Dinkes Kabupaten Bekasi Siagakan Layanan Kesehatan 24 Jam untuk Warga Terdampak Banjir

Berita nasional Feb 1, 2026  -   Diposting Oleh : teroboshukum.co.id -  

  

---

Petugas kesehatan dari Puskesmas Muaragembong terjun langsung memberikan pelayanan kepada warga terdampak banjir.

---

SIMAKBERITANEWS.COM- CIKARANG PUSAT – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi hingga memasuki minggu kedua mendapat perhatian serius dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Supriadinata, menyampaikan pihaknya telah menurunkan tim medis serta menyiagakan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

“Banjir tahun ini memang cukup luar biasa. Kami dari Dinas Kesehatan fokus memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan membentuk pos-pos kesehatan di wilayah terdampak banjir, terutama di wilayah utara Kabupaten Bekasi,” ujar Supriadinata.

Wilayah yang menjadi prioritas penanganan meliputi sejumlah kecamatan seperti Babelan, Tarumajaya, hingga Muaragembong. Selain mendirikan posko kesehatan, Dinas Kesehatan juga telah menerbitkan Surat Keputusan Tim Monitoring untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi-lokasi banjir.

Ia menambahkan, seluruh Puskesmas di Kabupaten Bekasi tetap beroperasi dan memberikan pelayanan kesehatan selama 24 jam. Tim medis juga melakukan sistem jemput bola dengan turun langsung ke titik-titik banjir dan lokasi pengungsian.

“Seluruh Puskesmas tetap buka, dan petugas melakukan monitoring langsung ke lapangan secara bergantian. Kami membagi tim menjadi lima kelompok, masing-masing terdiri dari tenaga medis dari empat hingga lima Puskesmas,” jelasnya.

Dalam rangka memperkuat layanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi juga menggelar bakti sosial kesehatan yang melibatkan sekitar 33 organisasi profesi kesehatan, di antaranya IDI dan organisasi profesi. 

Terkait kondisi kesehatan warga terdampak, Supriadinata menyebutkan bahwa hingga saat ini penyakit yang paling banyak ditemukan adalah penyakit kulit serta gangguan saluran pernapasan. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap dampak kesehatan pascabanjir.

“Kami mengingatkan masyarakat agar memastikan air yang digunakan untuk minum benar-benar bersih, serta mewaspadai penyakit yang bersumber dari air tercemar seperti leptospirosis dan penyakit kulit,” ujarnya.

Selain pelayanan pengobatan, Dinas Kesehatan juga mengintensifkan kegiatan promosi dan penyuluhan kesehatan melalui Puskesmas, baik di pengungsian maupun di lingkungan warga terdampak.

Tak lupa, Supriadinata juga memberikan pesan kepada seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di lapangan agar tetap menjaga kondisi tubuh. “Kami mengimbau tim medis untuk tetap menjaga kesehatan, mengonsumsi makanan bergizi, beristirahat cukup, serta selalu membersihkan diri setelah bertugas di lokasi banjir,” pungkasnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan berharap kondisi banjir dapat segera surut sehingga aktivitas warga kembali normal.

Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak 210 lokasi kejadian bencana hidrometeorologi yang tersebar di 48 desa pada 15 kecamatan, berdasarkan data pembaruan per 31 Januari 2026 pukul 13.00 WIB.

Dari total kejadian tersebut, bencana didominasi oleh banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor yang terjadi akibat intensitas curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem dalam beberapa hari terakhir.

BPBD Kabupaten Bekasi melaporkan jumlah warga terdampak mencapai 48.449 jiwa, dengan 1.270 jiwa di antaranya terpaksa mengungsi. Untuk penanganan darurat, telah disiapkan 16 titik lokasi pengungsian yang tersebar di 7 kecamatan, dengan jumlah pengungsi terbanyak berada di wilayah Kecamatan Babelan, Sukawangi, dan Pebayuran.

Selain berdampak pada permukiman warga, bencana hidrometeorologi ini juga mengakibatkan lahan pertanian terdampak seluas 6.487 hektare, yang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian masyarakat setempat.

BPBD Kabupaten Bekasi bersama unsur terkait telah melakukan sejumlah langkah penanganan, di antaranya, Pengerahan personel BPBD untuk asesmen dan evakuasi, Penyaluran bantuan logistik dan kebutuhan dasar kepada warga terdampak,Pendirian dan pengelolaan titik-titik pengungsian, Koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, perangkat daerah, relawan, serta aparat desa, Pemantauan berkelanjutan di wilayah rawan bencana.

“BPBD Kabupaten Bekasi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, khususnya di wilayah rawan banjir dan longsor, serta segera melaporkan kondisi darurat melalui kanal resmi BPBD Kabupaten Bekasi,”ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi. (√) 

Pastikan Keamanan Penumpang, Ramp Check Digelar Diterminal Pulau Tujuh

Pastikan Keamanan Penumpang, Ramp Check Digelar Diterminal Pulau Tujuh

SIMAK BERITA NEWS COM 

Kamis 05 Februari 2026

Merangin  - Jambi.

Bangko

Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polisi Resor (Polres) Merangin  melakukan Ramp Check diterminal pulau tujuh. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan armada Bus dalam keadaan aman dan laik jalan guna keselamatan penumpang menjelang lonjakan mobilitas masyarakat pada arus mudik Lebaran Idul Fitri 2026.

Kegiatan tersebut akan rutin dilakukan setiap hari guna memastikan semua armada Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), yang masuk diterminal pulau tujuh dalam keadaan siap dan laik beroperasi. Sejumlah armada bus dicek satu per satu. Mulai dari lampu, spion, klakson, ban, wiper, tekanan rem dan tekanan angin. Selain itu, alat pemecah kaca dan APAR di dalam armada bus juga dicek.

Kasat Lantas Polres Merangin AKP Iwan Wahyudi.S.H., M.H, kepada awak media menjelaskan, bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka operasi keselamatan sekaligus persiapan menghadapi arus mudik lebaran 2026.

"Kami laksanakan ramp check dalam rangka operasi keselamatan Siginjai 2026, sekaligus persiapan menghadapi operasi Ketupat. Kegiatan ini meliputi pengecekan armada bus dan kondisi pengemudi untuk memastikan agar dapat berkendara dengan kondisi yang sehat dan prima," terang Iwan kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

Sementara itu Kapolres Merangin melalui Kasubsi Penmas AIPTU Ruly.S.Sy.,M.H berharap, melalui Operasi Keselamatan Siginjai 2026 ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas semakin tumbuh lebih baik lagi. 

”Kami berharap dengan kegiatan sosialisasi dan himbauan ini, dapat meningkatkan kesadaran seluruh pengguna jalan untuk lebih baik lagi dalam tertib berlalu lintas. Dengan kendaraan yang layak, pengemudi yang siap, dan penumpang yang waspada, perjalanan mudik Lebaran diharapkan dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman,” ujar Ruly .

Reporter Yendri SBN 

Tri Adhianto Siapkan Langkah Terpadu Atasi Kepadatan Lalu Lintas di Kawasan Stasiun Bekasi

*SIMAK BERITA NEWS   COM --*

Rabu, 04 Februari 2026.

KOTA  --  BEKASI ,--

*Tri Adhianto Siapkan Langkah Terpadu Atasi Kepadatan Lalu Lintas di Kawasan Stasiun Bekasi*

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa tingginya aktivitas penumpang menjadikan kawasan Stasiun Bekasi sebagai salah satu titik dengan beban lalu lintas tertinggi di Kota Bekasi. Pada pagi hari, kawasan stasiun dipadati pengguna kereta komuter, sementara pada siang hingga sore hari didominasi penumpang perjalanan luar kota.

“Stasiun Bekasi memiliki aktivitas yang sangat tinggi setiap hari. Pada waktu-waktu tertentu, volume penumpang dan kendaraan bertemu secara bersamaan sehingga berdampak pada kepadatan lalu lintas di sekitarnya,” ujar Tri Adhianto

.

Ia menegaskan bahwa penanganan kepadatan lalu lintas tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan perencanaan terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan sejumlah program infrastruktur dan penataan kawasan sebagai solusi jangka menengah hingga panjang.

X.

Salah satu langkah yang disiapkan yakni peningkatan kapasitas parkir melalui pembangunan parkir bertingkat atau triple deck. Penataan ini akan dibarengi dengan pengaturan sistem keluar masuk kendaraan agar lebih tertib dan tidak menimbulkan kepadatan baru.

Selain itu, pada tahun 2026 Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan studi kelayakan terkait pembangunan flyover atau underpass di Jalan Perjuangan yang selama ini belum mengalami peningkatan kapasitas meskipun menampung beban lalu lintas yang besar. Proses pembebasan lahan ditargetkan dapat dimulai pada tahun 2027.

Wali Kota Bekasi juga berharap adanya dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam rencana pembangunan dua flyover pada tahun 2028. Salah satu lokasi yang telah siap yakni kawasan Bulak Kapal, dengan pembebasan lahan yang telah rampung dengan nilai sekitar Rp110 miliar.

Sebagai upaya memperluas alternatif jalur lalu lintas, Pemerintah Kota Bekasi juga menargetkan pembangunan jalan frontage di sisi rel kereta api yang menghubungkan Jalan Perjuangan hingga Jalan Pahlawan dengan memanfaatkan lahan milik PT KAI yang telah dibebaskan. Jalan ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan di ruas-ruas utama sekitar stasiun.

Optimalisasi infrastruktur pendukung juga terus dilakukan di Jalan Pusdiklat, meliputi perbaikan jalan, pembangunan jembatan, penataan taman, serta peningkatan fasilitas pedestrian untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, khususnya pengguna jasa kereta api.

( GEOFFREY .M )

JPO di Jalan Juanda sebagai Upaya Urai Kemacetan Kawasan Stasiun Bekasi, Wali Kota : Tiga Bulan Akan Rampung

SIMAK BERITA NEWS  . COM ,--

Rabu, 04 Februari 2026.--

KOTA. --  BEKASI ,--.

“JPO di Jalan Juanda sebagai Upaya Urai Kemacetan Kawasan Stasiun Bekasi, Wali Kota : Tiga Bulan Akan Rampung.”

Penataan infrastruktur di kawasan Stasiun Bekasi sebagai bagian dari upaya mengurai kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi. Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Jalan Juanda.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa pembangunan JPO tersebut dilengkapi dengan fasilitas lift dan tangga untuk memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan keselamatan masyarakat saat menyeberang jalan. Keberadaan JPO diharapkan dapat mengurangi aktivitas penyeberangan langsung di badan jalan yang selama ini menjadi salah satu penyebab tersendatnya arus lalu lintas.

X

“Dengan adanya JPO, masyarakat dapat menyeberang dengan lebih aman dan tertib, sehingga tidak lagi mengganggu arus kendaraan di Jalan Juanda. Pembangunannya kami targetkan selesai dalam waktu tiga bulan dan aksesnya bisa langsung masuk ke area Stasiun.”ujar Tri Adhianto.

Selain pembangunan JPO, Pemerintah Kota Bekasi juga menegaskan bahwa saat ini fokus utama penataan kawasan Stasiun Bekasi adalah pada pembenahan infrastruktur. Aktivitas pedagang kaki lima di sekitar stasiun telah ditertibkan, sementara pelaku usaha yang memiliki tempat resmi tetap dapat beroperasi dengan penataan yang lebih tertib dan teratur.

“Saat ini kami konsentrasi pada penataan kawasan. Pedagang kaki lima sudah tidak lagi beraktivitas di area tersebut, dan usaha yang memiliki tempat resmi tetap berjalan dengan pengaturan yang lebih rapi,” jelasnya.

Wali Kota Bekasi turut menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan dan perbaikan jalan terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota. Untuk ruas jalan nasional dan provinsi yang mengalami kerusakan, Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, untuk jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bekasi, salah satunya Jalan Cipendawa, telah disiapkan anggaran sekitar Rp2 hingga Rp3 miliar untuk pekerjaan overlay lanjutan guna meningkatkan kualitas dan kenyamanan pengguna jalan.

“Kami terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan agar setiap kewenangan dapat berjalan optimal dan masyarakat segera merasakan hasil pembangunan yang dilakukan, dalam 3 bulan akan rampung” pungkas Tri Adhianto.

( GEOFFREY   M )

Jajaki Kerjasama Di Berbagai Bidang, Pemerintah Kota Susaki Jepang Kunjungi Kota Bekasi

*SIMAK BERITA NEWS . CON ,--

Selasa, 3 Februari 2026 ,--

KOTA. --  BEKASI,--

*Jajaki Kerjasama Di Berbagai Bidang, Pemerintah Kota Susaki Jepang Kunjungi Kota Bekasi*

Kota Bekasi — Pemerintah Kota Bekasi menerima kunjungan resmi Pemerintah Kota Susaki, Jepang, dalam rangka memperkuat hubungan persahabatan serta menjajaki potensi kerja sama antar daerah. Kunjungan tersebut berlangsung di Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi, pada Selasa (3/2/26), dan disambut langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Rombongan Pemerintah Kota Susaki dipimpin oleh Wali Kota Susaki, Mr. Kosaku Kusunose, beserta jajaran. Kehadiran delegasi dari Kota Susaki ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan bilateral di tingkat pemerintah daerah, sekaligus membuka peluang kolaborasi di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kedua kota.

Prosesi penyambutan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyambut langsung kedatangan Wali Kota Susaki di Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi sebagai simbol persahabatan dan keterbukaan kerja sama. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai potensi kerja sama, antara lain di bidang pendidikan, kebudayaan, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan sumber daya manusia.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Pemerintah Kota Susaki ke Kota Bekasi. Menurutnya, pertemuan ini menjadi langkah awal yang baik untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.

“Kami menyambut baik kunjungan Pemerintah Kota Susaki ke Kota Bekasi. Ini adalah bentuk persahabatan antar daerah lintas negara yang dapat membuka peluang kerja sama nyata bagi kemajuan kedua kota,” ujar Tri.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi terbuka untuk berbagi pengalaman dan belajar dari Kota Susaki, khususnya dalam tata kelola kota dan pengembangan masyarakat.

“Kami berharap dari pertemuan ini akan lahir kerja sama yang berkelanjutan, baik di bidang pendidikan, budaya, maupun pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat,” tambahnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari hubungan yang lebih erat antara Kota Bekasi dan Kota Susaki. Pemerintah Kota Bekasi optimistis, melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik, kerja sama antar kedua kota dapat memberikan manfaat positif serta memperkuat persahabatan antar masyarakat Indonesia dan Jepang.

( GEOFFREY . M )

Dua Hari Operasi Keselamatan Siginjai 2026 Berjalan, Polres Merangin Kedepankan Teguran Humanis

Dua Hari Operasi Keselamatan Siginjai 2026 Berjalan, Polres Merangin Kedepankan Teguran Humanis

SIMAK BERITA NEWS COM 

Rabu 04 Februari 2026

Merangin  - Jambi.

Bangko

Polres Merangin melalui Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) yang dikedepankan dalam Operasi Keselamatan Siginjai 2026 mulai melakukan kegiatan operasi. Di hari pertama pelaksanaan, pihak kepolisian lebih menekankan pada pendekatan edukatif dan teguran lisan dibandingkan penindakan tilang denda.

Kapolres Merangin melalui Kasubsi Penmas AIPTU Ruly.S.Sy.,M.H, menyampaikan bahwa operasi ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Merangin.

"Dua hari pelaksanaan operasi ini, kami memberikan 33 teguran tertulis. Sesuai instruksi, pada tahap awal Operasi Keselamatan Siginjai ini, kami mengedepankan tindakan simpatik berupa teguran dan himbauan. Belum ada pemberlakuan tilang tertulis maupun denda bagi para pelanggar," ujar Ruly.

Operasi Keselamatan Siginjai 2026 direncanakan berlangsung selama 14 hari ke depan. Fokus utama petugas adalah 9 prioritas pelanggaran, mulai dari tidak menggunakan helm, penggunaan ponsel saat berkendara, Penggunaan Knalpot Bising / Brong, Pengendara Ranmor yang melawan arus, Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) tidak sesuai ketentuan, pengendara ranmor yang masih di bawah umur atau tidak memiliki SIM, pengendara yang dalam pengaruh alkohol, hingga kendaraan yang melebihi kapasitas (Over Dimension/Over Load).

Sementara itu Kasat Lantas Polres Merangin mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa melengkapi surat-surat kendaraan dan mematuhi rambu lalu lintas, bukan hanya karena adanya operasi kepolisian, melainkan demi keselamatan pribadi.

"Kami mengajak masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Patuhi aturan lalu lintas, gunakan helm SNI, dan pastikan kendaraan dalam kondisi standar. Ingat, awal dari kecelakaan adalah pelanggaran," tutup AKP Iwan.

Reporter Yendri SBN 

Sekda Endin Samsudin: 7.000 Perusahaan di Bekasi Jadi Peluang Besar Bagi Koperas

Sekda Endin Samsudin: 7.000 Perusahaan di Bekasi Jadi Peluang Besar Bagi Kope

SIMAK BERITA NEWS  . CIOM ,--

KOPERASI : Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin menghadiri sekaligus membuka kegiatan Musyawarah Daerah (MUSDA) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA), pada Rabu (07/01/26)

---

CIKARANG UTARA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bekasi yang digelar di Hotel Antero Jababeka, Rabu (7/1/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi sekaligus penguatan peran koperasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sekda Endin Samsudin mengungkapkan bahwa jumlah koperasi di Kabupaten Bekasi saat ini mencapai seribu lebih, namun yang aktif baru sekitar 800 koperasi, sementara sekitar 300 koperasi lainnya masih tidak aktif. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah agar koperasi dapat berperan optimal sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

"Saya minta tadi kepada pengurus terpilih nanti, yang 300 koperasi itu bisa diaktifkan kembali. Ini penting karena potensi kita sangat besar,” ujarnya.

Ia menekankan, Kabupaten Bekasi memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa dengan keberadaan sekitar 7.000 perusahaan. Menurutnya, apabila satu perusahaan saja dapat bersinergi dengan satu koperasi, maka dampaknya akan sangat signifikan bagi penguatan ekonomi masyarakat.

“Bayangkan kalau satu perusahaan saja bermitra dengan satu koperasi, itu sudah luar biasa. Ini saya harapkan menjadi program kerja ke depan bagi pengurus Dekopinda yang baru,” tegasnya.

Sekda juga menyampaikan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung kelembagaan koperasi, termasuk kemungkinan penyediaan kantor sekretariat Dekopinda meAlalui mekanisme pinjam pakai atau pemanfaatan aset daerah yang memungkinkan.

“Nanti kita bicarakan, mungkin kita carikan kantor yang bisa dimanfaatkan. Melalui dinas terkait, saya minta untuk difasilitasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Endin Samsudin menilai kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Dekopinda sangat strategis, terlebih dengan hadirnya Koperasi Merah Putih yang berada di bawah naungan Dekopinda.

Menurutnya, hal ini justru akan menambah potensi pengembangan koperasi di Kabupaten Bekasi.
“Saya kira kolaborasi ini sangat bagus. Koperasi Merah Putih juga di bawah Dekopinda, dan ini tentu menambah potensi koperasi kita,” katanya.

Ia juga mengatakan, adanya program strategis nasional, seperti MBG, yang dinilainya sebagai peluang besar untuk meningkatkan skala usaha dan daya saing koperasi di daerah.

“Dengan adanya program strategis nasional seperti MBG, itu salah satu peluang untuk meningkatkan usaha koperasi. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik,” katanya.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bekasi, Toto Iskandar, menegaskan bahwa Musda kali ini mengangkat isu-isu strategis nasional, salah satunya terkait pencanangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) oleh Presiden Republik Indonesia.

“Musda hari ini membawa isu strategis, salah satunya adalah program nasional Koperasi Desa Merah Putih. Kami di Dekopinda akan bahu-membahu bersama Dinas Koperasi untuk memberikan pengarahan kepada para pengurus KDMP agar segera berkoordinasi dengan Dekopinda dan pemerintah daerah,” ujar Toto.

Ia menyampaikan, langkah awal yang menjadi fokus Dekopinda ke depan adalah mendorong percepatan pembangunan gerai dan kantor Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi agar koperasi desa dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menjawab tantangan terbesar koperasi, Toto mengakui bahwa persoalan digitalisasi dan regenerasi masih menjadi pekerjaan rumah utama. Menurutnya, selama ini koperasi masih kerap dipersepsikan sebagai lembaga ekonomi yang dikelola oleh kalangan usia lanjut.

“Tantangan terbesar saat ini adalah digitalisasi. Koperasi sering dianggap hanya untuk orang-orang yang sudah sepuh. Padahal ke depan, koperasi harus diisi oleh kaum muda atau generasi Z agar koperasi layak diperhitungkan dan mampu bersaing dengan perusahaan swasta maupun BUMN,” tegasnya.

Untuk itu, Dekopinda Kabupaten Bekasi akan berkoordinasi intensif dengan Dinas Koperasi dan UKM guna mendorong keterlibatan generasi muda sebagai anggota sekaligus penggerak koperasi.( FjR )