Pastikan Pemudik Terlayani Maksimal, Kapolres Merangin Tinjau Pos Pam dan Pos Yan

Pastikan Pemudik Terlayani Maksimal, Kapolres Merangin Tinjau Pos Pam dan Pos Yan

SIMAK BERITA NEWS COM 

Selasa 17 Maret 2026

Merangin  - Jambi

Bangko 

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Merangin didampingi Pejabat Utama serta Ketua Bhanyangkari Cabang Merangin beserta pengurus, melaksanakan kegiatan pengecekan Pos Pam dan Pos Yan yang tersebar diwilayah hukum Polres Merangin. Kegiatan tersebut dilakukan guna memastikan kesiapan personil dan kelengkapan sarana prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pemudik berjalan maksimal. 

Dalam pengecekan tersebut, Kapolres meninjau langsung kesiapan petugas yang berjaga serta fasilitas yang disediakan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan agar para pemudik yang melintas diwilayah hukum Polres Merangin dapat merasakan keamanan, kenyamanan serta pelayanan maksimal selama perjalanan mudik.

Dalam pengamanan Pos Pam dan Pos Yan kali ini, Polres Merangin menyiapkan 3 Pos Pengamanan dan 1 Pos Pelayanan serta melibatkan berbagai dinas instansi terkait yang bersinergi dalam memberikan palayanan kepada masyarakat yang melaksanakan mudik. Beberapa fasilitas yang tersedia di Pos tersebut diantaranya layanan pemeriksaan kesehatan, tempat istirahat serta layanan informasi.

Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi ,S.I.K., M.H menegaskan bahwa,  keberadaan Pos Pam dan Pos Yan ini merupakan bentuk komitmen Polri dan Dinas Instansi terkait dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama periode arus mudik dan balik guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

 

“Mari bersama-sama kita laksanakan Operasi Ketupat ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Ciptakan mudik aman dan keluarga bahagia agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran Polri beserta dinas isntansi terkait,” ujar AKBP Kiki saat memberikan arahan kepada personel Pos Pam.

 

Ia juga mengingatkan seluruh personel agar meningkatkan kewaspadaan, terus memantau arus lalu lintas menjelang lebaran serta menjalin koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder terkait demi kelancaran pelaksanaan operasi.

 

Selain itu, Kapolres berpesan agar seluruh personel tetap menjaga kesehatan dan stamina selama bertugas, mengingat kegiatan pengamanan arus mudik membutuhkan kondisi fisik yang prima.

 

“Pantau terus arus mudik menjelang lebaran, lakukan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait agar pelaksanaan kegiatan ini benar-benar maksimal. Tetap semangat, jaga diri dan kesehatan, serta hindari pelanggaran sekecil apa pun,” tegasnya.

Melalui Operasi Ketupat kali ini Polres Merangin mendirikan 3 Pos Pengamanan dan 1 Pos Pelayanan, masing-masing Pos Pam 1 terletak di Pasar Bawah Bangko, Pos Pam 2 terletak di Pamenang dan Pos Pam 3 terletak di Tabir, sedangkan untuk Pos Pelayanan terletak di ujung jalur 3 Desa Sungai Ulak. Dengan adanya Pos Pam dan Pos Yan yang telah disiapkan, diharapkan masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disiapkan saat melintas di wilayah hukum Polres Merangin dan Polsek jajaran.

 

Dalam kegiatan pengecekan tersebut tak lupa Kapolres Merangin beserta Ketua Bhayangkari Cabang Merangin turut memberikan bingkisan kepada petugas jaga baik Pos Pam maupun Pos Yan sebagai bentuk perhatian dan rasa peduli kepada rekan-rekan yang sedang melaksanakan tugas.

Kegiatan pengecekan Pos Pam dan Pos Yan tersebut berlangsung aman dan kondusif. Polres Merangin bersama stakeholder terkait menyatakan kesiapan penuh dalam menciptakan situasi mudik yang aman, tertib, dan lancar di wilayah hukum Polres Merangin.

Reporter Yendri SBN 

Ratusan Miliar Mengalir, Nyawa Melayang: Kota Bekasi Disorot, Lalai atau Kejahatan Lingkungan

SIMAK BERITA NEWS .COM ,--

Selasa 17 Maret 2026 ,--.

KOTA --  BEKASI,--

 PWI Bekasi Raya desak tanggung jawab DKI sebagai pengelola Bantargebang, sekaligus soroti peran Pemkot Bekasi sebagai penerima kompensasi ratusan miliar._

*KOTA BEKASI*- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya melontarkan kritik keras terhadap tata kelola pengelolaan TPST Bantargebang pasca insiden longsor yang menelan korban jiwa. Peristiwa ini dinilai tidak bisa lagi dianggap sekadar musibah, melainkan harus dibedah secara serius dari sisi tanggung jawab hukum, 

pengawasan, dan keselamatan publik.Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, SH, menegaskan bahwa tragedi tersebut menjadi alarm keras bagi semua pihak, baik pengelola maupun pemerintah daerah yang terdampak

.“Ketika ratusan miliar mengalir, tapi nyawa melayang, maka publik berhak bertanya: ini musibah, kelalaian, atau sudah masuk kategori kejahatan lingkungan?” tegas Ade Muksin, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, dalam konteks kewenangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola TPST Bantargebang merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab utama secara teknis terhadap keselamatan operasional di lapangan.

“Siapa yang mengelola, dia yang paling bertanggung jawab. DKI tidak bisa lepas dari tanggung jawab teknis atas apa yang terjadi di Bantargebang,” ujarnya.

Namun demikian, Ade juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi tidak bisa sepenuhnya lepas tangan, mengingat wilayah Bantargebang berada di Bekasi dan selama ini Pemkot Bekasi menerima dana kompensasi hingga ratusan miliar rupiah.

“Memang pengelolaan ada di DKI. Tapi Bekasi adalah wilayah terdampak sekaligus penerima kompensasi. Artinya, ada tanggung jawab moral dan pengawasan yang tidak bisa diabaikan. 

Tidak bisa hanya menerima manfaat, tapi abai terhadap risiko,” tegasnya.Ia menekankan bahwa tragedi ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh pola hubungan antara pengelola dan pemerintah daerah, 

terutama dalam hal pengawasan dan perlindungan masyarakat.“Kalau ada aliran dana kompensasi yang besar, maka harus sebanding dengan perhatian terhadap keselamatan warga dan lingkungan. 

Jangan sampai uangnya berjalan, tapi pengawasannya hilang,” ujarnya tajam.Ade juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menghindar dari tanggung jawab dalam peristiwa yang telah menelan korban jiwa tersebut.

"Jangan ada yang cuci tangan dalam tragedi ini. Pengelola tidak boleh lalai, dan pihak yang menerima dampak tidak boleh diam. Ini bukan hanya soal kewenangan, tapi soal tanggung jawab terhadap nyawa manusia,” tegasnya.

Selain persoalan Bantargebang, PWI Bekasi Raya juga menyoroti sejumlah isu lain dalam tata kelola pemerintahan Kota Bekasi, mulai dari pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) hingga lemahnya sistem pengawasan internal.“CSR jangan hanya jadi panggung pencitraan. 

Dana itu besar, tapi kalau tidak dikelola transparan dan tepat sasaran, maka masyarakat tidak akan merasakan manfaatnya,

” katanya.Sorotan juga diarahkan pada kosongnya jabatan Inspektur definitif di Inspektorat Kota Bekasi, yang dinilai sebagai.

 titik lemah dalam sistem pengawasan pemerintahan.“Inspektorat itu benteng pengawasan. 

Kalau bentengnya kosong, maka wajar publik bertanya: siapa yang mengawasi jalannya pemerintahan?” ujarnya.

Dalam aspek hukum, PWI Bekasi Raya juga menyoroti adanya informasi mengenai keberadaan jaksa aktif di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, yang dinilai harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi konflik kepentingan.

“Harus jelas dasar hukumnya, harus transparan mekanismenya. Jangan sampai menimbulkan konflik kepentingan atau merusak kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan,” tegas Ade.

Ia menegaskan bahwa prinsip checks and balances tidak boleh kabur dalam tata kelola pemerintahan.“Pengawasan harus independen. Penegakan hukum harus berdiri di tempatnya. Kalau ini bercampur tanpa kejelasan, maka yang dirugikan adalah kepercayaan publik,” lanjutnya.

Dalam konteks nasional, Ade juga mengingatkan bahwa saat ini aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tengah gencar melakukan penindakan terhadap kepala daerah.

“Situasi hari ini jelas. KPK sedang bergerak di banyak daerah. Banyak kepala daerah tersandung kasus karena bermain dengan anggaran. 

Maka jangan ada yang merasa aman. Jangan tutup mata, jangan tutup kuping terhadap kritik,” tegasnya.Ade menutup dengan pernyataan tegas bahwa kritik ini adalah bagian dari tanggung jawab pers dalam mengawal kepentingan publik.

“Pers tidak hadir untuk diam. Pers hadir untuk mengingatkan. Dan ketika nyawa sudah melayang, maka diam bukan lagi pilihan,” pungkasnya. 

( GEOFFREY. M )

Perihal Larangan Medsos Anak di Bawah 16 Tahun, Tri Adhianto: Upaya untuk Lindungi Karakter Anak

SIMAK BERITA NEWS . COM ,-

Senin 16 Maret 2026 ,--

KOTA. --  BEKASI ,--

Kota Bekasi — Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menanggapi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

 Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah positif yang dapat membantu orang tua dalam mengawasi serta membimbing anak-anak agar menggunakan teknologi secara lebih bijak dan bertanggung jawab.

Tri Adhianto menilai perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, memang memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, kemudahan akses informasi juga membawa tantangan tersendiri, terutama bagi anak-anak dan remaja yang masih berada pada tahap pembentukan karakter.

 Tanpa pengawasan yang baik, penggunaan media sosial dapat berdampak pada perilaku, cara berkomunikasi, hingga pola pikir generasi muda.“Langkah yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dukungan bagi para orang tua agar dapat memberikan batasan yang jelas kepada anak-anak dalam menggunakan media sosial. 

Tujuannya tentu agar mereka tetap memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Tri seusai apel pagi (16/3/26).

Ia menjelaskan bahwa anak-anak masih membutuhkan arahan dan pendampingan dari orang tua maupun lingkungan sekitar dalam menggunakan teknologi digital. .

Oleh karena itu, pembatasan usia dalam penggunaan media sosial dinilai menjadi salah satu cara untuk menjaga anak-anak dari paparan konten yang belum sesuai dengan usia mereka.

Di lingkungan pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bekasi, sebenarnya telah diberlakukan sejumlah aturan terkait penggunaan telepon genggam di sekolah. Pada umumnya, siswa tidak diperkenankan menggunakan ponsel selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, kecuali jika digunakan untuk kepentingan pembelajaran yang didampingi oleh guru.“Kita ingin anak-anak tumbuh dengan nilai-nilai yang baik, sopan santun, dan memiliki etika dalam berkomunikasi. 

Media sosial tentu boleh digunakan, tetapi harus pada usia yang tepat dan dengan pengawasan yang baik dari orang tua,” tambahnya.

Melalui kebijakan tersebut, Tri berharap para orang tua, sekolah, dan pemerintah dapat bersama-sama berperan dalam membimbing generasi muda menghadapi perkembangan teknologi digital. 

Dengan pendampingan yang tepat, diharapkan anak-anak dapat memanfaatkan teknologi secara positif sekaligus tetap menjaga nilai-nilai moral, etika, dan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari

.( GEOFFREY . M )

Senyum Bahagia Pak Dahlan Pahlawan Kebersihan Cikunir Saat Terima Bingkisan Lebaran Dari Wawali Harris Bobihoe*

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Sabtu 14 Maret 2026:,--

KOTA. --  BEKASI ,--

*Senyum Bahagia Pak Dahlan Pahlawan Kebersihan Cikunir Saat Terima Bingkisan Lebaran Dari Wawali Harris Bobihoe*

KOTABEKASI - Senyum bahagia terpancar dari  Pak Dahlan, sosok yang dikenal dengan aksi bersih-bersih sampah disekitaran Jalan Cikunir Kota Bekasi. Pasalnya menjelang hari raya Idul Fitri, dirinya menerima bingkisan dari Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe.

Seorang staff mengantarnya langsung bingkisan lebaran tersebut ke lokasi Pak Dahlan biasa melakukan bersih-bersih.

Tentu perasaan bahagia menghampiri Pak Dahlan, Ia mengucapkan rasa terimakasih dan syukur atas bingkisan lebaran yang telah ia terima.

“Alhamdulillah bersyukur dan terima kasih kepada Pak Wakil. Gak nyangka tadi dihampiri staff beliau, mengantar bingkisan lebaran. Sekali lagi terima kasih,” ungkap Pak Dahlan

Pak Dahlan menilai bahwa dukungan tersebut menjadi motivasi dirinya untuk terus menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga menyampaikan harapan agar kesejahteraan masyarakat terus menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Kami berharap ke depan kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan. Dengan dukungan yang baik dari Pemerintah daerah,” tutupnya...

 ( GEOFFREY . M )

Dishub Kota Bekasi Berangkatkan 27 Bus Mudik Gratis untuk 1.458 Warga

SIMAK BERITA NEWS  COM,--

Minggu, 15 Maret 2026 ,--

KOTA. --  BEKASI ,--

Dishub Kota Bekasi Berangkatkan 27 Bus Mudik Gratis untuk 1.458 Warga  

Kota Bekasi – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi menyiapkan 27 armada bus untuk program mudik gratis bagi 1.458 warga Kota Bekasi dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Jawa.

Pelepasan peserta mudik dilaksanakan di Plaza Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, dan dilepas langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, pada Minggu (15/3).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, S.Si.T., M.Si., M.T., menjelaskan bahwa program mudik gratis tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, program mudik gratis hanya menyediakan 12 armada bus dengan kapasitas 625 peserta. Sementara pada tahun 2026, jumlah armada meningkat menjadi 27 bus dengan total 1.458 peserta.

“Alhamdulillah, tahun ini kami meningkatkan pelayanan dengan menambah jumlah armada bus. Jika pada tahun sebelumnya hanya 12 bus dengan kapasitas 625 peserta, tahun ini meningkat menjadi 27 bus dengan kapasitas 1.458 peserta mudik,” ujar Zeno.

Adapun tujuan mudik gratis tersebut meliputi beberapa kota dan kabupaten di Pulau Jawa, di antaranya Solo, Yogyakarta, Madiun, Purwokerto, Surabaya, Malang, dan Semarang.

Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan perjalanan, Dishub Kota Bekasi juga melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pengemudi dan armada bus sebelum keberangkatan.

“Kami melakukan seleksi ketat terhadap driver dan kru bus yang diberangkatkan. Para pengemudi merupakan driver berpengalaman dan telah melalui pemeriksaan kesehatan, termasuk tes napza, alkohol, serta pemeriksaan mata. Selain itu, kondisi armada juga kami cek secara menyeluruh sebelum keberangkatan,” jelasnya.

Zeno menambahkan, Dinas Perhubungan Kota Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat, termasuk melalui program mudik gratis yang diharapkan dapat memberikan perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar bagi warga Kota Bekasi.

“Ke depan kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan Kota Bekasi yang aman, nyaman, dan membahagiakan warganya,” tutup Zeno.

( GEOFFREY.. M )

Sekda Kota Bekasi Hadiri Forum Diskusi Aktual Kemendagri Bahas Sinergi Pengendalian Pencemaran Udara

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Jumat 13 Maret 2026 ,--

JAKARTA ,--

Jakarta — Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, hadir dalam kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) yang diselenggarakan oleh Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri di AONE Hotel Jakarta 

.

Sejda Kota Bekasi Drs Junaedi. 

.Forum diskusi ini diselenggarakan dalam rangka penguatan sinergitas penanganan kualitas udara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sekaligus menjadi ruang dialog strategis untuk merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran udara di kawasan perkotaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd selaku Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. T.R. Fahsul Falah, M.Si selaku Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswatiningsih beserta jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, secara resmi membuka kegiatan Forum Diskusi Aktual yang mengangkat tema terkait rencana strategis kebijakan serta penguatan koordinasi antar daerah dalam pengendalian krisis pencemaran udara, dengan mengambil studi kasus krisis pencemaran udara yang terjadi di wilayah Jabodetabek pada tahun 2023.

"Kita membuka pertemuan Forum Diskusi Aktual terkait rencana strategis kebijakan serta penguatan koordinasi antar daerah dalam pengendalian krisis pencemaran udara, dengan mengambil studi kasus krisis pencemaran udara di wilayah Jabodetabek pada tahun 2023.” ujar Kepala BSKDN.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar forum diskusi tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kualitas udara di berbagai wilayah, sekaligus mengidentifikasi sumber-sumber utama emisi pencemaran udara serta berbagai kebijakan pengendalian yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurutnya, pengendalian pencemaran udara membutuhkan penguatan koordinasi kebijakan dan kerja sama antar daerah, terutama karena persoalan emisi udara seringkali bersifat lintas wilayah.“Melalui forum ini diharapkan dapat lahir rekomendasi kebijakan yang konkret serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam upaya pengendalian pencemaran udara,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi dalam paparannya menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya pengendalian pencemaran udara. Berdasarkan data yang disampaikan, sumber pencemaran udara di Kota Bekasi berasal dari beberapa faktor utama, 

di antaranya emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, serta pembakaran sampah di ruang terbuka. 

Jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi tercatat mencapai lebih dari 1,5 juta unit, yang terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, serta sepeda motor. 

Selain itu terdapat 36 industri dari berbagai sektor seperti makanan, farmasi, plastik hingga kemasan yang juga menjadi bagian dari perhatian dalam pengawasan emisi di Kota Bekasi. 

Untuk memantau kualitas udara, Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan berbagai metode pengukuran melalui Air Quality Monitoring System (AQMS), 

.

pengujian udara ambien, serta passive sampler pada beberapa zona seperti kawasan industri, permukiman, perkantoran, dan transportasi.

.Saat ini Kota Bekasi memiliki tiga stasiun AQMS yang berada di GOR Chandrabaga, TPST Bantargebang, dan TPA Sumurbatu. 

Sekda Kota Bekasi menegaskan bahwa pengendalian kualitas udara tidak dapat dilakukan secara parsial, 

.

melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan berbagai sektor, termasuk pengelolaan sampah.“Pengendalian kualitas udara memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sampah. Salah satu sumber pencemaran udara yang masih terjadi adalah pembakaran sampah di ruang terbuka. 

Oleh karena itu, penanganan sampah yang baik dan terkelola secara sistematis menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kualitas udara di daerah,” ujar Junaedi..

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya edukasi larangan pembakaran sampah, pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor, penyiraman jalan protokol menggunakan eco enzyme, 

Rekayasa lalu lintas angkutan barang, serta penanaman pohon pada area industri dan sekolah. Melalui forum ini diharapkan  dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan strategis yang mampu meningkatkan kualitas udara sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat.

( GEOFFREY . M )

KWIP Merangin Gelar Santunan Anak Yatim di Masjid Nurul Yakin Bangko

KWIP Merangin Gelar Santunan Anak Yatim di Masjid Nurul Yakin Bangko

SIMAK BERITA NEWS COM 

Jumat 13 Maret 2026

Merangin Jambi

Bangko

Komite Wartawan Indonesia Perjuangan (KWIP) DPC Kabupaten Merangin menggelar kegiatan sosial dengan memberikan santunan kepada anak yatim pada Jumat, 13 Maret 2026. 

Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Nurul Yakin, Lorong Kurnia, RT 36/RW 02, Kelurahan Pematang Kandis, Bangko.

Dalam kegiatan penuh kepedulian tersebut, sebanyak 10 anak yatim menerima santunan dari pengurus KWIP Kabupaten Merangin. Sebagian anak yatim yang berhalangan hadir, santunannya dititipkan kepada Ketua RT 36 untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.

Acara tersebut turut dihadiri Imam Masjid Nurul Yakin H. Buya Sukarman, S.Hi, Ketua RT 36 Zaini, S.St, serta Ketua Pemuda setempat Hidayat Prabu.

Ketua KWIP DPC Merangin, Ady Lubis, mengatakan bahwa kegiatan santunan ini merupakan bentuk kepedulian sosial dan komitmen KWIP untuk terus hadir di tengah masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian kami kepada anak-anak yatim. Semoga santunan yang diberikan dapat membantu dan menjadi berkah bagi kita semua. KWIP tidak hanya menjalankan tugas jurnalistik, tetapi juga berupaya hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,” ujar Ady Lubis.

Sementara itu, Ketua DPD KWIP Provinsi Jambi, David Hotapea, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus KWIP Merangin.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif KWIP Merangin yang terus aktif dalam kegiatan sosial. Ini menunjukkan bahwa insan pers juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan kepedulian,” ungkap David Hotapea.

Imam Masjid Nurul Yakin, H. Buya Sukarman, S.Hi, turut menyampaikan rasa terima kasih atas kegiatan tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada KWIP Merangin atas kepeduliannya kepada anak-anak yatim di lingkungan kami. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut dan membawa keberkahan bagi semua pihak,” tuturnya.

Ketua Pemuda setempat, Hidayat Prabu, juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan sosial yang dilakukan KWIP Merangin.

“Kami dari pemuda setempat sangat mengapresiasi kegiatan santunan ini. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan menjadi contoh bagi organisasi lainnya untuk peduli terhadap masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua RT 36, Zaini, S.St, menyebut kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat di lingkungan setempat.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian KWIP Merangin. Bantuan ini tentu sangat berarti bagi anak-anak yatim di wilayah kami. Bagi yang tidak sempat hadir, santunannya akan kami sampaikan langsung kepada mereka,” ujar Zaini.

Kegiatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan kebersamaan, serta diharapkan dapat mempererat hubungan antara organisasi pers dan masyarakat sekitar.

Reporter Yendri SBN