fasilitas tersebut melalui penandatanganan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Merangin. Surat tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk dukungan bersama dalam mendorong terwujudnya sarana dan prasarana pemasyarakatan yang lebih memadai di Lapas Bangko.

Kepala Lapas Kelas IIB Bangko, Heri, A.Md.IP., S.H., M.H., menyampaikan Apresiasi atas kehadiran dan dukungan seluruh unsur SPPT Kabupaten Merangin dalam kegiatan tersebut.

“Rapat koordinasi ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum dan pemasyarakatan di Kabupaten Merangin. Kami sangat mengapresiasi kehadiran seluruh unsur SPPT yang telah meluangkan waktu untuk melihat langsung kondisi Lapas Bangko serta bersama-sama membahas berbagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemasyarakatan,” ujar Heri.

Sebagaimana dikatakan Kalapas IIB Bangko Heri, mengatakan  berharap koordinasi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus diperkuat sehingga setiap permasalahan dan kebutuhan yang ada dapat diselesaikan melalui kerja sama yang solid antar instansi.

" Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan sinergis antara Lapas Bangko, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu, humanis, dan berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Merangin " tutup nya 

( Kabiro Jambi Yendri SBN )

Wali Kota Bekasi Buka Suara Soal Gangguan Listrik, Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Senin 20 Juni 2026 ,--

KOTA -- BEKASI ,--

Menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terkait gangguan dan pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kota Bekasi dalam beberapa waktu terakhir, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto memastikan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi tetap berjalan optimal..

Keluhan warga tersebut banyak disampaikan melalui pesan langsung (direct message) di media sosial milik Wali Kota Bekasi. Masyarakat mengadukan sering terjadinya pemadaman listrik yang berdampak pada aktivitas sehari-hari maupun pelayanan di beberapa lokasi.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bekasi bergerak cepat dengan memastikan seluruh instansi pelayanan publik menyiagakan fasilitas generator set (genset) sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan pasokan listrik yang dapat menyebabkan sistem pelayanan mengalami shutdown, khususnya pada jam-jam pelayanan utama.“Warga tidak perlu khawatir, kami telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah dan unit pelayanan publik untuk menyiapkan langkah antisipasi, termasuk penggunaan genset agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Tri Adhianto.

Selain itu, Wali Kota Bekasi juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dan hemat dalam penggunaan energi listrik di tengah kondisi yang terjadi saat ini. Menurutnya, upaya penghematan energi juga telah diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan pola kerja Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Dalam pelaksanaannya, berbagai rapat dan koordinasi dilakukan secara daring sehingga mengurangi mobilitas pegawai.“Kami juga telah menerapkan kebijakan WFH setiap hari Jumat.

 Pertemuan dilakukan secara daring sehingga pegawai tidak perlu banyak melakukan perjalanan dinas maupun mobilitas yang tidak diperlukan. Selain mendukung efisiensi energi, langkah ini juga cukup efektif dalam menekan biaya operasional,” jelasnya.

( JAMALUDIN  SBN. )

Wali Kota Bekasi Apresiasi Keberhasilan Sensus Penduduk, Siap Lanjutkan Sensus Ekonomi

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Senin 20 Juni 2026 ,--

KOTA -- BEKASI ,--

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto memberikan apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan pendataan sensus penduduk yang menempatkan Kota Bekasi sebagai daerah dengan penyelesaian pendataan terbaik di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Menurut Tri Adhianto, capaian tersebut menjadi bukti sinergi yang baik antara pemerintah, petugas lapangan, serta masyarakat dalam mendukung validitas data kependudukan yang menjadi dasar berbagai kebijakan pembangunan.“Alhamdulillah, penyelesaian data sensus penduduk di Kota Bekasi berjalan dengan baik dan menjadi yang pertama terselesaikan di Jawa Barat. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat,” ujar Tri dalam arahannya.Usai menyelesaikan pendataan sensus penduduk, Pemerintah Kota Bekasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kini bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi. Sebanyak 1.100 petugas akan diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Tri Adhianto meminta seluruh tim sensus untuk bekerja secara maksimal dengan menjangkau berbagai sektor usaha, termasuk perusahaan-perusahaan besar dan kawasan industri yang ada di Kota Bekasi.“Saya meminta petugas BPS untuk melakukan survei secara menyeluruh, termasuk masuk ke pabrik-pabrik dan perusahaan besar agar data ekonomi yang diperoleh benar-benar akurat dan menggambarkan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, hasil sensus ekonomi nantinya akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Data tersebut akan digunakan untuk melihat perkembangan sektor ekonomi, pendapatan masyarakat, serta berbagai indikator yang dapat mendukung peningkatan kualitas pembangunan di Kota Bekasi.Untuk memastikan pelaksanaan sensus berjalan lancar, 

Tri juga menginstruksikan para camat dan lurah agar terus berkoordinasi dengan tim survei yang bertugas di wilayah masing-masing. 

Dukungan pemerintah wilayah dinilai penting guna mempermudah komunikasi dan akses petugas saat melakukan pendataan.Selain itu, Wali Kota Bekasi mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memberikan data yang diperlukan kepada petugas sensus. 

Ia menegaskan bahwa pendataan dilakukan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.“Kami mengajak seluruh warga untuk mendukung pelaksanaan sensus ini. 

Tidak perlu takut atau khawatir saat didata, karena petugas akan didampingi oleh unsur RT dan RW sehingga proses pendataan dapat berjalan aman dan terpercaya,” pungkasnya.

Melalui pelaksanaan sensus ekonomi yang akurat dan komprehensif, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi daerah sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

( Ade Sanjaya / Malau SBN )

Panitia HPN Bekasi Raya 2026 Serahkan Piagam Penghargaan dan Laporan Kegiatan

SIMAK BERITA NEWS. COM ,--

Senin 22 Juni 2026 ,--

KOTA - BEKASI ,--

KOTA - BEKASI – Panitia Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya 2026 yang dipimpin Ade Muksin bersama jajaran panitia menyerahkan Piagam Penghargaan Anugerah Pers Bekasi Raya 2026 sekaligus laporan pelaksanaan kegiatan HPN Bekasi Raya 2026 kepada Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M., dan Wakil Wali Kota Bekasi, Dr. Abdul Harris Bobihoe, di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (22/6/2026).

Penyerahan dilakukan langsung usai apel pagi Pemerintah Kota Bekasi dan menjadi bagian dari penutupan rangkaian kegiatan HPN Bekasi Raya 2026 dan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang telah berlangsung pada 11–13 Juni 2026 di Gedung Creative Center (GCC), Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Ketua Panitia HPN Bekasi Raya 2026, Ade Muksin, mengatakan bahwa penyerahan piagam penghargaan dan laporan kegiatan merupakan bentuk penghormatan, apresiasi, sekaligus pertanggungjawaban moral panitia kepada Pemerintah Kota Bekasi yang telah mendukung terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan.“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota Bekasi, Diskominfostandi Kota Bekasi, serta seluruh perangkat daerah yang telah mendukung pelaksanaan HPN Bekasi Raya 2026. 

Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, aman, dan sukses,” ujar Ade Muksin.Menurutnya, penghargaan yang diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi merupakan bentuk apresiasi insan pers Bekasi Raya atas komitmen pemerintah daerah dalam membangun komunikasi publik yang sehat, mendukung keterbukaan informasi, serta menjaga kemitraan yang baik dengan insan pers.

Selain menyerahkan piagam penghargaan, panitia juga menyampaikan laporan kegiatan yang memuat seluruh rangkaian pelaksanaan HPN Bekasi Raya 2026, mulai dari Seminar Jurnalistik dan Keterbukaan Informasi Publik, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, santunan anak yatim, hingga puncak Anugerah Pers Bekasi Raya 2026.Ade menegaskan bahwa hubungan antara pers dan pemerintah daerah harus terus dibangun dalam semangat kemitraan yang sehat dan profesional.“Pers tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, kritis, dan profesional. 

Namun di sisi lain, pers juga memiliki tanggung jawab sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan dan memberikan edukasi kepada masyarakat,” katanya..

Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto Tjahyono, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi selalu terbuka terhadap berbagai masukan, saran, maupun kritik yang disampaikan masyarakat dan insan pers.“Saya sampaikan hari ini bahwa Pemerintah Kota Bekasi selalu menerima apa yang menjadi masukan dan saran dari masyarakat. 

Kami bukan pemerintah yang anti kritik,” tegas Tri Adhianto.Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi selama ini terus berupaya menghadirkan berbagai program dan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat.“Selama ini Pemerintah Kota Bekasi selalu berusaha melakukan berbagai upaya untuk menghadirkan hal-hal yang positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Bekasi juga telah membuka berbagai kanal komunikasi dan pengaduan yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam.“Sebagai contoh, kami membuka kanal komunikasi dan pengaduan 1x24 jam melalui berbagai platform, seperti Instagram, Facebook, dan akun resmi Pemerintah Kota Bekasi,” katanya.

Tri Adhianto juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah, media, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.“Pemerintah Kota Bekasi juga menekankan bahwa kita harus mampu menjalin kolaborasi bersama media dan organisasi kemasyarakatan agar dapat mewujudkan kemajuan pembangunan serta menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi,” pungkasnya.

Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Bekasi, Dr. Abdul Harris Bobihoe, mengapresiasi semangat persatuan yang ditunjukkan para wartawan dari berbagai organisasi profesi, kelompok kerja, komunitas, dan paguyuban wartawan yang terlibat dalam penyelenggaraan HPN Bekasi Raya 2026.“Kami melihat HPN Bekasi Raya bukan hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga wadah mempererat silaturahmi, memperkuat profesionalisme, dan membangun kebersamaan insan pers Bekasi Raya. Semoga sinergi yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar Harris Bobihoe.

HPN Bekasi Raya 2026 mengusung tema “Pers Bersatu, Bekasi Raya Maju”, yang menjadi semangat bersama untuk memperkuat persatuan insan pers, meningkatkan profesionalisme jurnalistik, serta mempererat kolaborasi antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

Melalui penyerahan piagam penghargaan dan laporan kegiatan tersebut, panitia berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun selama penyelenggaraan HPN Bekasi Raya 2026 dapat terus berlanjut sebagai modal penting dalam mewujudkan Bekasi yang semakin maju, harmonis, informatif, dan berdaya saing.“HPN Bekasi Raya 2026 telah selesai dilaksanakan, namun semangat kebersamaan, persatuan, dan profesionalisme insan pers Bekasi Raya harus terus hidup dan menjadi energi positif bagi kemajuan daerah,” tutup Ade Muksin.

( GEOFFREY . M )

Titiek Soeharto Apresiasi Transformasi Nusakambangan Jadi Sentra Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan

Titiek Soeharto Apresiasi Transformasi Nusakambangan Jadi Sentra Ketahanan Pangan dan Pembinaan Warga Binaan

SIMAK BERITA NEWS COM 

Sabtu 21 Juni 2026 

Cilacap, INFO_PAS –

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengapresiasi transformasi

kawasan Pemasyarakatan Nusakambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan

sekaligus pusat pembinaan kemandirian Warga Binaan. Apresiasi tersebut disampaikan saat melakukan

kunjungan kerja ke Nusakambangan, Sabtu (20/6), didampingi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

(Menimipas), Agus Andrianto.

Dalam kunjungan tersebut, Titiek meninjau sejumlah program unggulan, mulai dari Workshop Fly Ash Bottom Ash (FABA), pertanian dan peternakan, produksi pupuk organik, Balai Latihan Kerja

Konveksi, pengolahan sampah, budidaya perikanan, tambak udang vaname, hingga budidaya sidat.

“Atas nama Komisi IV, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mudah-mudahan usaha ini bisa ditiru dan diduplikasi di tempat-tempat lain,” harapnya.

Menurutnya, Nusakambangan yang selama ini dikenal sebagai kawasan Pemasyarakatan berisiko tinggi

telah bertransformasi menjadi kawasan produktif yang mampu menghasilkan berbagai komoditas

pangan dan produk bermanfaat bagi masyarakat.

 “Nusakambangan yang kita dengar selalu seram, bayangannya Alcatraz. Ternyata setelah ke sini, sangat ramah dan bisa menghasilkan begitu banyak produk bermanfaat untuk kita semuanya,” puji Titiek.

Sementara itu, Menimipas menyampaikan berbagai masukan dan arahan dari Komisi IV DPR RI akan

menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat program yang telah berjalan. Ia menjelaskan jajaran.

Pemasyarakatan terus mengoptimalkan pemanfaatan lahan idle di seluruh Lapas dan Rutan sebagai

dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

“Tadi kami juga mohon beberapa evaluasi dan arahan, serta akan kami tindak lanjuti, termasuk upayaupaya perbaikan dari apa yang sudah kita kerjakan. Kami sudah laporkan kepada beliau bahwa seluruh

Lapas dan Rrutan memanfaatkan lahan idle yang ada untuk dioptimalkan dalam membangun program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam,” terang Agus.

Saat ini, Nusakambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektare lahan produktif dan melibatkan

ratusan Warga Binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah, hingga budidaya udang dan sidat. Transformasi tersebut menjadi wujud komitmen Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menyiapkan Warga

Binaan agar siap kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.

( Kabiro Jambi Yendri SBN )

Sumber :  Kelompok Kerja Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan