Perkuat Sinergi Pencegahan Stunting, DPPKB Merangin Gelar Monev TPPPS di Pangkalan Jambu, Sungai Manau, dan Renah Pembarap
SIMAK BERITA NEWS COM
Selasa 03 November 2026
Merangin Jambi
Bangko
Dalam upaya memperkuat pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Merangin melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPPS) di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau, dan Pangkalan Jambu.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Merangin untuk memastikan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting berjalan optimal, sekaligus mengevaluasi capaian, pelaporan, serta koordinasi lintas sektor hingga tingkat kecamatan dan desa.
Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas PPKB Merangin, Ns.Khaidir,.S.Kep menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerja sama dan keterlibatan seluruh unsur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing melalui aksi konvergensi.
Menurutnya, percepatan penurunan stunting harus menjadi tanggung jawab bersama karena menyangkut kualitas kesehatan dan kecerdasan generasi penerus kedepan.
"Penanganan dan penurunan stunting ini harus kita kerjakan bersama-sama dengan satu tujuan, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Inilah yang dinamakan aksi konvergensi," ujar NS Khaidir,.S.Kep, Selasa, (03/11/2026).
Khaidir berharap seluruh pihak terus bergerak dan meningkatkan komitmen dalam menekan angka stunting. Bahkan, jika memungkinkan, angka stunting di Kabupaten Merangin dapat ditekan hingga nol.
"Kenapa stunting harus kita turunkan? Karena kita ingin generasi kedepan yang sehat dan cerdas. Jangan sampai anak-anak kita mengalami kekurangan gizi. Ini menjadi bagian dari upaya kita mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045," tegasnya.
Sementara itu, Camat Pangkalan Jambu, Dwi Cahyo, menyampaikan bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, kader, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan di tingkat desa.
Menurutnya, program penanganan stunting telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten. Hal tersebut juga terlihat dari dukungan pemerintah desa melalui pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penurunan stunting.
Bahkan, di tengah kondisi anggaran dana desa tahun 2026 yang mengalami pengurangan, pemerintah desa tetap diharapkan memberikan dukungan terhadap program penanganan stunting.
"Ini membutuhkan peran kita bersama. Tidak bisa hanya pemerintah yang bekerja sendiri. Masyarakat dan kader juga harus terlibat. Walaupun kondisi dana desa berkurang untuk Kopdes, kita berharap dukungan terhadap kegiatan percepatan penurunan stunting tetap menjadi perhatian,"sebutnya.
Dwi Cahyo juga mengingatkan bahwa penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan persoalan gizi atau kesehatan semata. Ada berbagai faktor non-gizi yang turut memengaruhi, seperti sanitasi, ketersediaan air bersih, kondisi lingkungan, serta tingkat pengetahuan dan edukasi masyarakat.
"Oleh sebab itu, sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar pemahaman tentang pencegahan stunting semakin baik,"ucapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa terdapat delapan desa yang masuk kategori hijau dalam hal penginputan data. Menurutnya, capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerja sama antara operator desa dengan masyarakat serta seluruh unsur terkait.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, pemateri TPPPS, Abdul Malik, menjelaskan mengenai regulasi dan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
Ia menyampaikan bahwa terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan aksi konvergensi. Jika sebelumnya pelaksanaannya lebih terpusat di tingkat kabupaten, kini pelaksanaan dan penguatan aksi konvergensi juga diarahkan pada tingkat kecamatan sehingga program dapat lebih menyentuh kelompok sasaran hingga ke desa.
Menurutnya, pelaksanaan tersebut mengacu pada regulasi Kementerian Dalam Negeri serta Surat Edaran Gubernur Jambi terkait pelaksanaan aksi konvergensi TPPPS.
"Melalui mekanisme itu, kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting diharapkan dapat terencana dan teranggarkan dengan baik, baik kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang belum terlaksana, serta dilaporkan melalui aplikasi Aksi Bangda,"jelasnya.
Abdul Malik juga menjelaskan bahwa TPPS Kecamatan memiliki tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan pencegahan serta percepatan penurunan stunting. Hal serupa juga menjadi tanggung jawab TPPS di tingkat desa agar pelaksanaan program berjalan terarah dan berkesinambungan.
Dalam evaluasi capaian aksi konvergensi, disampaikan bahwa peringkat konvergensi Kecamatan Pangkalan Jambu berada pada posisi ke-8 dari 24 kecamatan di Kabupaten Merangin.
"Kita harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat,"katanya.
Selain itu ia berharap ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program, khususnya dalam hal pelaporan melalui aplikasi yang perlu lebih dioptimalkan.
"Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) juga menjadi perhatian penting. Pendampingan harus terus ditingkatkan terhadap kelompok sasaran, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan hingga bayi di bawah dua tahun (baduta),"tuturnya.
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, DPPKB Merangin berharap koordinasi dan sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader, serta seluruh unsur terkait semakin kuat.
Dengan kerja bersama, dukungan anggaran, peningkatan kualitas pelaporan, dan pendampingan yang tepat sasaran, upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Merangin diharapkan semakin optimal.
"Komitmen bersama ini menjadi langkah penting untuk melahirkan generasi Merangin yang sehat, cerdas, berkualitas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,"pungkasnya.
Reporter L Mila
Editor Geofrey M
