KPK: BJR Tak Bisa Jadi Tameng dari Jerat Pidana jika Ada Niat Jahat

Admin | 23 Januari 2026 | KPK RI | Tidak ada komentar

---

---

SIMAKBERITANEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para direksi dan komisaris sektor industri keuangan, khususnya bank milik negara, bahwa prinsip business judgment rule (BJR) tidak dapat dijadikan tameng untuk meloloskan diri dari jerat pidana jika terbukti ada niat jahat (mens rea).

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan bahwa BJR hanya melindungi keputusan bisnis yang profesional di ranah hukum perdata, bukan pidana. “Business judgment rule melindungi direksi dan komisaris secara perdata, bukan pidana,” kata Agus.

Agus juga menekankan pentingnya pembuktian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan bahwa kerugian negara harus bersifat aktual dan material, bukan sekadar potensi.

“Kredit macet baru masuk ke ranah korupsi jika memenuhi tiga unsur krusial, yaitu ada kesengajaan menyimpang dari prosedur, memperkaya diri atau orang lain, serta berdampak finansial bagi negara yang pasti dapat dihitung,” tambah Agus.

KPK juga menyoroti konflik kepentingan sebagai salah satu indikator paling signifikan dan relatif mudah dibuktikan dalam praktik penegakan hukum. “Meskipun tidak selalu ditemukan aliran dana, konflik kepentingan yang dapat dibuktikan sudah cukup menjadi dasar pertanggungjawaban pidana,” tegas Agus. (Fjr) 

Jelang Porprov XV 2026, Wakil Wali Kota Bekasi Ikuti Rakor di Bandung

SIMAK BERITA NEWS. . COM .,--

Jumat, 23 Januari 2026 ,--

BANDUNG ,--

Jelang Porprov XV 2026, Wakil Wali Kota Bekasi Ikuti Rakor di Bandung .

Bandung – Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan keseriusannya dalam menyongsong Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat Tahun 2026. Hal ini ditandai dengan kehadiran Wakil Wali Kota Bekasi sekaligus Ketua Panitia Besar Porprov Tahun 2026 di Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe, dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Hotel El Cavana, pada hari Kamis (22/01), Bandung.

Kegiatan tersebut menjadi forum penting bagi pemerintah daerah se-Jawa Barat untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi. Rakor ini membahas berbagai aspek persiapan menjelang pelaksanaan Porprov XV yang dijadwalkan berlangsung pada 2026.

Abdul Harris Bobihoe hadir didampingi jajaran perangkat daerah Kota Bekasi. Turut serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Asisten Daerah III, Baperida, Disparbud, BPKAD, serta KONI Kota Bekasi.

Kehadiran lintas perangkat daerah ini mencerminkan pendekatan terpadu yang diambil Pemerintah Kota Bekasi. Dengan demikian, persiapan tidak hanya difokuskan pada aspek teknis olahraga, tetapi juga pada dukungan anggaran, infrastruktur, dan promosi daerah.

Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi ajang evaluasi awal terhadap kesiapan daerah. Selain itu, forum tersebut dimanfaatkan untuk membahas peran masing-masing pemangku kepentingan dalam menyukseskan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

“Porprov XV Jawa Barat 2026 merupakan agenda strategis yang membutuhkan persiapan matang dan kolaborasi semua pihak.” Ujar Wakil Wali Kota Bekasi

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antar daerah dan antar instansi. Melalui koordinasi yang kuat sejak awal, diharapkan pelaksanaan Porprov dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi daerah peserta.

“Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya siap sebagai peserta, tetapi juga mampu mendukung pengembangan prestasi atlet dan sport tourism.” Tambahnya

Melalui partisipasi aktif dalam rakor ini, Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk berkontribusi optimal. Ke depan, hasil koordinasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah strategis dan kebijakan lanjutan di tingkat daerah.

Dengan persiapan yang terencana dan kolaboratif, Porprov XV Jawa Barat 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum penguatan prestasi olahraga dan persatuan daerah di Jawa Barat.

 ( JOVAN CRISTIAN SBN )

Dapati Laporan Mogok Pedagang Daging, Tri Adhianto Datangi Kios Pasar Baru

*Siaran Pers Pemkot Bekasi*

Kamis, 22 Januari 2026.,--

KOTA --  BEKASI ,--

*Dapati Laporan Mogok Pedagang Daging, Tri Adhianto Datangi Kios Pasar Baru*

Menyikapi rencana aksi mogok berjualan yang akan dilakukan pedagang daging di sejumlah pasar tradisional, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto turun langsung melakukan pemantauan ke kios daging di Pasar Baru, Rabu Kemarin (22/01).

Diketahui, sejumlah pedagang daging menjadwalkan mogok berjualan mulai Kamis (23/01) hingga Sabtu (25/01). Aksi tersebut dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat serta tingginya harga sapi, termasuk sapi impor dengan skema timbang hidup, yang dinilai memberatkan pedagang.

Bahkan, beberapa pengusaha daging telah melakukan stok bahan baku lebih awal guna menjaga pasokan bagi pelanggan tetap mereka.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan, harga rata-rata daging sapi murni di Kota Bekasi hari ini tercatat sebesar Rp133.659 per kilogram pada tingkat konsumen. Sementara itu, melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga daging sapi di Pasar Kranji berada di kisaran Rp140.000 per kilogram, atau mengalami kenaikan sekitar Rp5.000 dibandingkan sebelumnya yang berada di angka Rp135.000 per kilogram .

.

Dalam kunjungannya ke Pasar Baru bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, Ika Indah Yarti, Tri Adhianto menyampaikan bahwa aksi mogok tersebut masih terbatas.

“Saya memantau langsung perkembangan mogok yang dilakukan oleh pedagang daging, khususnya di Pasar Baru. Dari total 319 kios, terdapat 11 kios daging yang melakukan mogok berjualan. Kondisi ini merepresentasikan dinamika yang terjadi di pasar saat ini,” ujar Tri.

Ia menjelaskan, mogok berjualan dipicu oleh tingginya harga modal pembelian daging, termasuk daging impor, yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat sehingga berdampak pada menurunnya transaksi jual beli.

“Ada beberapa keluhan utama, yakni harga modal daging yang cukup tinggi dan kemampuan beli masyarakat yang menurun. Akibatnya, transaksi semakin berkurang. Harapannya, pasokan daging bisa semakin banyak sehingga harga di pasaran dapat ditekan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Tri Adhianto ungkapkan dari Pemerintah Kota Bekasi akan membuat surat kepada Kementerian Pertanian melalui kondisi real yang terjadi di lapangan, dan akan mengupayakan mengenai kestabilan harga daging agar masyarakat baik pelanggan atau penjual bisa kembali berjualan.

( GEOFFREY . M )

PLTSa Jadi Fokus, Pemkot Bekasi Gandeng KPK Perkuat Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan

*SIMAK BERITA NEWS . COM ,--

Kamis, 22 Januari 2026.,--

KOTA  --  BEKASI ,--

*PLTSa Jadi Fokus, Pemkot Bekasi Gandeng KPK Perkuat Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan*

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang diwakili Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah, Bahtiar Ujang Purnama. Pertemuan ini membahas percepatan agenda strategis daerah, khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), sekaligus penguatan integritas dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam pertemuan tersebut, Kamis (22/01) Wali Kota Bekasi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan PLTSa yang ditargetkan memasuki tahap ground breaking paling lambat April hingga Mei. Proyek ini diproyeksikan menjadi yang pertama di Indonesia dan menjadi bagian penting dari solusi pengelolaan sampah perkotaan.

“Ground breaking harus terlaksana paling lambat April atau Mei. Bekasi harus siap dan menjadi yang pertama, tentu dengan tata kelola yang benar dan akuntabel,” ujar Tri Adhianto di hadapan jajaran KPK.

Tri menjelaskan, secara umum kesiapan perencanaan dan fisik proyek telah tersedia, mulai dari pembebasan lahan, akses jalan, hingga pengurugan. Namun demikian, pemerintah daerah masih mencermati secara detail mekanisme administrasi dan penganggaran, khususnya untuk memitigasi risiko di kemudian hari.

“Secara anggaran kita siap. Yang sedang kita pastikan adalah mekanisme administrasinya, supaya semua berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di belakang,” jelasnya.

Selain PLTSa, Wali Kota Bekasi juga menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan berbagai persoalan masa lalu yang masih menjadi temuan di sejumlah OPD. Menurutnya, penyelesaian tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga tertib administrasi, keuangan, dan organisasi.

“Kita tidak bisa menghindar dari persoalan lama. Semua harus diselesaikan satu per satu, karena setiap jabatan adalah amanah,” katanya.

Di bidang pengelolaan keuangan daerah, Pemkot Bekasi mendorong percepatan proses lelang sejak awal tahun agar penyerapan anggaran berjalan seimbang dengan pendapatan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu, keberlanjutan pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan dan kesiapan RSUD, juga menjadi perhatian utama agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Korsup Wilayah KPK Bahtiar Ujang Purnama menekankan pentingnya penguatan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Bekasi. Ia mengingatkan bahwa tingginya dinamika daerah dan kompleksitas kepentingan di kota metropolitan menuntut sistem tata kelola yang kuat dan disiplin.

“Pemda tidak boleh menunggu masalah muncul. Integritas harus dibangun sejak awal sebagai pagar, melalui perbaikan tata kelola yang konsisten dan berkelanjutan,” tegas Bahtiar.

KPK juga memaparkan capaian indikator integritas Kota Bekasi, di mana skor Survei Penilaian Integritas (SPI) berada di angka 70,58, masih di bawah rata-rata nasional 72, sementara skor Monitoring Center for Prevention (MCP) tercatat 82,67. KPK menargetkan peningkatan SPI hingga 81 dengan komitmen dan kerja bersama seluruh jajaran.

Bahtiar turut memberikan atensi pada isu pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan dan RSUD, yang dinilai sangat memengaruhi persepsi publik dan penilaian integritas. Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab Inspektorat, melainkan seluruh pimpinan dan jajaran OPD.

Menutup pertemuan, Wali Kota Bekasi menyambut baik arahan KPK dan menegaskan kesiapan Pemkot Bekasi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi, baik dalam percepatan agenda strategis daerah maupun penguatan integritas.

“Yang terpenting adalah komitmen dan integritas kita bersama. Dengan pendampingan dan arahan KPK, kami optimistis Bekasi bisa melangkah lebih baik, tepat waktu, dan bertanggung jawab,” pungkas Tri Adhianto.

( GEOFFREY .M )

*Menko Pangan Bersama Wali dan Wakil Wali Kota Bekasi Tinjau pelaksanaan program MBG di Kota Bekasi dan Cek Lokasi Pengelolaan Sampah Bantargebang

SIMAK BERITA NEWS .COM ,--

Kamis, 22 Januari 2026 ,---

KOTA. --  BEJASI ,--

*Menko Pangan Bersama Wali dan Wakil Wali Kota Bekasi Tinjau pelaksanaan program MBG di Kota Bekasi dan Cek Lokasi Pengelolaan Sampah Bantargebang.*

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Kota Bekasi untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada rabu (21/01/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan mendatangi sejumlah titik strategis. Lokasi yang dikunjungi meliputi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Duren Jaya 4, Karya Guna 2 Kampus A, SMAN 18 Kota Bekasi, serta SMAN 8 Kota Bekasi.

Selain itu, kunjungan ini turut didampingi oleh Wakil Wali Kota Bekasi beserta jajaran Pemerintah Kota Bekasi. Kehadiran pemerintah daerah menunjukkan dukungan penuh terhadap implementasi program MBG di tingkat lokal.

Selama peninjauan, Menko Pangan melihat secara langsung proses penyediaan makanan, mulai dari pengolahan hingga distribusi. Ia juga berdialog dengan pengelola SPPG dan pihak sekolah guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan di lapangan.

“Program ini bukan hanya soal pembagian makanan, tetapi juga memastikan kandungan gizinya sesuai standar dan tepat sasaran,” ujar Zulkifli Hasan.

Selanjutnya, Menko Zulkifli Hasan cek lokasi pengelolaan sampah di Bantar Gebang dari TPST Bantargebang hingga Polder Ciketing Udik bersama Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Pemerintah menegaskan perlunya menentukan prioritas penanganan lebih dulu karena masyarakat tidak bisa terus menunggu, sementara persoalan sampah harus ditangani cepat dan tegas agar tidak semakin berdampak.

Tri Jelaskan bahwa dengan mencontoh negara seperti Tiongkok, pengelolaan sampah dapat dilakukan di tengah kota maupun kawasan elit tanpa bau (zero odor) melalui teknologi pengolahan yang modern, termasuk penanganan mikroplastik. 

Infrastruktur pendukung seperti air dan lingkungan sekitar sudah tersedia, sehingga yang dibutuhkan kini adalah komitmen, semangat, dan keberanian mempercepat proses, termasuk administrasi yang selama ini memakan waktu bertahun-tahun namun sebenarnya bisa dipangkas menjadi hitungan bulan. Dengan langkah ini, Bekasi optimistis siap menjadi daerah terdepan dalam pengelolaan sampah yang bersih, cepat, dan berkelanjutan.

“Yang paling penting itu prioritasnya harus jelas. Masyarakat tidak mau terus menunggu, karena kalau terlambat persoalannya makin besar. Kita sudah melihat contoh di negara lain seperti Tiongkok, pengelolaan sampah bisa dilakukan di tengah kota dan kawasan elit tanpa bau sama sekali. Artinya, ini bisa kita lakukan di Bekasi. Infrastruktur sudah ada, teknologinya ada, sekarang tinggal komitmen dan semangat kita untuk mempercepat, termasuk memangkas proses administrasi yang selama ini terlalu lama. Kalau kita serius, hitungan tahun bisa kita pangkas jadi hitungan bulan,” Jelas Tri

( GEOFFREY . M )

Lurah Setia Asih Gelar Musrenbang Fokus Infrastruktur Berkelanjutan

Admin | 20 Januari 2026 | PEMERINTAHAN | Tidak ada komentar

Dede Firmansyah Gelar Musrenbang Fokus Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

---

SIMAKBERITANEWS– SETIA ASIH KABUPATEN BEKASI. Kelurahan Setia Asih, Dede Firmansyah pada selasa pagi (20/1/26) gelar ‘Musyawarah Perencanaan Pembangunan’ (Musrenbang) Kelurahan Setia Asih Kecamatan Tarumajaya, yang diadakan di aula kelurahan hari ini diwarnai dengan pertanyaan dari warga dan RW serta RT. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terkait dengan pembangunan infrastruktur di wilayah mereka, seperti saluran air dan gorong-gorong.

Lurah memberikan peluang dialog langsung ke peserta musrenbang, ada salah satu warga, Yanto dari RW 13, mempertanyakan tentang proposal revitalisasi gorong-gorong yang diajukan tahun kemarin. Ia meminta klarifikasi tentang status proposal tersebut. Ungkap warga

Lurah Setia Asih, Dede Firmansyah, menjawab lansung secara fokus dan tegas, bahwa proposal tersebut masih dalam proses dan akan diusulkan lagi di Musrenbang tahun ini. Ia juga menginformasikan bahwa jalan utama di Villa akan dilaksanakan tahun ini dan meminta kerjasama warga untuk mengurangi banjir di wilayah tersebut.

Dede Firmansyah, di akhir penutupan musrenbang ia menyampaikan, Jalan Utama Villa Akan Dibangun Tahun Ini. Memberikan klarifikasi tentang pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Ia mengatakan bahwa jalan utama di Villa akan dibangun tahun ini dan meminta kerjasama warga untuk mengurangi banjir di wilayah tersebut.

“Jalan Utama Villa informasinya akan dilaksanakan untuk tahun ini. Kami akan bekerja sama dengan Pusaka Rakyat untuk mengatasi masalah banjir di wilayah tersebut,” kata Lurah Dede.

Ia juga menghimbau warga terkait medsos yang belum pasti sesuai fakta dan kenyataan untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar di media sosial dan meminta RT RW untuk mengikuti himbauan tersebut. “Mudah-mudahan RT RW yang lain dapat mengikuti himbauan ini,” tambahnya.

Lurah Dede juga meminta maaf atas keterlambatan realisasi beberapa proposal pembangunan dan berjanji untuk mengusulkan lagi di Musrenbang tahun ini, untuk direalisasikan di tahun 2027. (FJR)

Wawali Harris Bobihoe : Pemda Sambut Positif Kebijakan Pusat Dorong Penguatan Tata Kelola Stadion Lebih Profesional

*SIMAK BERITA NEWS.  COM ,--

Selasa 20 Januari 2026 ,--

KOTA --  BEKASI --

*Wawali Harris Bobihoe : Pemda Sambut Positif Kebijakan Pusat Dorong Penguatan Tata Kelola Stadion Lebih Profesional*

KOTABEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe sambut positif kebijakan pemerintah pusat mendorong penguatan tata kelola stadion agar lebih profesional dan berkelanjutan melalui kolaborasi Pemda, klub olahraga, dan kementerian terkait. 

“ Tentunya dalam hal ini pemerintah daerah menyambut positif kebijakan pemerintah pusat. Selaras dengan Kota Bekasi yang memiliki cita-cita sama dalam hal ini stadion harus menjadi sport tourism, menjadi pusat aktivitas olahraga dan UMKM yang produktif, terkelola dengan baik serta dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat,”ucap Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe saat menghadiri Forum Diskusi Aktual Strategi Pengelolaan Kawasan Stadion Sepak Bola Di Daerah Berbasis Pemberdayaan UMKM yang berlangsung di Jakarta.

Ia juga mengatakan, stadion diharapkan tidak hanya mendukung aktivitas olahraga masyarakat, tetapi juga mampu memberi kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Pengelolaan stadion diarahkan untuk mendorong kegiatan kewirausahaan, memperkuat ekonomi kreatif dan ekonomi kemasyarakatan, serta meningkatkan daya saing industri olahraga nasional, kedepan stadion dan kawasannya bisa menjadi magnet bagi event-event besar lainnya, tentunya ini sangat baik, dampaknya pada peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan indeks kesehatan masyarakat serta penghematan APBD,” kata Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe

Dalam forum ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola klub, dan berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan skema tata kelola stadion yang lebih efektif serta strategi pengembangan stadion dan kawasan sebagai destinasi sport tourism dan pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

 ( GEOFFREY  . M )