BEKASI – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur,

SIMAK BERITA NEWS ,COM ,--

Kamus 17 September 2926 ,--

KOTA. -  BEKASI ,--

Kota - Bekasi, Kamis (17/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program kesejahteraan sosial sekaligus menghimpun masukan terkait pelayanan sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.Kunjungan kerja dipimpin 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI selaku Ketua Tim Kunker, H. Ansory Siregar. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Kota Bekasi Lintong Dianto Putra, A.P., S.H., M.Si., Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi Robert TP Siagian, S.STP., M.Si., bersama jajaran terkait.

.

Dalam sambutannya, Ansory Siregar menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi VIII DPR RI untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

.

Kesejahteraan Sosial, khususnya dalam aspek pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.

Selain itu, kunjungan tersebut juga bertujuan mengetahui sejauh mana pemenuhan hak-hak penerima manfaat serta pola pelayanan sosial yang dilaksanakan di Sentra Terpadu Pangudi Luhur.

.

Dalam kesempatan tersebut, Ansory turut menyampaikan perkembangan anggaran Kementerian Sosial RI. Berdasarkan hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP K/L) Tahun Anggaran 2027 hingga 31 Agustus 2026, pagu anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2027 mencapai Rp84.707.704.302.000.

Salah satu agenda utama kunjungan adalah memperoleh masukan berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial tahun 2026.

Komisi VIII DPR RI juga menyoroti pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial dan subsidi sesuai dengan sasaran.Hal tersebut sejalan dengan upaya Dinas Sosial Kota Bekasi dalam memperkuat implementasi DTSEN melalui verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara berkelanjutan guna meningkatkan ketepatan sasaran program kesejahteraan sosial. 

Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kunjungan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada kesempatan tersebut, Ansory Siregar juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengelola Sentra Terpadu Pangudi Luhur atas pelaksanaan tugas pelayanan sosial dan kemanusiaan.Ia menekankan pentingnya pemberian kesempatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagai bagian dari upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia serta membentuk generasi yang percaya diri, bertanggung jawab, mandiri, dan disiplin.

Kunjungan kerja diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPR RI, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kota Bekasi dalam memastikan program perlindungan, rehabilitasi, jaminan, dan pemberdayaan sosial dapat berjalan secara efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. .

.

( GEOFFREY . M )

Editor.

Wali Kota Bekasi Pastikan Venue Porprov Jabar 2026 Siap Sambut Atlet dan Penonton

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Kamis 17 September 2026 ,--

KOTA  -  BEKASI  ,

KOTA - BEKASI – Pemkot Bekasi terus mematangkan persiapan sebagai salah satu daerah yang akan menjadi lokasi pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026. 

Menjelang pelaksanaan pada November mendatang, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto meninjau sejumlah venue untuk memastikan kesiapan fasilitas pertandingan, Kamis (17/9/2026).

Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan venue yang nantinya digunakan para atlet, tim official, maupun masyarakat yang menyaksikan pertandingan. 

Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian di antaranya GOR Bang Yos, GOR Basket, serta beberapa fasilitas olahraga lainnya yang berada di wilayah Kota Bekasi.

Dari hasil peninjauan, masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu disempurnakan. Salah satunya GOR Basket yang membutuhkan penambahan pendingin ruangan atau AC. 

Pengaturan alur keluar dan masuk juga menjadi perhatian agar pergerakan atlet, tim official, dan penonton dapat berlangsung dengan tertib.

Pengaturan tersebut dinilai penting untuk menciptakan kenyamanan sekaligus menjaga keamanan selama pertandingan berlangsung. 

Wali Kota Bekasi juga menyiapkan Lapangan Serbaguna Margahayu yang akan dilakukan renovasi sebagai bagian dari persiapan fasilitas olahraga.

Tri mengatakan, persiapan venue harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada kondisi lapangan pertandingan.“Kita ingin seluruh venue yang digunakan untuk Porprov benar-benar siap. 

Bukan hanya lapangannya, tetapi juga fasilitas pendukung dan pengaturan arus keluar masuk atlet, official, maupun penonton harus dipersiapkan dengan baik,” ujar Tri.

Menurutnya, berbagai kekurangan yang ditemukan dalam peninjauan akan segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan pertandingan dapat berjalan dengan nyaman dan aman bagi seluruh pihak.“Masih ada beberapa bagian yang perlu kita sempurnakan, seperti penambahan AC di GOR Basket dan penataan flow pergerakan di dalam venue. Ini harus kita selesaikan sebelum pelaksanaan agar ketika Porprov berlangsung semuanya sudah lebih siap,” katanya.Selain penyempurnaan GOR Basket, renovasi 

Lapangan Serbaguna Margahayu juga menjadi bagian dari persiapan. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk memastikan pekerjaan dapat berjalan sesuai kebutuhan.

Dengan pelaksanaan Porprov Jabar 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November, 

Wali Kota Bekasi menargetkan seluruh venue dapat dipersiapkan secara optimal. Selain mendukung kelancaran pertandingan, kesiapan fasilitas diharapkan memberikan pengalaman yang nyaman dan aman bagi atlet, official, penonton, serta masyarakat yang terlibat dalam ajang olahraga tingkat Jawa Barat tersebut.

( GEOFFREY . M )

Editor.

Untuk Memperkuat Pembangunan dan Pelayanan Publik, Wali Kota Bekasi Ajukan Perubahan APBD 2026

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Kamis 17 September 2026 ,--

KOTA. -  BEKASI ,--

.

KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Par   ipurna DPRD Kota Bekasi, Kamis (17/9/2026).

Di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Bekasi tersebut turut membahas Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD 2026 beserta Nota Keuangan.Dalam sambutannya, 

Tri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bekasi atas kerja sama dan sinergi yang telah dibangun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Menurutnya, perubahan APBD merupakan bagian dari proses penyesuaian kebijakan anggaran terhadap perkembangan kondisi daerah serta dinamika kebijakan pemerintah pusat dan daerah.“Perubahan APBD bukan sekadar perubahan angka dalam struktur pendapatan dan belanja daerah. 

Yang paling penting adalah bagaimana kemampuan fiskal daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang menjadi prioritas,” ujar Tri.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,045 triliun atau meningkat 5,35 persen dibandingkan target APBD 2026 sebesar Rp6,687 triliun. 

Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp7,516 triliun, meningkat 8,33 persen dari rencana sebelumnya sebesar Rp6,938 triliun.

Tri berharap pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.“Kita berharap seluruh proses pembahasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan semangat sinergi, sehingga perubahan APBD ini benar-benar memberikan manfaat dan mendukung kebutuhan prioritas masyarakat Kota Bekasi,” katanya.

Selanjutnya, hasil pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi akan menjadi dasar untuk memperoleh persetujuan bersama sebelum disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

( GEOFFREY . M )

Editor.

Lantik Pengurus PWI Kepri, Cak Munir Ingatkan Spirit 'DNA Pejuang' Wartawan BATAM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

SIMAK BERITA NEWS .COM , --

Kamis  17 September 2026 ,--

BATAM. - KEPULAUAN RIAU ,--

Kepulauan Riau (Kepri) resmi dilantik ulang untuk sisa masa bakti 2023–2028 oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, di Ballroom 

Harmoni One, Batam Center, Kamis (17/9/2026). 

Mengusung spirit "DNA Pejuang", kepengurusan baru PWI Kepri siap memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) demi menjaga kondusivitas dan mendorong pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

Prosesi pelantikan melantik jajaran pengurus inti PWI Kepri, diantaranya Saibansah Dardani (Ketua), Alfian Lumban Gaol (Sekretaris), dan Nizamul Akhyar (Bendahara) dan pengurus harian lainnya. 

Selain itu, turut dilantik Marganas Nainggolan sebagai Ketua Dewan Penasihat serta Parna E. Simarmata sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Kepri, Sekretaris DK dan anggota, Ketua Dewan Pakar Ramon Damora dan anggota.Pelantikan ini dihadiri jajaran pengurus PWI Pusat, di antaranya Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari, Sekjen Marthen Slamet Susanto, Ketua Bidang OKK Zulkifli Ganni Ottoh, dan Direktur UKW Aat Surya Safaat. 

Hadir pula Ketua LAM Batam Kepri Yang Mulia Dato Wira Setia Utama Raja M. Amin, Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo beserta Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Pricilia Ohei, serta jajaran Forkopimda Kepri lainnya.

Merawat DNA Pejuang dan Menjawab Tantangan Era AIDalam amanatnya, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan bahwa pelantikan ulang ini merupakan langkah penting menyatukan kembali potensi wartawan setelah selesainya dinamika dualisme kepengurusan di tingkat nasional lewat Kongres Persatuan pada Agustus 2025."

.PWI lahir dari tangan para wartawan pejuang yang turut mempertahankan kemerdekaan RI. Keberadaan PWI ini memiliki DNA Pejuang di setiap zaman—mulai dari era pra-kemerdekaan, kemerdekaan, reformasi, hingga era disrupsi informasi saat ini," tegas Akhmad Munir.

Munir mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai perjuangan dan profesionalisme di tengah gempuran teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI)."Di era AI, wartawan harus punya verifikasi hati dan perasaan, hal yang tidak dimiliki oleh AI, meskipun teknologi bisa menduplikasi banyak hal. Wartawan jangan termanfaatkan oleh teknologi, tetapi harus menjadi pengguna teknologi informasi yang bijak dan bermanfaat," tambahnya.

Komitmen Sinergi untuk Kondusivitas KepriSpirit persatuan dan profesionalisme PWI Kepri mendapat sambutan hangat dari jajaran 

Forkopimda Kepulauan Riau yang siap berkolaborasi erat.Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, menyatakan harapannya agar PWI Kepri dapat terus terdepan menyajikan informasi yang kondusif untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di tanah Bunda Tanah Melayu."

"Saya pribadi memperoleh banyak pelajaran berharga dari teman-teman wartawan. 

Kami siap bersinergi dengan PWI demi kepentingan bangsa dan daerah khusus Provinsi Kepri," ujar Iman.Dukungan senada diutarakan oleh Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Anom Wibowo. 

Ia mengapresiasi peran wartawan yang senantiasa menyajikan berita-berita edukatif dan kondusif bagi masyarakat."Peran media sangat besar dan kami banyak belajar dari pers. 

Selamat kepada pengurus yang baru dilantik. "Semoga PWI Kepri menjadi organisasi yang mampu menjawab tantangan masa depan, sekaligus menjadi perekat antara pemerintah, kepolisian, dan seluruh stakeholder agar Kepulauan Riau tetap aman dan kondusif," tutur Anom.Menindaklanjuti pelantikan ini, PWI Kepri bergerak cepat menggembleng profesionalisme para anggotanya melalui serangkaian kegiatan strategis di Batam:

Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK): Digelar pada hari yang sama, Kamis (17/9/2026), di Harmoni One, Batam Center, untuk membekali anggota dengan pemahaman organisasi dan kode etik, hukum dan advokasi wartawan.Uji Kompetensi Wartawan (UKW): Dilaksanakan pada 18–19 September 2026 di Balairungsari 

BP Batam untuk memastikan jurnalis di Kepri memiliki standar kompetensi dan integritas yang diakui secara nasional.Dengan pelantikan ini, PWI Kepri menegaskan komitmennya untuk kembali fokus pada marwah jurnalistik yang independen, berintegritas, dan siap menjadi mitra strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

(' GEOFFREY . M )

Editor .

Tingkatkan Literasi, WBP Lapas Bangko Ikuti Pendidikan Keaksaraan dan Paket A, B, dan C

Tingkatkan Literasi, WBP Lapas Bangko Ikuti Pendidikan Keaksaraan dan Paket A, B, dan C

SIMAK BERITA NEWS COM 

Merangin Jambi 

Kamis 17 September 2026

Bangko

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bangko terus berkomitmen memberikan pembinaan yang mendukung peningkatan kualitas diri dan pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).Kamis 17/09/2026

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan keaksaraan serta program Paket A, Paket B, dan Paket C bagi WBP Lapas Bangko yang bekerja sama dengan PKBM Tunas Mulia ADS.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan kesempatan kepada WBP untuk memperoleh akses pendidikan, meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung, sekaligus melanjutkan jenjang pendidikan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat pendidikan masing-masing.

Melalui program tersebut, WBP tidak hanya menjalani proses pembinaan selama berada di Lapas, tetapi juga dibekali pengetahuan dan keterampilan yang dapat menjadi modal untuk kembali ke tengah masyarakat.

Kalapas Bangko Syaikoni.AMd.IP SH MH menyampaikan bahwa pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembinaan WBP.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap Warga Binaan mendapatkan kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Pendidikan menjadi bekal penting agar mereka memiliki kepercayaan diri dan kesiapan untuk kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat,” Ungkap nya

Lapas Bangko mengapresiasi dukungan dan sinergi PKBM Tunas Mulia ADS dalam penyelenggaraan pendidikan bagi WBP. Kolaborasi ini tentu agar bisa  diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan pembinaan kepribadian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia WBP.

"Saya Apresiasi Dan Terima Kasih atas  dukungan Penuh dari PKBM tunas Mulia," ujar nya Syaikoni.AMd.IP.SH MH

( Kabiro Jambi Yan SBN )

Razia Gabungan dan Tes Urine Serentak, Lapas Sarolangun Pastikan Hunian Bersih dari Narkoba

Razia Gabungan dan Tes Urine Serentak, Lapas Sarolangun Pastikan Hunian Bersih dari Narkoba

SIMAK BERITA NEWS COM ,--

Kamis 17 September 2026 ,--

Sarolangun Jambi ,--

Sarolangun
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sarolangun melaksanakan razia gabungan blok hunian dan tes urine secara serentak sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-61.OT.02.02 Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan razia serentak di seluruh Indonesia atas perintah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Razia melibatkan personel Polres Sarolangun, Koramil Sarolangun, serta jajaran petugas Lapas Sarolangun. Seluruh blok hunian diperiksa secara menyeluruh guna memastikan tidak adanya barang terlarang maupun benda yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan telepon genggam maupun narkotika. Adapun barang yang diamankan berupa gunting kuku, kaca cermin, korek api gas, dan pisau cukur jenggot, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Usai razia, kegiatan dilanjutkan dengan tes urine terhadap 20 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dipilih secara acak oleh aparat penegak hukum, serta 10 orang petugas Lapas Sarolangun. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta dinyatakan negatif narkoba.

Kepala Lapas Kelas IIB Sarolangun, Ibnu Faizal, Amd.IP., S.Sos., menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat yang terlibat.

 “Kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Sarolangun dan Koramil Sarolangun atas dukungan dalam pelaksanaan razia gabungan ini. Ini merupakan bentuk soliditas aparat penegak hukum di Kabupaten Sarolangun dalam menjaga Lapas tetap aman, bersih dari narkoba, dan kondusif. Kegiatan berjalan aman dan terkendali, serta tidak ditemukan barang-barang yang bersifat berbahaya maupun melanggar ketentuan. Hal ini juga tidak lepas dari komitmen kami yang secara rutin melaksanakan razia sebanyak dua kali setiap minggu,” ujar Kalapas.

Pelaksanaan razia dan tes urine berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar sebagai wujud komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran narkoba serta meningkatkan keamanan di dalam Lapas Sarolangun.

( Kabiro Jambi Yan SBN ).

Sepanjang Tahun 2026 Wali Kota Bekasi Berhentikan 24 ASN Akibat Indisipline

SIMAK BERITA NEWS . COM.--.

..

Rabu 15 September 2026 --

KOTA. -  BEKASI, --

KOTA -  BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan dan perilaku aparatur sipil negara (ASN). .

Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 48 ASN yang masuk dalam proses penanganan pelanggaran disiplin.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 ASN telah mendapatkan hukuman berupa pemberhentian, sementara 24 ASN lainnya masih menjalani proses penjatuhan hukuman sesuai mekanisme yang berlaku.

.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, pelanggaran yang dilakukan para ASN memiliki tingkat dan bentuk yang berbeda. 

Karena itu, pemberian hukuman disesuaikan dengan jenis serta tingkat pelanggaran, mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang hingga berat.“Sampai saat ini ada 24 ASN yang sudah diberhentikan. Sementara 24 lainnya masih dalam proses penjatuhan hukuman dan menunggu tahapan yang dilakukan oleh BKN,” ujar Tri.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan pungutan liar yang melibatkan lima ASN Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi terhadap sejumlah sopir truk di Pos Poncol, Kecamatan Bekasi Timur.

.

Tri menjelaskan, proses pemberian hukuman terhadap ASN memiliki mekanisme administratif yang harus dilalui. Pemerintah Kota Bekasi terlebih dahulu mengusulkan hukuman, kemudian proses penetapan dilakukan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).“Mekanismenya, usulan hukuman terlebih dahulu diproses melalui BKN. Setelah surat ketetapan dari BKN diterbitkan, barulah wali kota menetapkan keputusan hukuman tersebut,” jelasnya.

Menurut Tri, evaluasi terhadap ASN dilakukan secara berkala bukan hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kedisiplinan, profesionalitas, etika, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.“Evaluasi ini kami lakukan secara berkala untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur sekaligus memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.

Pemkot Bekasi berharap proses evaluasi dan penegakan disiplin tersebut dapat menjadi bagian dari pembenahan internal. Setiap ASN diharapkan memahami tanggung jawabnya sebagai aparatur negara serta menjaga sikap, integritas, dan kualitas pelayanan dalam menjalankan tugas kepada masyarakat.

( GEOFFREY . M .)

Editor ' Geoffrey.M )