Korupsi: Paradoks Kecerdasan dan Kekuasaan

SIMAKBERITANEWS - KOTA BEKASI JAWA BARAT. Penggiat pemberantasan korupsi dan gratifikasi menyoroti fenomena ironis di mana oknum pejabat yang terdidik dan berkuasa justru terlibat dalam tindak pidana korupsi. Mereka menggunakan kecerdasan dan kekuasaan untuk menyalahgunakan uang negara dan menerima gratifikasi atau suap.

"Korupsi adalah paradoks kecerdasan dan kekuasaan," kata seorang penggiat pemberantasan korupsi. "Oknum pejabat yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, malah menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi." Selasa, (17/2) 

Gratifikasi dan suap menjadi modus operandi bagi oknum pejabat untuk memperlancar urusan dan mencapai tujuan, meskipun itu berarti melanggar hukum dan etika. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya tentang kurangnya pendidikan atau kesadaran, tetapi juga tentang keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih adil dan sejahtera. 

Rochmat Illah, penggiat pemberantasan korupsi dari Kota Bekasi, menyoroti fenomena korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat yang sudah terdidik dan memiliki kekayaan. "Hati nurani dan kecerdasan seharusnya menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan korupsi, tapi nyatanya tidak," katanya.

Menurut Rochmat, oknum pejabat yang melakukan korupsi biasanya memiliki gaya hidup yang mewah dan tidak sederhana. Mereka tidak hanya memiliki kekayaan, tapi juga kekuasaan yang dapat digunakan untuk menyalahgunakan uang negara.

"Butuhnya pemikiran yang cerdas untuk memahami bahwa korupsi adalah kejahatan," kata Rochmat. "Oknum pejabat yang melakukan korupsi memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, tapi tidak memiliki integritas dan moral yang kuat."

Rochmat juga menyoroti kasus-kasus korupsi yang melibatkan suap atau gratifikasi, yang dapat mencapai puluhan miliar rupiah. "Ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya tentang kurangnya pendidikan atau kesadaran, tapi juga tentang keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan," katanya. (Red)

Lapas Kelas IIB Bangko Ditjenpas Jambi Melakukan Bakti Sosial Menjelang Ramadhan

Lapas Kelas IIB Bangko Ditjenpas Jambi Melakukan Bakti Sosial Menjelang Ramadhan

SIMAK BERITA NEWS COM 

Selasa 17 Februari 2026

Merangin – Jambi 

Bangko 

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan, Lapas Kelas IIB Bangko yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa gotong royong dan bersih-bersih lingkungan di Masjid Al-Hikmah yang terletak di Lingkungan Mesawang Dusun Bangko.17 Februari 2026.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian sosial sekaligus implementasi pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kegiatan yang dilaksanakan menjelang Ramadhan ini melibatkan seluruh pegawai Lapas serta sejumlah Warga Binaan yang telah melalui proses asesmen dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti program asimilasi kerja di luar Lapas. 

Para Warga Binaan yang terlibat juga telah mengikuti sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dan berada dalam tahap pengusulan Program Integrasi.

Sejak pagi hari, para pegawai dan Warga Binaan tampak kompak membersihkan area dalam dan luar masjid, mulai dari menyapu halaman, membersihkan tempat wudhu, merapikan taman, hingga membersihkan ruang utama ibadah. 

Suasana kebersamaan dan semangat gotong royong begitu terasa, mencerminkan nilai-nilai Pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada Reintegrasi Sosial.

Kepala Lapas Kelas IIB Bangko dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar aksi sosial, tetapi juga bagian dari proses pembinaan karakter bagi Warga Binaan.

“Melalui kegiatan bakti sosial ini, kami ingin menanamkan nilai kepedulian, tanggung jawab, dan kebersamaan kepada Warga Binaan. Mereka yang ikut hari ini sudah melalui proses asesmen, sidang TPP, dan dalam tahap pengusulan program integrasi. Artinya, mereka telah menunjukkan perubahan perilaku yang baik dan kesiapan untuk kembali ke tengah masyarakat.

 Momentum menjelang Ramadhan ini menjadi waktu yang tepat untuk berbagi manfaat dan memperkuat nilai spiritual,” ujar Heri Kalapas Bangko.

Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi bukti bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tentang menjalani pidana, tetapi juga tentang pembinaan dan persiapan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Masyarakat sekitar masjid menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi keterlibatan Warga Binaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Diharapkan, kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya membangun citra positif Pemasyarakatan.

Sementara itu, Pengurus Masjid Al-Hikmah, Hamdi Ihsan, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kepedulian yang ditunjukkan oleh jajaran Lapas Kelas IIB Bangko.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kegiatan bakti sosial ini. Menjelang Ramadhan, tentu kebersihan dan kenyamanan masjid menjadi prioritas kami agar jamaah dapat beribadah dengan khusyuk. Kehadiran pegawai dan Warga Binaan Lapas hari ini sangat membantu dan menjadi contoh bahwa semangat kebersamaan serta kepedulian sosial itu nyata adanya,” ungkap Hamdi Ihsan.

Ia juga berharap sinergi antara Lapas dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik, sehingga memberikan manfaat yang luas serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan di lingkungan masyarakat.

Dengan semangat menyambut bulan suci Ramadhan, Lapas Kelas IIB Bangko berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program pembinaan yang berdampak positif, baik bagi Warga Binaan maupun masyarakat luas mewujudkan moto "Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat Untuk Masyarakat,

Reporter Yendri SBN

Polres Merangin Dampingi Kunjungan Bapanas RI, Pastikan Harga Bapok Jelang Ramadan Tetap Stabil

Polres Merangin Dampingi Kunjungan Bapanas RI, Pastikan Harga Bapok Jelang Ramadan Tetap Stabil

SIMAK BERITA NEWS COM 

Senin 16 Februari 2026

Merangin Jambi 

Bangko

Polres Merangin melalui Satreskrim mendampingi kegiatan kunjungan kerja Direktur Keanekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI bersama Tim Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Provinsi Jambi di Pasar Baru Bangko, Senin (16/2/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok sekaligus pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak nasional menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Polda Jambi, pemerintah daerah, dinas terkait, Perum BULOG, serta instansi lainnya.

Kapolres Merangin melalui Kasat Reskrim AKP Eka Yuliesman Koto menyampaikan bahwa pihaknya bersama tim turun langsung ke lapangan untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan stok tersedia bagi masyarakat.

“Dari hasil pengecekan, secara umum harga masih relatif stabil dan ketersediaan bahan pokok mencukupi. Memang ada satu temuan minyak goreng yang dijual di atas HET, namun sudah kami lakukan pembinaan dan diberikan pemahaman kepada pedagang agar mengikuti aturan yang berlaku,” ujar Kasat Reskrim.

Ia menegaskan bahwa pengawasan akan terus dilakukan, terutama menjelang Ramadan, guna mencegah adanya permainan harga maupun dugaan penimbunan.

“Kami dari Satreskrim Polres Merangin bersama instansi terkait akan terus melakukan monitoring. Jika ditemukan indikasi pelanggaran yang merugikan masyarakat, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsipnya, kami ingin masyarakat tenang dan tidak khawatir terhadap ketersediaan maupun harga bahan pokok,” tambahnya.

Selain pengecekan langsung, tim juga melakukan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat terkait harga acuan pemerintah, serta memasang informasi harga di area pasar sebagai bentuk transparansi.

Reporter Yendri SBN 

Wakil Wali Kota Bekasi Dorong Kolaborasi Cegah Penyalahgunaan Napza melalui Forza Indonesia

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Senin16 Februari 2026 ,--

KOTA. --  BEKASI ,--

Bekasi – Wakil Wali Kota Bekasi menghadiri undangan pelantikan formatur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Anti Penyalahgunaan Napza (Forza) Indonesia Kota Bekasi.Kegiatan tersebut digelar di Bekasi Creative Center Multiguna dan dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, perwakilan organisasi, serta unsur pemerintah daerah pada Minggu kemarin (15/02).

Momentum ini sekaligus menjadi langkah awal penguatan sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) di Kota Bekasi.Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan DPD Forza Indonesia Kota Bekasi.

Ia menegaskan bahwa kehadiran organisasi masyarakat seperti Forum Anti Penyalahgunaan Napza (Forza) Indonesiamenjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kesadaran publik

.“Pemerintah Kota Bekasi menyambut baik pelantikan formatur DPD Forza Indonesia hari ini. Ini adalah bentuk nyata kepedulian masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan Napza,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menekankan bahwa persoalan Napza bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, hingga komunitas sosial yang lebih luas.“Kita harus bergerak bersama. Edukasi, sosialisasi, dan pendampingan menjadi kunci agar generasi muda kita terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Forza Indonesia Kota Bekasi menyampaikan komitmen untuk menjalankan program kerja yang berorientasi pada pencegahan dan rehabilitasi.Mereka juga berencana menggandeng berbagai pihak, termasuk sekolah, perguruan tinggi, serta organisasi kepemudaan, guna memperluas jangkauan kampanye anti-Napza.

Selain sebagai ajang pelantikan, kegiatan ini turut diisi dengan diskusi singkat mengenai strategi kolaboratif dalam menekan angka penyalahgunaan zat terlarang (Narkoba) di wilayah perkotaan.

Para peserta sepakat bahwa tantangan yang dihadapi semakin kompleks, terutama dengan maraknya peredaran narkotika yang menyasar kalangan remaja.Oleh karena itu, melalui pelantikan formatur ini, diharapkan DPD Forza Indonesia Kota Bekasi mampu menghadirkan program yang inovatif dan berkelanjutan.

Dengan sinergi antara Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat, Kota Bekasi diharapkan semakin kuat dalam membangun lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan Napza.

Kehadiran Wakil Wali Kota dalam acara tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk terus mendukung setiap inisiatif positif demi masa depan generasi muda yang lebih baik.

( GEOFFREY. M )

)

PUSPAGA Kota Bekasi Gaungkan Edukasi “Invisible Threat” Lewat Talkshow Women & Child Grooming di Ruang Publik

SIMAK BERITA NEWS. .  COM ,--

Minggu, 15 Februari 2026.,--

KOTA  --  BEKASI,--

*PUSPAGA Kota Bekasi Gaungkan Edukasi “Invisible Threat” Lewat Talkshow Women & Child Grooming di Ruang Publik*

Bertepatan dengan momentum Hari Kasih Sayang, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Bekasi mengambil langkah progresif dengan menggelar talkshow edukatif bertajuk “Di Balik Anggunnya Kebaya: Melindungi Perempuan dan Anak dari Bahaya Grooming” di tengah perhelatan Bekasi Berkebaya 2026.

Bertempat di Main Atrium Pakuwon Mall Bekasi, kegiatan ini menjadi gebrakan perdana PUSPAGA dalam membawa isu sensitif seperti child grooming dan women grooming ke ruang publik yang inklusif dan mudah diakses masyarakat.

Dr. Siti Nurhidayah, S.Psi., M.Si., Psikolog, Wakil Ketua II PUSPAGA Kota Bekasi sekaligus Psikolog Senior UPTD PPA Kota Bekasi, menegaskan bahwa grooming merupakan ancaman yang kerap tidak disadari oleh korban maupun keluarga.

“Grooming adalah bentuk manipulasi psikologis di mana pelaku membangun kepercayaan dan ikatan emosional dengan korban untuk tujuan eksploitasi. Ini adalah bahaya yang tidak terlihat secara fisik di awal, namun dampaknya sangat nyata dan destruktif bagi kesehatan mental perempuan dan anak-anak,” jelasnya dalam sesi perspektif psikologi.

Sesi ini juga menghadirkan Dr. Zahara Tussoleha Rony, S.Pd., M.M., yang menyoroti taktik love bombing dan kemampuan komunikasi pelaku grooming sebagai senjata utama.

“Pelaku sering menyamar menjadi sosok yang paling dibutuhkan korban. Ketika korban mulai merasa ada yang salah, pelaku akan memutarbalikkan fakta melalui gaslighting, membuat korban meragukan perasaannya sendiri,” paparnya.

Talkshow ini memperlihatkan kolaborasi kuat lintas sektor, menghadirkan LBH IBLAM sebagai mitra hukum, Satres PPA PPO Polres Metro Bekasi Kota sebagai unit penegakan hukum, akademisi UBHARA JAYA, serta psikolog dari UPTD PPA Kota Bekasi yang juga dosen UNISMA 45.

Ananda Meci Hadyanti, S.H., M.Han., praktisi hukum dari LBH IBLAM, mengupas aspek relasi kuasa yang sering menjadi akar kasus grooming.

“Grooming berasal dari kata merawat atau mempersiapkan. Pelaku mempersiapkan korban untuk mengarah ke pelecehan seksual. Relasi kuasa yang sering terjadi misalnya antara guru atau dosen dengan murid, maupun tokoh agama dengan santri. Korbannya bukan hanya anak, tetapi juga orang dewasa,” ungkapnya.

Dari sisi penegakan hukum, IPTU Rencana Sih Muryati, S.H., KBO Satres PPA PPO Polres Metro Bekasi Kota, menjelaskan alur pelaporan apabila terdapat indikasi grooming hingga pelecehan seksual.

“Korban dapat datang ke Polres melalui SPKT dengan membawa alat bukti. Selanjutnya akan ditangani Satres PPA. Jika ditemukan indikasi trauma berat, kami merujuk ke UPTD PPA untuk pendampingan psikologis. Banyak korban yang masih bingung ingin melaporkan atau tidak karena dampak manipulasi jangka panjang dari pelaku,” jelasnya.

Diskusi berlangsung dinamis di bawah moderasi Resa Rusayani, S.H., yang akrab disapa ‘Echa’. Dengan gaya lugas dan komunikatif, ia berhasil mengurai isu kompleks menjadi pembahasan yang mudah dipahami pengunjung mall dari berbagai kalangan.

Echa juga secara tajam menyoroti celah hukum dan kuatnya relasi kuasa yang kerap menjadi tembok penghalang bagi korban untuk bersuara. Panggung di Main Atrium sore itu terasa intens ketika moderator menantang perspektif penegakan hukum sekaligus mendorong komitmen perlindungan yang lebih berpihak pada korban.

Melalui kegiatan ini, PUSPAGA Kota Bekasi berharap masyarakat memiliki “perisai” mental dan pemahaman hukum yang kuat dalam melindungi perempuan dan anak dari ancaman grooming—bahaya yang kerap tidak terlihat, namun nyata dampaknya.

Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak bukan lagi pembahasan tertutup, melainkan tanggung jawab bersama yang harus dihadirkan di ruang-ruang publik, dekat dengan masyarakat.

( ADE SANJAYA / MALAU SBN )

Disdamkarmat Kota Bekasi Warnai CFD dengan Edukasi dan Games Kebencanaan

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Minggu, 15 Februari 2026 ,-

KOTA. --  BEKASI ,--

Disdamkarmat Kota Bekasi Warnai CFD dengan Edukasi dan Games Kebencanaan.

Kota Bekasi — Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi (Disdamkarmat) menghadirkan berbagai kegiatan edukatif dan permainan interaktif dalam ajang Car Free Day (CFD) yang digelar di Jalan Ahmad Yani, Minggu (15/2/2026).

Kegiatan tersebut meliputi flying fox, edukasi pemadaman api, serta simulasi tata cara penyelamatan saat terjadi kebakaran. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya anak-anak hingga orang dewasa yang berpartisipasi dalam setiap sesi edukasi yang diselenggarakan.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, Heri. Ia menyampaikan bahwa CFD merupakan momentum yang tepat untuk menjangkau masyarakat secara langsung melalui pendekatan yang edukatif sekaligus menghibur.

“CFD menjadi momen yang tepat bagi kami untuk memberikan hiburan sekaligus edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait penanganan kebakaran dan prosedur penyelamatan diri saat terjadi keadaan darurat,” ujar Heri.

Menurutnya, edukasi kebencanaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya.

Disdamkarmat Kota Bekasi berencana menjadikan kegiatan edukasi dan permainan kebencanaan ini sebagai agenda rutin setiap pekan dalam pelaksanaan CFD, sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran.

( JAMALUDIN. SBN )

Menteri LH dan Wali Kota Bekasi Lakukan Korve di Sepanjang Jalan Juanda - Pasar Baru

SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Sabtu, 14 Febuari 2026 ,--

KOTA. --  BEKASI ,--

*Menteri LH dan Wali Kota Bekasi Lakukan Korve di Sepanjang Jalan Juanda - Pasar Baru*

Dengan arahan langsung dari Presiden RI untuk melaksanakan kegiatan korve atau pembersihan wilayah, Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, turun langsung ke lapangan didampingi Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi, dalam aksi bersih-bersih kawasan Jalan Juanda hingga Pasar Baru, Bekasi Timur.

Titik kumpul kegiatan berada di Lapangan Multiguna Bekasi dengan melibatkan aparatur dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Timur, Satpol PP, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Seluruh unsur bergerak serentak menyisir sepanjang Jalan Juanda, mulai dari Jalan Mayor Oking (Proyek) hingga Pasar Baru Bekasi..

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Bekasi secara langsung memfokuskan penataan di kawasan Pasar Baru Bekasi. Ia menyoroti banyaknya tali plastik yang diikatkan pada pagar besi ruko sehingga merusak estetika kota. Tidak hanya itu, Wali Kota juga memerintahkan pemotongan plang nama toko yang tidak memiliki izin atau masa izinnya telah habis, serta pembenahan kabel-kabel yang terbengkalai dan semrawut.

“Kita ingin tata kota ini tertib dan enak dipandang. Jangan lagi ada tali plastik yang diikat sembarangan ke pagar ruko. Ini soal kesadaran bersama untuk menjaga wajah kota,” tegasnya di sela kegiatan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menyoroti persoalan sampah di Kota Bekasi yang volumenya terpantau sudah meluap dan hampir mencapai kapasitas maksimal. Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, termasuk rencana pembentukan PTSL di area Bantargebang sebagai bagian dari langkah strategis pengendalian dan pengolahan sampah ke depan.

Dalam korve tersebut, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) turut menurunkan tim untuk melakukan perapihan kabel serta membantu pemotongan plang nama berbahan besi yang melanggar ketentuan.

( LUDIMIN JILUT TOTOK SBN .)